Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian meminta kepada seluruh pelaku usaha pangan untuk tidak menahan distribusi barang menjelang Ramadan dan idul Fitri 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tito menyatakan hal itu membuat kelangkaan barang sehingga harga pangan menjadi naik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mohon maaf dengan hormat rekan-rekan pengusaha, kami mohon dalam situasi seperti ini. Kami tentu berharap pengusaha tetap untung, tapi kalau ada barang yang ditahan, akibatnya distribusi tidak jalan," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri 2024 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Senin, 4 Maret 2024.
Menurut dia, masyarakat selaku konsumen akan dirugikan akibat distribusi barang dari pelaku usaha pangan sebagai produsen tidak berjalan. Sebab, ujarnya, harga pangan akan terus naik dan dikhawatirkan terjadi kelangkaan barang.
Tito menegaskan, aparat penegak hukum bakal turun menindaklanjuti pengusaha yang dengan sengaja tidak mendistribusikan barangnya untuk membuat harga menjadi naik. "Kalau (masalah) distribusi, jangan sampai ada yang tahan barang. Mau enggak mau, jajaran Satgas Pangan Polri turun bergerak," ujarnya.
Selanjutnya: Namun, Tito berharap agar tidak perlu ada upaya....
Namun, Tito berharap agar tidak perlu ada upaya overreaktif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut dia, penyelesaiannya cukup dengan mengingatkan untuk tidak menahan distribusi barang khususnya pangan. "Kami harap teman-teman pengusaha bisa melaksanakan distribusi, tapi tetap untung," katanya.
Untuk memastikan tidak terjadi penghentian distribusi barang oleh pengusaha, Tito mengungkapkan sebanyak 117 pemerintah daerah pada periode Maret 2024 telah melakukan sidak ke pasar dan distributor. Jumlah itu sekaligus meningkat dibanding periode bulan sebelumnya, yang hanya dilakukan oleh 83 pemerintah daerah.
Tito mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah pangan di Indonesia. Ia menyebut setidaknya ada sembilan langkah yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Adapun langkah-langkahnya seperti pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendali inflasi daerah atau TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melakukan operasi pasar murah, menyidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan belanja tidak terduga, serta memberikan bantuan transportasi.
"Kalau mengerjakan sembilan langkah ini, sesuai masalah di lapangan, komoditas mana yang naik, penyebabnya. Entah pasokan kurang atau distribusi enggak jalan, itu baru ditelusuri," ujarnya.
Pilihan Editor: Shell Bangun Pabrik Manufaktur Gemuk di Indonesia
Foto 
