Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Kritik Luhut, Faisal Basri: Angkat Jadi Perdana Menteri Sekalian

Ekonom Faisal Basri mengkritik peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang mengurusi semua kementerian.

20 November 2019 | 19.17 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (tengah) saat meninjau prosesi pengangkatan gerbong kereta Light Rail Transit (LRT) pertama di Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur, Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2019. LRT Jabodebek koridor Cibubur-Dukuh Atas ini akan mampu mengangkut 250 orang per gerbong atau 1.500 sekali jalan. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik ihwal peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilainya sangat besar.  "Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," kata Faisal di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

Dia melihat, Luhut mengurus hampir semua kementerian. "Sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi tidak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," kata Faisal.

Faisal heran sebenarnya siapa yang menjadi panglima dalam urusan investasi, Kemaritiman atau Perekonomian. Bahkan, kata dia, Luhut juga mengurusi persoalan mobil listrik.

"Yang begini-begini akibatnya saya rasa suatu saat akan chaos, tahun kedua reshuffle karena susah dengan komposisi seperti ini," kata Faisal. Ia menilai dengan kondisi seperti ini, pemerintahan Jokowi tidak akan mengegolkan gawang tapi akan kebobolan terus. 

Secara keseluruhan, dia menilai investasi Indonesia tidak jelek. Menurutnya, pertumbuhan investasi Indonesia itu lebih tinggi dari rata-rata Negara ASEAN, bahkan lebih tinggi dari Cina, hanya kalah dari Vietnam dan India. "Kenapa kita tidak lebih peduli kepada pertumbuhan kredit yang kian hari kian turun. Dari dulu investasi asing kecil perannya," kata Faisal.

Menurut Faisal, sebenarnya investasi merupakan wewenang Badan Koordinasi Penananam Modal, di mana nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian. "Kenapa sekarang di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Tidak juga kan," kata dia mengomentari posisi dan wewenang Luhut Pandjaitan.

 

 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus