Ma'ruf Amin ke Petani Sawit: Pemerintah Tidak Menutup Mata

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Salah satunya dengan pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng.

Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kediaman resmi pada Kamis, 28 Juli 2022, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat pagi.

"Pemerintah tentu tidak menutup mata. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan,” tutur Ma'ruf Amin.

Ia menyampaikan beberapa upaya konkret lain yang telah diambil pemerintah dalam meningkatkan harga TBS atau Tandan Buah Segar sawit dan menurunkan harga minyak goreng, antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yakni menghapus sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta produk turunannya.

“Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya,” kata dia.

Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2022 tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi.

Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.

“Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan,” kata Ma'ruf.

“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” imbuhnya.

Ia pun mengimbau kepada jajaran Apkasindo untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit.“Saya berharap petani sawit rakyat ini akan bisa tumbuh dengan baik,“ ujar dia. 

Adapun Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung melaporkan kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.

Baca Juga: Soal Pertemuan dengan Anies Baswedan, Ma'ruf Amin: Tak Ada Unsur Politik, Wapres Netral

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.