Makan Bergizi Gratis Prabowo

Perbesar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, anggota bidang keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono , saat menyampaikan paparan terkait kondisi fundamental ekonomi terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Jakarta, 24 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemberian makan bergizi gratis kemungkinan akan dilaksanakan selama lima hari dalam sepekan. Namun skemanya masih akan digodok bersama tim Prabowo.
Kemungkinan jumlah pelajar yang mendapat makan bergizi gratis maksimal 15-17 persen pada 2025.
Jika makan gratis diberikan di sekolah, apakah semua murid mengalami kekurangan gizi? Kalau tidak, program pengentasan stunting ini bisa salah sasaran.

PEMERINTAHAN Joko Widodo dan Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran sudah berembuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Salah satu yang disepakati adalah pengalokasian dana sebesar Rp 71 triliun untuk membiayai program makan bergizi gratis. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran itu bakal masuk ke pos cadangan yang dikelola oleh bendahara umum negara (BUN).

Meski anggaran program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto ini sudah disepakati, Sri Mulyani mengimbuhkan, penetapan pengelolaannya belum ditentukan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan masih ada proses sinkronisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan nota keuangan APBN tahun ini. Adapun Presiden Joko Widodo akan mengumumkan RUU APBN 2025 pada 16 Agustus mendatang.

Meski anggaran untuk program makan bergizi gratis sudah disepakati, skema program tersebut belum ditetapkan. Simulasi yang sebelumnya sudah dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan dimatangkan, dari alokasi dana per siswa hingga lembaga pelaksananya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami mengatakan akan mensimulasikan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. "Kami akan menyusun lebih detail berapa banyak cakupan siswa dan sebaran di mana saja pemberian makan bergizi gratis ini," ujarnya kepada Tempo, kemarin, 25 Juni.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejauh ini, Bappenas sudah mengusulkan agar program makan bergizi gratis menyasar pelajar pendidikan anak usia dini (PAUD) serta sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Berdasarkan penghitungan Bappenas, alokasi dana per siswa diperkirakan sebesar Rp 20 ribu. Pemberian makan kemungkinan akan dilaksanakan selama lima hari dalam sepekan. Namun, Amich menegaskan, skema ini masih akan digodok bersama tim Prabowo.

Baca Juga:

Menurut Amich, program makan bergizi gratis tidak akan dilaksanakan secara ambisius pada tahun depan sehingga luas sasarannya masih dalam lingkup kecil. Dia berujar, pada tahap pertama ini, pemerintah masih akan menguji cara paling tepat untuk mengelola program tersebut agar dapat mencapai tujuannya, yaitu menangani stunting. Sebab, program makan bergizi gratis rencananya tak hanya dilaksanakan selama lima tahun periode pemerintahan Prabowo, melainkan hingga target Indonesia Emas pada 2045.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap juga karena anggaran negara yang terbatas. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo memperkirakan total biaya program ini mencapai Rp 430-450 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan proyek ini akan memprioritaskan siswa yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) lebih dulu. Saat ini terdapat 62 daerah yang merupakan daerah tertinggal di Tanah Air.

Kendati demikian, Amich mengatakan anggaran tersebut sudah dialokasikan khusus oleh Presiden Jokowi. Dia juga membantah soal refocusing anggaran kementerian dan lembaga lain untuk membiayai program makan bergizi gratis. Bahkan pemerintahan mendatang pun berencana membuat program pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita di luar anggaran tersebut.

Meski membutuhkan bujet besar, ia berujar, program makan bergizi gratis akan tetap menjadi program strategis prioritas demi menurunkan angka stunting di Tanah Air. "Ini kira-kira serupa kebijakan SD inpres pada era Orde Baru. Dampaknya memang jangka panjang, tapi ini yang membuat Pak Soeharto dapat penghargaan dari UNESCO," tutur Amich.

Drajad Wibowo saat ditemui di Gedung CSIS, Jakarta. TEMPO/Riri Rahayu

Ihwal potensi biaya program makan bergizi yang membengkak, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan anggaran program ini tidak akan memberatkan APBN karena diambil dari sumber penerimaan tambahan. Drajad berujar, penetapan anggaran sebesar Rp 71 triliun itu sudah mengikuti ruang fiskal yang tersedia. "Tidak ada rencana melakukan realokasi dari anggaran subsidi yang sudah ada," ujarnya.

Drajad mengungkapkan kemungkinan jumlah pelajar yang akan mendapat makan bergizi gratis maksimal 15-17 persen pada 2025. Namun angkanya akan bergantung pada daerah sekolah yang ditentukan nanti. Meski belum diputuskan, jumlah penerima makan bergizi gratis berdasarkan hitungan TKN Prabowo-Gibran sebanyak 82,9 juta siswa.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tak keberatan atas pengalokasian Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis. Menurut Kepala Banggar DPR Said Abdullah, angka yang disepakati dalam RAPBN 2025 itu masih masuk akal. Senada dengan Drajad, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai biaya program makan gratis tidak akan mengganggu fiskal.

"Anggaran sebesar Rp 71 triliun itu sebenarnya menjadi harapan Banggar, jujur saja karena isu yang berkembang makin dahsyat, seakan-akan pada 2025 itu langsung Rp 430 triliun," tutur Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "Saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita."

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan APBN memang masih mampu membiayai program makan bergizi gratis untuk tahun pertama yang sudah ditetapkan. Dia menjelaskan, anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun itu meliputi 1,83-1,91 persen dari APBN. Dana tersebut pun hanya 16 persen dari kebutuhan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi semua siswa, santri, dan ibu hamil yang diprediksi mencapai Rp 450 triliun.

Tapi Nailul memprediksi kemampuan APBN untuk merealisasi program ini hingga 2029 maksimal hanya sampai 50 persen. Angka tersebut bahkan sudah memperhitungkan batasan defisit fiskal terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 3 persen. Jika dipaksakan realisasi 100 persen dari target, defisit APBN akan mencapai lebih dari 3 persen.

Adapun defisit APBN berada di rentang 2,29-2,82 persen dari PDB. Artinya, ada defisit minimal Rp 586 triliun yang ditutup oleh pembiayaan atau utang baru. Walaupun hanya 1,83-1,91 dari APBN, Nailul menegaskan, porsi belanja makan bergizi gratis akan menimbulkan realokasi anggaran kementerian dan lembaga lain. Hal itu bisa menyebabkan implikasi ekonomi, seperti pengurangan subsidi energi yang mengakibatkan peningkatan inflasi dan penurunan daya beli.

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, 29 Februari 2024. ANTARA/Sulthony Hasanuddin

Jika pemerintahan mendatang tetap berkukuh melaksanakan program makan bergizi gratis, Nailul menilai perlu ada realokasi alternatif anggaran. Caranya dengan menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang terancam gagal. Termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang jika dihentikan tidak berdampak negatif kepada masyarakat luas.

Dengan merealokasi anggaran proyek PSN yang rentan gagal, APBN dinilai mampu membiayai tahun pertama program makan bergizi gratis. Namun Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pemerintahan mendatang adalah menentukan target yang terukur supaya program yang dilaksanakan untuk menangani angka stunting tepat sasaran.

"Jika makan gratis diberikan di sekolah, apakah semua murid mengalami kekurangan gizi? Kalau tidak, program pengentasan stunting ini akan salah sasaran," kata Anthony.

Jika meleset, ia menuturkan, risikonya adalah belanja APBN menjadi tidak efektif. Dengan demikian, program makan bergizi gratis menjadi mubazir atau pemborosan uang negara. Kalau bertujuan untuk mengentaskan stunting, menurut Anthony, seharusnya yang disasar bukan anak-anak di sekolah, melainkan melalui Kementerian Sosial yang mempunyai data lengkap.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics (Indef) Esther Sri Astuti juga berpendapat bahwa biaya program ini bakal membebani APBN meski yang ditetapkan hanya Rp 71 triliun. Ia mengatakan efek berganda kebijakan ini hanya berdampak secara jangka pendek dan tidak berbeda jauh dengan program bantuan sosial.

Untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas Generasi Emas, Esther menyarankan pemerintah memperkuat sumber daya manusia. Hal itu bisa dilakukan lewat peningkatan keahlian sumber daya manusia. "Jadi program makan gratis tidak memberikan solusi bagi akar permasalahan dan membantu Indonesia mewujudkan visi generasi emas," tutur Esther.