Kiblat dari Lombok Utara

Di antara tiga pulau kecil tersohor di Nusa Tenggara Barat, hanya Gili Meno yang ramah keluarga. Kehidupan pulau di Kabupaten Lombok Utara itu seolah-olah berhenti pada pukul 10 malam. Tidak banyak bar berserakan di sana. Gili Meno bertolak belakang dengan Gili Trawangan di sisi barat dan Gili Air di sisi timur. Gili Trawangan bergetar sepanjang malam. Begitu pula Gili Air, walau tak semeriah Trawangan.

Latar belakang itulah yang membuat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Gili Meno sebagai kawasan percontohan pariwisata halal. Istilah halusnya, kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara Vidi Eka Kusuma, Gili Trawangan adalah destinasi untuk pelancong yang belum menikah, Gili Air buat yang hendak berbulan madu, dan Gili Meno tempat tamasya keluarga. “Jadi wisata halal di sini adalah yang ramah keluarga,’’ tutur Vidi di Lombok Utara, Rabu, 15 Mei lalu.

Pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini. Hampir 60 persen pendapatan asli Lombok Utara berasal dari pariwisata. Angkanya mencapai Rp 72,6 miliar pada 2017. Dari angka itu, sekitar 80 persen berasal dari Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan. Pemerintah kabupaten berharap pemilihan Gili Meno sebagai destinasi wisata halal bisa menggenjot arus pemasukan daerah. 

Nusa Tenggara Barat adalah pelopor pariwisata halal di Indonesia. Ditopang oleh masyarakat yang mayoritas muslim, mencapai 92 persen, provinsi ini secara otomatis menjadi tujuan wisata halal. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menabalkan cita-cita itu dengan menerbitkan peraturan daerah tentang pariwisata halal pada 21 Juni 2016. “Baru NTB yang punya peraturan daerah pariwisata halal,” kata Anang Sutono, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, di kantornya, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin, 13 Mei lalu. 

Peraturan daerah itu selanjutnya menjadi pedoman bagi pelaku industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat untuk menyediakan layanan halal buat pelancong muslim baik domestik maupun internasional, yang kebanyakan dari Malaysia dan negara Timur Tengah. Panduan berlaku bagi penyedia layanan pariwisata konvensional dan halal.

Penyedia konvensional, misalnya, harus menyediakan fasilitas yang layak buat muslim seperti arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat dan layanan halal-haram, serta sarana pendukung untuk salat. Adapun pengelola pariwisata halal, selain menyediakan fasilitas pendukung untuk muslim, mesti menerapkan usaha berbasis syariah dan tersertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia. 

Nusa Tenggara Barat mendefinisikan pariwisata halal sebagai pelayanan yang membuat nyaman pelancong muslim. Termasuk nyaman beribadah dan aman dipijat serta makan dan minum apa pun. “Wisata halal itu gampang cari makan dan beribadah yang sesuai dengan wisatawan muslim,’’ ucap Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat Lalu Mohamad Faozal, Rabu, 15 Mei lalu.

Selain menerbitkan peraturan daerah, NTB menggelontorkan subsidi kepada pelaku usaha kecil-menengah agar mereka mendapat cap halal MUI. Pada 2015, subsidi itu sebesar Rp 800 juta. Setahun kemudian, subsidi hanya Rp 600 juta. Kini, menurut Ketua MUI NTB Saiful Muslim, penerbitan sertifikat halal MUI yang bekerja sama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan NTB itu sudah tanpa subsidi. “Tapi yang dibantu dari kementerian masih ada,’’ tuturnya, Rabu, 15 Mei.

Peraturan daerah dan konsistensi NTB itu diganjar predikat Destinasi Wisata Halal Terbaik di Indonesia 2019 versi Indonesia Muslim Travel Index. Pulau Lombok di NTB mengungguli Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Malang, serta Sulawesi Selatan.

Sejak pemerintah mencanangkan bahwa Indonesia harus menjadi jawara destinasi wisata halal dunia, sejumlah daerah mulai berbenah. Nusa Tenggara Barat, yang menerbitkan peraturan daerah sebagai panduan, menjadi pionir. Sumatera Barat, yang 97,4 persen warganya muslim, menyiapkan peraturan serupa.

Pemerintah Sumatera Barat menyusun rancangan peraturan tersebut sejak 2017. Kepada sejumlah media, Ketua Tim Ahli Penyusunan Peraturan Daerah Wisata Halal Sumatera Barat Sari Lenggogeni mengatakan peraturan akan terbit tahun ini. Penerbitannya antara lain bertujuan menghapus bias antara pariwisata halal dan pariwisata keagamaan. “Yang jadi bias di masyarakat bahwa wisata halal sama dengan wisata religi,” kata Sari, Maret lalu.

Daerah lain tak ketinggalan terjangkit demam pariwisata halal. Malang meluncurkan program pariwisata halal lewat bazar pada Oktober 2018. Yogyakarta menggelar festival pada Oktober 2018. Adapun Kabupaten Bandung mendeklarasikan pariwisata halal pada Agustus 2018.

Ibu Kota Jakarta pun demikian. Segera setelah dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menggulirkan rencana menerbitkan peraturan gubernur tentang pariwisata halal. Pembahasan bahkan sudah memasuki fase kajian mendalam yang melibatkan lintas kementerian dan perwakilan masyarakat. Pada Maret 2018, Sandiaga mengatakan peraturan gubernur akan mengatur destinasi wisata halal, insentif, dan sebagainya.    

Gagasan Sandiaga itu populer dengan keinginannya mengubah Hotel Alexis, salah satu pusat hiburan malam paling tenar di masanya, menjadi Al-Ikhlas. Sandi melontarkan gagasan itu saat bermusyawarah dengan organisasi kemasyarakatan Bang Japar, salah satu kelompok pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Sandiaga menjelaskan, Alexis tidak diubah menjadi masjid bernama Al-Ikhlas, tapi bertujuan mendorong pariwisata halal. “Di Kuala Lumpur sudah maju pariwisata halalnya. Jepang dan Korea Selatan juga,” ucap Sandi pada November 2017.

Namun, di luar upaya pemerintah daerah, sejumlah pelaku industri pariwisata lebih dulu menggelar pariwisata halal. Salah satunya Ero Tour, agen perjalanan wisata asal Padang. Ero Tour lebih banyak membawa pelancong domestik. Namun, sejak 2017, Ero Tour kedatangan banyak turis Malaysia.

Dalam setiap paket wisata, tetamu Ero Tour tak perlu waswas tertinggal waktu salat. “Dalam perjalanan, waktu salat sangat kami pertimbangkan,” ujar Ian Hanafiah, pemilik Ero Tour. Pada 2016, Ero Tour menyabet penghargaan biro perjalanan wisata terbaik dalam Kompetisi Wisata Halal Nasional 2016 Kementerian Pariwisata. 

Adapun pendiri kelompok jaringan hotel Rhadana, Rainier Daulay, menggarap bisnis hotel halalnya secara kebetulan. Delapan belas tahun silam, saat membuka The Royal Oasis Beach Benoa di Bali, Rainier menyediakan musala dan Al-Quran di setiap kamar. Namun saban bulan dia mendapat laporan dari manajer hotel bahwa ada saja Al-Quran yang hilang.

Tapi Rainier tidak kapok. Delapan tahun lalu, saat membuka The Oasis Lagoon Sanur dan Rhadana Kuta Hotel, Rainier makin ekstrem. Di setiap kamar dia menyediakan sarung, sajadah, arah kiblat, jadwal salat, dan Al-Quran tiga bahasa. Rainier- tidak mewajibkan tamunya membawa buku nikah, tapi menolak kedatangan pekerja seks.

Kamar-kamar itu juga dilengkapi dengan keran wudu di kamar mandi. “Saat itu orang-orang bicaranya hotel syariah. Dengar kata ‘syariah’ jadi ngeri karena takut tidak bisa menjalankannya,” tutur Rainier kepada Robby Irfany dari Tempo. “Mungkin lebih enak ‘ramah muslim’.” Jadilah jaringan hotel Rhadana sekarang pelopor pariwisata halal di Bali, salah satu daerah yang menolak konsep pariwisata halal besutan pemerintah.

KHAIRUL ANAM, SUPRIANTO KHAFID (LOMBOK)