Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Maruarar Sirait Sebut Alokasi 1.000 Rumah Subsidi Wartawan Bukan untuk Membungkam Kritik

Selain mengalokasikan 1.000 unit rumah untuk wartawan, Menteri PKP Maruarar Sirait 60 ribu unit rumah subsidi yang disiapkan masing-masing untuk nelayan, buruh, dan tenaga migran.

8 April 2025 | 21.01 WIB

Perumahan bersubsidi di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, 19 Februari 2025. Tempo/Jati Mahatmaji
Perbesar
Perumahan bersubsidi di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, 19 Februari 2025. Tempo/Jati Mahatmaji

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan. Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara mengklaim pengalokasian tersebut tidak dalam rangka untuk membungkam kritik terhadap program pemerintah, seperti program 3 juta rumah.

“Harus (mengkritik), dong,” kata Ara di kantornya, Selasa, 8 April 2025. Menurut Ara, tugas wartawan adalah menyampaikan berita yang benar, bukan enak didengar. “Juga kadang bisa menyampaikan saran dan solusi,” tuturnya.

Ara berujar, wartawan menjadi bagian dari pilar demokrasi. Menurut dia, wartawan tidak bisa dibungkam hanya karena mendapat jatah program perumahan dari pemerintah. “Demokrasi harus tetap terjaga,” kata Politikus Partai Gerindra itu.

Ihwal pengalokasian rumah subsidi untuk wartawan, Ara berujar, program ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara untuk memperhatikan rakyatnya. Ia pun memastikan bukan hanya wartawan yang akan menerima program, tapi mencakup petani, nelayan, serta buruh. “Kami harus mengurus itu,” tutur Ara.

Kabar Ara menyiapkan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan sebelumnya disampaikan usai dia menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkas Roeslani di Jakarta pada Selasa malam, 1 April 2025.

Selain untuk wartawan, Ara mengatakan ada alokasi 60 ribu rumah subsidi masing-masing untuk nelayan, buruh, dan tenaga migran. Selanjutnya, 30 ribu rumah tenaga kesehatan (nakes) mencakup perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Kemudian, untuk  prajurit TNI AD sekitar 5.000 dan 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.  Rumah-rumah itu akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

"Dari kuota 220 ribu (program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan/FLPP), kenapa kiami buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara, dikutip dari Antara.

Pilihan Editor: Setelah IHSG Anjlok, Kini Waspadai Ancaman Nilai Tukar Rupiah Jeblok

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus