Risiko Bagi-bagi Komisaris BUMN untuk Pendukung Prabowo

Adapun Condro, yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen Pertamina, merupakan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden lalu. Bekas Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah tersebut menduduki jabatan itu bersama beberapa purnawirawan, seperti Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Ari Dono Sukmanto dan Letnan Jenderal (Purnawirawan) TNI Lodewijk F. Paulus.

Selain Fuad, Grace, Simon, dan Condro, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya, yang diangkat sebagai komisaris PT Pupuk Sriwijaya (Persero). Setelah ditunjuk menjadi komisaris, dia resmi mengundurkan diri dari parlemen. Sebelum menjadi anggota DPR, Nurizka menjabat Kepala Hukum Administrasi DPP Partai Gerindra dan Kepala Pemberdayaan Wanita DPP Partai Gerindra pada 2015-2020.

Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan fenomena bagi-bagi jabatan komisaris BUMN sebagai hadiah peran politik ataupun kedekatan sudah lama terjadi. Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko mengatakan langkah tersebut biasanya dilakukan setelah pemilu. Selain dijabat politikus, TII mencatat, saat ini komisaris BUMN masih didominasi birokrat, terutama dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

Menurut Danang, penyebab banyaknya politikus menjadi komisaris karena BUMN merupakan instrumen patronase. "Mereka yang berkuasa atau koalisi yang berkuasa harus memberikan imbalan materiil sebagai balas jasa dukungan politik," ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Salah satu imbalan materiil itu adalah posisi komisaris BUMN. Karena itu, posisi komisaris di BUMN banyak diisi politikus yang tidak memiliki latar belakang, pengetahuan, atau kemampuan tentang bisnis inti. Misalnya, latar belakang Grace tidak relevan dengan bidang tambang. Grace menjadi komisaris holding BUMN bidang pertambangan, sementara rekam jejaknya selama ini dinilai tidak pernah bersinggungan dengan tambang. Dia tercatat sebagai wartawan dan pernah memimpin lembaga riset.

Survei yang dilakukan TII pada Maret 2021 menunjukkan sebanyak 14,73 persen jabatan komisaris BUMN diisi tokoh berlatar belakang relawan calon presiden hingga anggota partai. Angka ini setara dengan 71 dari 482 komisaris saat itu. Selain itu, terdapat 51,66 persen kursi komisaris yang diduduki pejabat birokrasi sebagai perwakilan pemerintah selaku pemegang saham BUMN. Sedangkan dari kalangan profesional hanya sekitar 17,63 persen. Sisanya berasal dari aparat penegak hukum, personel militer, dan mantan menteri.

Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menegaskan bahwa telah terjadi politisasi BUMN melalui penempatan komisaris dari kalangan elite politik. Penempatan komisaris yang tidak kompeten dikhawatirkan membuat pengawasan BUMN melemah. Sebab, komisaris bertugas mengawasi manajemen BUMN dalam menjalankan bisnis serta memberikan nasihat kepada direksi. Lemahnya pengawasan di tubuh manajemen bisa berujung pada inefisiensi hingga korupsi.

Menurut Achmad, langkah penting yang harus segera dilakukan adalah membersihkan BUMN dari pengaruh politik. "BUMN harus profesional, tidak terpengaruh oleh siapa rezim berkuasa sehingga memiliki road map yang jelas," tuturnya.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menegaskan bahwa komisaris BUMN harus memiliki kompetensi dan integritas. Sebab, tugas utama komisaris adalah mengawasi serta memberikan nasihat atas jalannya perusahaan. "Kalau yang diangkat tidak memiliki kompetensi, ketika BUMN bergerak ke arah yang salah, dia malah tidak mengerti. Saat diminta laporan, bilang baik-baik saja," ucapnya.

Imbasnya, tutur Herry, BUMN bisa ambruk, sementara komisaris lepas tangan. Kondisi ini dapat berujung pada kerugian perusahaan dan korupsi. Ketika BUMN hanya menjadi komoditas hadiah bagi pejabat berwenang dan konconya, konflik kepentingan akan terjadi.

Herry berharap pemerintah segera menghentikan praktik menjadikan jabatan komisaris BUMN sebagai hadiah. "Ini kekayaan negara yang mesti dijaga untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan polisi, pejabat, atau teman menteri," tuturnya.

Pada 2022, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah memperkuat peran komisaris BUMN dalam pengawasan, terutama terhadap proyek-proyek besar yang rawan dikorupsi. "Apabila pemerintah menjadikan posisi komisaris BUMN sebagai ajang membayar utang budi karena jasa seseorang dalam proses politik dan pemenangan pemilu, sulit menghindari korupsi yang mengakar di BUMN," demikian petikan laporan bertajuk "Tren Penindakan Kasus Korupsi BUMN 2016-2021" yang dipublikasikan ICW pada 21 April 2022.

ICW juga menyoroti kinerja sebagian besar BUMN yang belum optimal. Total aset semua perusahaan BUMN pada akhir 2020 mendekati Rp 8.000 triliun. Tapi perolehan labanya hanya sekitar Rp 150 triliun.

Selain kontribusi terhadap pendapatan negara tak optimal, BUMN banyak digerogoti korupsi. Menurut data ICW, pada 2016-2021, penegak hukum menyidik sedikitnya 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 47,9 triliun.

Setahun setelah publikasi ICW tersebut, korupsi di BUMN masih juga terjadi. Menurut Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 yang dilansir ICW, sebanyak 37 pegawai dan 14 pejabat BUMN menjadi tersangka korupsi. Setahun kemudian, jumlahnya meningkat. Pegawai BUMN yang tersangkut rasuah mencapai 73 orang, sedangkan pejabatnya 23 orang.

Sufmi Dasco Ahmad. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai tidak tepat menyebut pengangkatan sejumlah pendukung Prabowo menjadi komisaris BUMN sebagai praktik bagi-bagi jabatan. Dia mengimbuhkan, kader Gerindra yang ditunjuk menjadi petinggi di BUMN dipilih karena memiliki kapasitas menjalankan program sesuai dengan visi-misi Prabowo sebagai presiden terpilih.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga tak menampik fakta bahwa sejumlah komisaris perusahaan pelat merah memang ditunjuk dari kalangan politikus. Arya berdalih tak ada larangan bagi orang dengan latar belakang politik menduduki jabatan komisaris. "Selama ia kompeten, ya, enggak ada masalah, dong," katanya.

Menurut Arya, BUMN membutuhkan orang dengan latar belakang politik. Alasannya, kebijakan ataupun keputusan besar di BUMN harus disetujui DPR, dari urusan penggabungan perusahaan, perusahaan induk (holding), initial public offering (IPO), hingga penyertaan modal negara (PMN).

Khusus untuk penunjukan Grace Natalie, Arya berujar latar belakang jurnalistik dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan tambang. Dia juga mengklaim penunjukan komisaris oleh Kementerian BUMN sudah mengikuti prosedur yang berlaku dan memperhatikan kompetensi individu.

Grace pun mengklaim proses pengangkatannya sebagai komisaris MIND ID sudah sesuai dengan prosedur di Kementerian BUMN. Sedangkan soal ia tidak memiliki pengalaman di bidang tambang, Grace menjawab, "Silakan dicek kredensial latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan organisasi saya."

Tempo juga mencoba meminta konfirmasi soal kursi komisaris di MIND ID kepada Fuad Bawazier. Namun, hingga berita ini diturunkan, Fuad tidak menjawab pertanyaan Tempo ihwal dugaan politik balas jasa atas penunjukannya.