Di Balik Penerbitan Aturan Larangan Berjualan di TikTok Shop

Aturan ini pun mendapat tanggapan beragam dari pengusaha. Sekretaris Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Reynaldi Sarijowan mengatakan kebijakan ini punya dampak positif dan negatif bagi pedagang. Salah satu dampak positifnya adalah menjadi angin segar bagi para pedagang untuk bisa kembali bersaing secara sehat. Namun, Reynaldi melanjutkan, aturan baru ini juga bisa membuat kendur semangat pedagang yang sudah berupaya beralih ke platform digital. “Karena ada pembatasan pemerintah,” ucapnya pada Rabu, 27 September lalu. 

Adapun Wakil Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau idEA, Hilmi Adrianto, berharap masih ada ruang diskusi mengenai penerapan aturan ini. “Kami dari pelaku industri digital siap duduk bersama pemangku kebijakan guna mencari cara terbaik dan tepat untuk menerapkan aturan, yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” ujarnya.

•••

PEMBAHASAN revisi aturan tentang perdagangan melalui platform digital sebenarnya sudah berlangsung lama. Pada 2021, saat Muhammad Lutfi menjabat Menteri Perdagangan, aturan baru ini sudah mulai digodok oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tiga menteri berembuk membahas aturan baru yang menciptakan keadilan sekaligus menekan efek buruk beredarnya produk impor di platform e-commerce terhadap pengusaha lokal itu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan penyusunan aturan baru ini harus melalui banyak tahap dan berbagai pertimbangan. “Ada konsultasi publik sampai beberapa tahap. Belum lagi proses harmonisasi. Ini lama karena kami juga mempertimbangkan banyak hal,” tuturnya. Isy pun menegaskan bahwa aturan baru ini semata-mata bermaksud melindungi pelaku usaha dalam negeri.

Dalam aturan baru, pemerintah membeberkan definisi berbagai model bisnis penyelenggara perdagangan dalam sistem online, dari lokapasar atau marketplace sampai social commerce. Social commerce pun menjadi perhatian khusus lantaran pemerintah menilai ada risiko dari model bisnis ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ada larangan transaksi jual-beli di platform social commerce yang memadukan media sosial dengan e-commerce. Menurut dia, platform social commerce hanya bisa melakukan penawaran atau promosi barang dan jasa.

Salah satu yang terkena dampak aturan ini adalah TikTok Shop. Menteri Zulkifli menegaskan, TikTok Shop yang terintegrasi dengan media sosial TikTok ini dilarang melakukan aktivitas perdagangan. Pemerintah pun memberi waktu satu pekan kepada TikTok untuk menyudahi fitur TikTok Shop. “Kalau mau media sosial, ya media sosial. Kalau mau social commerce, silakan. Ikuti aturan, enggak bisa jadi semuanya,” ujarnya.

Teten Masduki (kanan) berbincang dengan pedagang tentang sepinya pembeli di Pasar Tanah Abang, Jakarta, 19 September 2023. (kiri).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan TikTok menjadi perhatian lantaran dikeluhkan oleh banyak pihak. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan kekhawatirannya terhadap platform ini. “Pernah dalam salah satu rapat tiba-tiba Presiden nyeletuk dan minta TikTok dipantau. Presiden bilang ini bahaya. Saya juga kaget,” katanya. Menurut Teten, peringatan dari Presiden muncul lagi sebelum dia dan para anggota kabinet berangkat ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, dua pekan lalu. Hal itu, menurut Teten, yang menjadi pendorong diadakannya rapat kabinet pada Senin, 25 September lalu. 

Keluhan mengenai TikTok dan platform perdagangan online memang sudah dikemukakan banyak kalangan, terutama pedagang konvensional. Ini terlihat tatkala Teten datang ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 September lalu. Para pedagang di sana memasang poster-poster yang isinya menuntut pengetatan aturan perdagangan online. “Biasanya di sini ramai, sekarang sepi. Boleh ada TikTok, tapi sistemnya diubah,” ucap Novrizal, 51 tahun, salah satu pedagang. Dia menyoroti sistem gratis ongkos kirim di platform tersebut agar dihapuskan supaya para pedagang konvensional dapat bersaing secara sehat. 

Di luar kekhawatiran pedagang, pembahasan revisi peraturan tentang perdagangan online yang berujung pada larangan TikTok Shop menuai dugaan lain, yaitu persaingan di antara sesama marketplace atau e-commerce. Kecurigaan ini mengemuka setelah beredar foto yang menunjukkan kehadiran Wishnutama Kusubandio dalam rapat para menteri dengan Presiden pada 25 September lalu. Keberadaan Wishnutama dalam rapat itu menjadi sorotan karena dia menjabat komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, perusahaan yang menaungi e-commerce Tokopedia.

Wishnutama pun memberi klarifikasi soal ini. “Saya diundang untuk memberikan masukan terkait dengan transformasi digital secara umum. Mungkin saya diundang karena latar belakang saya yang datang dari media digital, infrastruktur digital, ekonomi digital, dan industri kreatif yang juga erat dengan sektor digital,” katanya pada Rabu, 27 September lalu. Menurut Wishnutama, dalam undangan rapat tak ada atribusi jabatan dia sebagai komisaris GoTo. “Hanya menyebutkan nama. Jadi bukan karena jabatan saya di mana pun.”

Teten Masduki pun memberi tanggapan tentang kehadiran Wishnutama. “Itu jangan dipolitisasi. Kepentingan kami mengatur e-commerce keseluruhan untuk kepentingan ekonomi domestik,” ujarnya. Sedangkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan Wishnutama menghadiri rapat tersebut dalam kapasitas sebagai ahli.

Yang jelas, keputusan pemerintah ini bakal berdampak pada TikTok. Apalagi perusahaan asal Cina tersebut sudah merencanakan investasi yang cukup besar di Indonesia. Rencana investasi hingga US$ 10 miliar atau sekitar Rp 148 triliun ini pernah disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan setelah bertemu dengan Chief Executive Officer TikTok Shou Zi Chew pada 14 Juni lalu. 

Menanggapi aturan baru ini, perwakilan TikTok Indonesia mengatakan keputusan pemerintah akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan 7 juta pembuat konten atau affiliate yang menggunakan TikTok Shop. Namun TikTok menyatakan bakal tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku. “Dan akan menempuh jalur konstruktif ke depannya.”