Lika-liku Rencana Impor Beras Bulog

Dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal November lalu, Kementerian Pertanian berjanji menyiapkan pasokan beras 500 ribu ton untuk diserap Bulog. Namun, setelah Bulog mengecek ke lapangan, pasokan yang tersedia lebih rendah daripada data Kementerian Pertanian.

Padahal janji pasokan dari Kementerian Pertanian itulah yang membuat Bulog masih menahan impor. Kementerian Pertanian kembali mengumbar janji pasokan dalam rapat bersama DPR pada Rabu lalu. Kementerian kini berjanji menyiapkan pasokan 600 ribu ton beras dalam jangka waktu enam hari sejak rapat tersebut.

Selain soal ketersediaan pasokan untuk diserap di dalam negeri, dalam rapat bersama DPR tersebut, Budi pun mengeluhkan proses perizinan impor yang bertele-tele. "Sudah perintah negara tertulis, untuk memperoleh izin, kami berputar-putar. Tidak langsung dapat," tutur Budi.

Sementara itu, Bulog juga berpacu dengan waktu untuk mengamankan pasokan dari impor. Musababnya, beberapa negara sumber impor beras disebut-sebut mulai menutup keran ekspor. "Kalau sampai terlambat, kita tidak akan mendapat barangnya," ujar Budi.

Tanpa tambahan pasokan, cadangan beras Bulog diperkirakan menipis hingga ke kisaran 300 ribu ton pada akhir tahun ini, dengan asumsi perseroan harus terus menggelontorkan beras untuk program Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

Ihwal ancang-ancang Bulog melakukan impor, pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Syailendra, mengatakan hingga saat ini kementeriannya belum menerima pengajuan izin. "Sampai hari ini, masih belum ada izin impor. Kalau melihat cadangan Bulog, kan kelihatannya perlu (impor), tapi data dari Kementan surplus," tutur dia.

Syailendra mengatakan pemerintah idealnya memiliki cadangan beras minimal 1,5 juta ton supaya Bulog leluasa menyalurkan beras, baik untuk stabilisasi harga, bantuan sosial, maupun cadangan bencana. Meski demikian, angka 1,5 juta ton sesungguhnya masih di bawah standar Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), yang sebesar 7 persen dari kebutuhan atau sekitar 2,1 juta ton.

Menurut Syailendra, posisi Kementerian Perdagangan saat ini tengah menunggu pengajuan izin impor dari Bulog. Kementerian Perdagangan tidak akan meminta Bulog melakukan impor, terutama apabila masih ada peluang untuk memaksimalkan serapan dari dalam negeri. "Bulog meminta impor terus, tapi kami tidak bisa menafikan bahwa yang paham barangnya adalah Kementerian Pertanian. Kalau dia bilang surplus, masak kita impor?" tuturnya.

Syailendra menyebutkan Kementerian Perdagangan pada prinsipnya akan segera memberi izin impor apabila sudah ada pengajuan serta berbagai kelengkapan yang dipersyaratkan sudah dipenuhi. Ia pun menegaskan bahwa posisi Kementerian Perdagangan saat ini adalah melihat dan menunggu. "Kan susahnya nanti Kemendag dianggap minta impor. Padahal kami melihat saja. Kalau tidak ada (pasokan), lalu semua dokumen (pengajuan impor) lengkap, kami akan memberi izin," ucap Syailendra.

Menolak Impor

Buruh tani mengayak gabah saat panen di persawahan di Cidurian Utara, Bandung, Jawa Barat, 10 Oktober 2022. TEMPO/Prima mulia

Di sisi lain, rencana impor beras menuai banyak reaksi penolakan. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, mengatakan impor beras saat ini akan menyakiti petani lantaran bakal memukul harga gabah petani. Sebab, biasanya beras impor perlu waktu lama untuk tiba di Tanah Air.

"Kalau beras masuk tiga bulan kemudian, manfaatnya apa? Karena pada saat itu sudah menjelang masa panen raya. Pada Februari, panen sudah cukup besar," ujar Andreas, yang juga guru besar pertanian Institut Pertanian Bogor. Ia memperkirakan tekanan terhadap harga gabah petani sudah akan terasa meski beras impor belum tiba di Tanah Air.

Andreas mengibaratkan nasib petani akan seperti sudah jatuh tertimpa tangga apabila pemerintah jadi mendatangkan beras impor. Musababnya, pada masa panen raya tahun ini, ia menilai Bulog tidak melakukan penyerapan maksimal, sehingga harga gabah kering panen petani anjlok di bawah HPP Rp 4.200 per kilogram selama empat bulan berturut-turut sejak Maret sampai Juni lalu.

Penyerapan yang kurang maksimal tersebut dibuktikan dengan stok cadangan beras Bulog yang hanya 1 juta ton pada Juli lalu. Padahal biasanya perseroan memiliki cadangan beras di atas 2 juta ton pada periode yang sama karena menyerap gabah dari panen raya saat harga petani jatuh.

Tudingan Andreas selaras dengan data Badan Pangan Nasional, yang mencatat serapan beras Bulog hingga 22 November hanya 912 ribu ton. Padahal, dalam empat tahun sebelumnya, Bulog bisa menyerap hingga di atas 1 juta ton pada periode Januari-November.

"Pada saat panen raya, petani tidak mendapat manfaat karena tidak ada serapan yang memadai dari pemerintah, sehingga harga jatuh selama empat bulan berturut-turut. Tapi, ketika saat ini harga sedang bagus, tiba-tiba ada rencana impor," ujar Andreas. Ia menegaskan bahwa impor tersebut tidak akan bermanfaat lantaran diperkirakan datang menjelang masa panen raya.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said Abdullah, turut mengingatkan berbagai mudarat dari impor beras. Ia mengatakan implikasi langsung dari kebijakan tersebut adalah harga di tingkat petani pasti turun. "Pengusaha penggilingan pasti akan menekan harga gabah di tingkat petani ketika beras impor masuk," tutur Said.

Ia menilai imbas tekanan harga itu berbahaya karena bisa mempercepat laju konversi lahan. Apabila keuntungan terus turun, bahkan rugi, petani akan memilih melepas sawah daripada terus boncos. "Semangat regenerasi tidak akan terwujud," tutur Said. Ujung-ujungnya, kebijakan tersebut dalam jangka panjang bisa semakin memperdalam ketergantungan pada pasar luar.

Soal konversi lahan, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengingatkan bahwa proyeksi Badan Pusat Statistik tentang kenaikan produksi beras pada 2022 perlu diterima dengan hati-hati karena basis estimasinya adalah luas lahan baku sawah pada 2019 yang sebesar 7,46 juta hektare. Padahal, menurut dia, konversi lahan sawah dalam beberapa waktu belakangan cukup masif. Terlebih di Jawa yang dipenuhi berbagai proyek strategis nasional, seperti jalan tol Trans Jawa yang banyak mengorbankan lahan pertanian produktif.

"Dari peta lahan sawah dilindungi pada 2021 di delapan provinsi utama beras, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Sumatera Barat, kami menemukan selisih hingga 136 ribu hektare dengan luas lahan baku sawah pada 2019. Tanpa pelindungan, lahan sawah seluas itu sangat mungkin sudah dikonversi."

Dengan kata lain, Yusuf mengimbuhkan, sangat mungkin luas lahan baku sawah pada 2019 yang sebesar 7,46 juta hektare sudah turun signifikan. "Jadi, selain karut-marut data beras, rencana impor beras 600 ribu ton untuk cadangan Bulog ini menunjukkan kegagalan pemerintah meningkatkan produksi beras dan tanaman pangan utama lainnya."

CAESAR AKBAR | NOVA YUSTIKA PUTRI