Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa agen properti memiliki peran krusial dalam membangun program 3 juta rumah. Salah satu kontribusi mereka adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda dari sektor properti.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sektor properti ini memberikan manfaat ekonomi bagi negara, apakah dari sisi peningkatan tenaga kerja maupun pajak. Jutaan orang yang terlibat, baik itu developer, kontraktor termasuk agen properti, kalau mereka bertumbuh, ekonomi juga akan bertumbuh," kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 19 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selanjutnya, Menteri yang kerap disapa Ara ini mengatakan, dalam program 3 juta rumah tersebut, ia akan mengusulkan dua tingkatan berdasarkan tipe luasan tanah dan rumah yang dijual. Ke depannya, masyarakat yang memiliki rumah tipe lebih rendah namun kondisi ekonominya membaik bisa menjual rumah tersebut dan beralih ke rumah dengan tipe yang lebih tinggi.
"Saya sedang usulkan ada dua tier atau tingkat, misal ada luas rumah 35 dan 50. Jadi nanti kalau ada peningkatan ekonomi pada konsumen rakyat kecil, mereka bisa menjual rumah tipe 35-nya dan beli yang tipe 50. Jadi ekosistem bisnisnya berjalan, pastinya mereka butuh agen properti untuk jual belinya," kata Ara.
Ara berencana mendorong seluruh agen properti untuk lebih berinovasi dalam memanfaatkan teknologi. Salah satu caranya adalah dengan membuat catatan digital terkait perkembangan jual beli rumah, yang diharapkan juga memberikan dampak positif dalam promosi. "Dengan anggaran APBN yang terbatas, maka inovasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada," ujarnya.
Ara mengklaim telah menyiapkan beberapa skema inovatif untuk menurunkan harga rumah bagi masyarakat kecil. Salah satu upaya tersebut melibatkan pengadaan tanah murah atau bahkan gratis, yang bisa berasal dari berbagai sumber, seperti tanah hasil sitaan kasus korupsi, aset negara yang belum dimanfaatkan, tanah wakaf, dan donasi dari program sosial perusahaan. "Dengan lahan yang murah atau gratis, maka dapat menurunkan harga rumah karena tidak ada biaya pengadaan lahan, sehingga harga yang disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi," imbuh Ara.
Kemudian, Ara menilai hal penting lain untuk mewujudkan program yang dicanangkan Presiden Prabowo ini adalah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat. Ia meminta penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai serta dukungan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah.
"Salah satunya yang akan saya bahas dengan Menteri Dalam Negeri adalah implementasi penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan percepatan perizinan di daerah seperti percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin," ujar Ara.
