Kor Sumbang Berebut Peluang

JAKARTA rupanya tak cukup sejuk untuk mendinginkan suhu tubuh Kementerian BUMN yang akhirakhir ini rada meriang. Selama empat hari, sejak Rabu pekan lalu, rombongan pejabat instansi di bawah kendali Menteri Sugiharto itu memilih Kota Bandung untuk mengisi liburan panjangnya.

Di kota Parijs van Java itulah jajaran lengkap para pejabat eselon satu hingga- empat berkumpul, menggelar rapat koor-dinasi. ”Di antaranya membahas standard operating procedures,” kata Said Didu, Sekretaris Menteri BUMN, ketika dihubungi Tempo, Rabu malam.

Urusan prosedur kini jadi topik perbincangan hangat setelah muncul laporan dugaan korupsi di puluhan per-usahaan milik negara. Laporan dibuat tim investigasi Kementerian BUMN dan telah diserahkan kepada Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tempo, 12 Maret 2006).

Gara-gara laporan tim yang diketuai- Lendo Novo itu, sejumlah petinggi di perusahaan pelat merah kabarnya me-radang. Mereka mempertanyakan kesahihan penyelidikan yang dilakukan tim Lendo. Khawatir menuai gugatan, Said pun buru-buru meralatnya.

Dalam suratnya ke majalah ini, Said menyatakan Kementerian Nega-ra BUMN sebagai institusi tak pernah- mengeluarkan data dugaan korupsi BUMN. Dalam struktur organisasi dan tata kerja Kementerian BUMN pun tidak dikenal adanya Tim Investigasi Kementerian BUMN. Yang ada hanyalah inspektorat yang dipimpin seorang in-spek-tur setingkat eselon II. ”Kami tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemberitaan itu,” ujarnya.

Pernyataan terbuka Said itu langsung meruapkan desas-desus adanya perse-teruan di antara orang-orang dekat Sugiharto. Sebab, tim Lendo itu sejati-nya telah beroperasi selang beberapa bulan setelah Sugiharto diangkat menjadi menteri.

Lendo pun bahkan telah melakukan koordinasi langsung dengan Tim Pemberantasan Korupsi, yang diketuai Hendarman Supandji, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Karena itu, keberadaan tim ini jelas sepengetahuan penuh Sugiharto.

Nah, untuk meredam silang-sengkarut itulah, menurut sumber Tempo, Lendo sempat dipanggil Sugiharto ke ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung- sekitar- dua jam. ”Intinya, Lendo di-minta cooling down dulu,” katanya.

Secara struktural, Lendo kini me-mang- tak lagi seleluasa dulu. Sebab, sejak pertengahan Februari lalu, jabat-an resminya adalah Staf Khusus Bidang Pengolahan Data dan Informasi- BUMN. Untuk urusan pemeriksaan BUMN, telah dibentuk lembaga inspektorat yang langsung di bawah pengawasan Said.

Lembaga baru ini diketuai Mochamad Ichsani, mantan pejabat di Badan Peng-awasan Keuangan dan Pembangunan. Menurut Said, tim inspektorat inilah yang akan bertugas memeriksa semua dugaan penyimpangan di BUMN.

Keberadaan lembaga baru ini diperlukan, kata Said, agar proses pemeriksaan sesuai dengan standar audit sehingga hasilnya pun bisa dipertanggungjawab-kan. ”Selama ini kan tanpa klarifika-si, dan temuan langsung diungkap ke media- massa,” ujarnya. ”Kalau digugat, bagaimana?”

Ketika ditanyakan bukankah tim itu resmi bentukan Sugiharto, Said meng-aku tak tahu persis. Yang jelas, kata mantan pejabat di Badan Pengkajian dan Penerap-an Teknologi ini, tim inves-tigasi BUMN tidak pernah ada dalam struktur resmi Kementerian BUMN. ”Secara biro-krasi-, kami tidak mene-mukannya.” Itu sebabnya, kata Said, ”Tim itu tidak bisa mengatasnamakan Kementerian BUMN.”

Lendo sendiri menolak berkomentar-. ”No comment,” ujarnya. Namun, ia mem-bantah jika temuannya dikatakan tanpa bukti kuat. Yang jadi persoal-an, menurut- dia, justru tindak lanjut ber-bagai temuannya itu. ”Problem-nya ada di tuntutan, dan bagaimana men-jerat pelakunya. Bukan pada data-datanya.”

Karena itulah, salah seorang anggota tim Lendo justru curiga pengalihan tugas pemeriksaan ke tim inspektorat- sekadar cara untuk meredam upaya membongkar berbagai dugaan korupsi- yang merajalela di BUMN. Tapi, sinyalemen ini ditampik Said. Ia mengaku bahkan setiap hari menurunkan tim inspek-torat ke BUMN-BUMN.

”Tidak benar saya kendur dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya. Ia malah khawatir, jika tak hati-hati, Kementeri-an BUMN justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sedang be-rebut kursi direksi di ber-bagai perusahaan negara, dengan menebar laporan dugaan korupsi tanpa didasari fakta. ”Anda tahulah bagaimana panasnya persaingan dalam perebutan jabatan,” katanya.

Apa pun pendapat kedua pejabat teras Kementerian BUMN ini, tak bisa dimungkiri bahwa tim lembaga pengelola lebih dari 600 per-usahaan negara dengan nilai aset sekitar Rp 1.300 triliun ini jauh dari solid. Bahkan spekulasi yang beredar menyebutkan, perseteruan Said dan Lendo tak lepas dari persaingan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera di tubuh Kementerian BUMN.

Lendo memang kader PKS, sedangkan Said pernah tercatat sebagai anggota tim penelitian dan pengembangan Golkar. Namun, ia membantah sinyalemen konflik itu. ”Saya jamin, tidak ada sama sekali,” kata Said.

Sumber lain di Kementerian BUMN mengatakan, berbagai persoalan ini sesungguhnya berpangkal pada adanya ketidakberesan sistem kerja dan administrasi di Kementerian BUMN. Ketidakberesan ini salah satunya terlihat dari tidak maksimalnya fungsi sejumlah Deputi Menteri BUMN.

Dari enam pos deputi, tiga mandul-. Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya hingga kini kosong. Begitu pula untuk- jabatan Deputi Bidang Usaha Perbankan- dan Jasa Keuangan, yang telah di-tinggalkan Suad Husnan sejak ia mengundurkan diri setahun lalu.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Mahmuddin Yasin, pun kabar-nya tak lagi aktif. Itu sebabnya, baik Mahmuddin maupun Suad tak muncul dalam acara serah-terima jabat-an Direktur Utama Pertamina, awal Maret lalu.

Untuk mengisi kekosongan itulah, kata sumber tersebut, sejumlah nama pengganti sesungguhnya telah disodorkan Sugiharto ke tim penilai akhir yang diketuai presiden. Tapi, hingga kini belum ada jawaban. Said menyatakan tak bisa berkomentar banyak soal ini karena ini sepenuhnya hak prerogatif Menteri Sugiharto. Namun, sepengetahuannya, tak ada usulan pejabat eselon satu yang nyangkut di TPA.

Kekosongan ini, menurut sumber tersebut, pada akhirnya membuat Sugiharto lebih banyak bersandar pada para staf khusus dan tenaga ahli. Padahal, lingkup kewenangan dan tanggung ja-wab tugasnya tak cukup jelas. ”Seolah-olah ada kabinet bayangan,” ujarnya.

Parahnya lagi, di antara para pejabat non-struktural itu pun ada yang masih dibantu oleh sejumlah orang dekatnya. ”Bahkan mereka punya kartu nama berlambang Garuda,” katanya.

Dalam daftar pejabat eselon I terdapat tiga nama staf khusus, yaitu Lendo Novo, Alhilal Hamdi, dan Tommy Soetomo. Masih ada sejumlah tenaga ahli, di antaranya Aries Mufti, Sunarsip, Helmi Kamal Lubis, Richard Claproth, dan Lin Che Wei. Dua nama terakhir, kata Said, tak lagi aktif setelah diangkat menjadi Komisaris Bank Mandiri dan Presiden Direktur Danareksa.

Beberapa di antara para pejabat itu dikenal sebagai orang dekat Sugiharto. Lendo merupa-kan anggota tim sukses Sugiharto saat proses pemilihan menteri, satu setengah tahun lalu. Tommy mantan Direktur Keuangan PT Abdi Bangsa, penerbit harian Republika, yang didirikan oleh Kelompok Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

Di Abdi Bangsa itu pula Sugiharto pernah duduk sebagai komisaris, bersama Adi Sasono, yang menjabat presiden ko-misaris. Itu sebabnya, meski Tommy per-nah menjadi anggota tim kampanye Wi-ranto saat mencalonkan diri sebagai kan-didat presiden dari Partai Golkar, ke-de-katan-nya dengan Sugiharto tak pudar-.

Aries Mufti juga punya sejarah panjang dalam pertemanan dengan Sugiharto. Keduanya pernah aktif di peng-urus teras Masyarakat Ekonomi Syariah, sebagai ketua dan bendahara. Di orga-nisasi ini pun, Adi Sasono dan Iwan Pontjowinoto, yang kini didapuk men-jadi Direktur Utama Jamsostek, pernah menjadi ketua.

Tapi, Aries menolak pengangkatan dirinya sebagai tenaga ahli—kini juga Komisaris PT Garuda Indonesia—berkat kedekatannya dengan Sugiharto. ”Ini semata-mata pertimbangan profesional,” ujarnya.

Nama lain yang juga disebut-sebut sebagai orang dekat Sugiharto adalah Helmi Kamal Lubis. Tenaga ahli di bidang restrukturisasi BUMN ini sudah mendampingi Sugiharto ketika menteri dari kader Partai Persatuan Pembangunan ini masih menjabat Direktur Keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Helmi juga pendiri dan bekas Direktur Keuangan PT Global Jaringan Nusantara, yang masih punya kaitan de-ngan Adi Sasono. Kedekatannya dengan Su-giharto itulah yang beberapa waktu- lalu memercikkan isu bahwa dialah yang mengusung nama Frederick T. Siahaan sebagai Direktur Keuangan Pertamina yang baru. Isu ini pun telah dibantah-nya.

Melihat kuatnya orang-orang di seke-liling Sugiharto itulah, pernah tersiar kabar bahwa pengangkatan Said Didu sebagai Sekretaris Menteri BUMN, menggantikan Richard Claproth, tak lain merupakan upaya Wakil Presiden Jusuf Kalla—yang juga Ketua Umum Golkar—menempatkan orangnya.

Namun, lelaki kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan, 44 tahun silam, ini pernah menampik spekulasi itu. Ia me-negaskan, pengangkatan staf khusus oleh Menteri Sugiharto memang diperbolehkan. Sesuai dengan aturan, maksimal tiga orang staf. ”Tanggung jawab dan kewenangannya pun telah diatur,” katanya.

Meski begitu, ia tak memungkiri masih ada sejumlah ketidakberesan admi-nistrasi di tubuh Kementerian BUMN, seperti halnya ketidaktertiban pembuat-an kartu nama berlambang burung garuda itu tadi. ”Ini memang penyimpang-an,” katanya.

Metta Dharmasaputra, Yandhrie Arvian