Lima dari Sembilan Ada dalam Daftar

Beberapa wartawan di Gedung DPR tampak asyik memelototi secarik kertas yang berisi daftar nama. Selebaran itu sebetulnya tak memuat hal baru karena berisi hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah dilansir beberapa waktu lalu. Mereka, para wartawan itu, bukannya senang mengunyah berita lama. Kalau data lama terpaksa dipelototi lagi, penyebabnya tak lain karena beberapa orang yang namanya tercantum dalam daftar itu kini tampil di podium DPR. Mereka bukan ditanyai oleh para anggota dewan, melainkan justru berharap akan mendapat promosi. Ya, soalnya mereka termasuk kandidat untuk Deputi Gubernur BI. Paling tidak, lima dari sembilan kandidat yang diajukan Gubernur BI memang terdapat dalam daftar tersebut. Artinya, ada indikasi mereka terlibat dalam penyalahgunaan pengucuran dana kasbon bank sentral itu. Betul, mereka belum tentu bersalah. Pembuktian dan klarifikasi bahwa mereka bersih dari dosa BLBI itulah yang harus dikerjakan oleh para anggota DPR. Pertanyaannya: siapkah mereka melakukannya? Itulah yang merisaukan. Sejauh ini baru beberapa fraksi yang tegas menetapkan kriteria bahwa kandidat Deputi Gubernur BI harus bebas dari kasus BLBI. Fraksi PDIP malah memperberat persyaratan: juga bebas dari kasus Bank Indover dan Bank Bali. Fraksi lain masih malu, ragu, atau mungkin malah mencuri-curi kesempatan? Karena itu, memang sangat bijaksana bila DPR membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan atas nama-nama para kandidat. Jadi, untuk apa buru-buru memilih, lagi pula waktunya sempit. Biarlah kali ini DPR bertindak sesuai dengan pepatah lama: biar lambat, asal selamat. N.D.