Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Kompor Induksi Penekan Subsidi

Uji coba kompor listrik bakal diperluas ke satu kota lain di Sumatera, setelah Solo dan Bali. Migrasi ke kompor induksi bukan satu-satunya solusi mengurangi pembengkakan biaya subsidi elpiji tabung 3 kilogram.

21 September 2022 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memasak menggunakan kompor induksi dari PT PLN di Pantai Lampuuk, Aceh Besar, Aceh. Dok. PLN

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SUDAH lebih dari sebulan Gusti Ayu Anom Ernawati meninggalkan kompor gas dan beralih memasak menggunakan kompor induksi. Warga Desa Kesiman, Denpasar, Bali, ini merupakan salah satu penerima bantuan kompor listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Selama menjajal kompor berenergi setrum ini, Gusti mengatakan belum menemui kendala berarti. “Sempat error karena salah pencet. Setelah dua jam, normal lagi,” katanya, kemarin, 20 September 2022. Ia mengatakan, setiap ada kendala, para penerima bantuan kompor induksi ini bisa melaporkannya kepada perseroan. "Sempat menunggu selama dua jam, petugas servisnya tidak datang. Setelah berfungsi, saya lapor lagi.”

Sensasi serupa juga disampaikan Jero Kusumawati. Perempuan berusia 63 tahun itu mengungkapkan tidak ada kendala dalam penggunaan kompor induksi. Kendati demikian, ia terhitung jarang menggunakan alat tersebut. "Bagus, meski jarang saya gunakan,” katanya.

Gusti dan Jero adalah dua warga dari sejumlah peserta program konversi kompor gas menjadi kompor induksi. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, mengatakan PLN sedang menguji coba migrasi pengguna elpiji tabung 3 kilogram ke kompor listrik 1.000 watt di Denpasar dan Solo. Selain itu, perseroan menyiapkan uji coba di salah satu kota di Sumatera.

"Ini uji coba untuk melihat keberterimaan masyarakat sekaligus mempelajari aspek keteknikannya, misalkan berapa kapasitas daya tungku yang cocok," tutur Dadan. Dalam uji coba yang dilakukan, kata dia, akan ada seribu rumah tangga di setiap kota yang mendapat kompor listrik dan alat masak dari PLN.

Subsidi Elpiji Membengkak

Konversi kompor gas ke kompor induksi adalah salah satu alternatif solusi yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi biaya subsidi elpiji 3 kilogram. Pada 2021, dana yang digelontorkan pemerintah untuk mensubsidi tabung gas melon mencapai Rp 67,62 triliun, termasuk kewajiban kurang bayar Rp 3,72 triliun.

Adapun outlook subsidi BBM dan elpiji 3 kilogram pada 2022 diperkirakan mencapai Rp 149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Kementerian Keuangan memproyeksikan lebih dari 90 persen kenaikan nilai subsidi itu berasal dari alokasi elpiji 3 kilogram. Ongkos subsidi gas 3 kilogram itu melar lantaran kesenjangan antara harga jual eceran dan harga keekonomian yang terus melebar selaras dengan pergerakan harga minyak mentah dunia.

Kendati demikian, Dadan mengatakan konversi kompor gas ke kompor induksi itu bukan satu-satunya solusi. Ia mengatakan kementeriannya terus mengembangkan jaringan gas di perkotaan. "Penggunaan gas alam juga akan didorong melalui jaringan gas," ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana kebijakan migrasi dari kompor gas menjadi kompor induksi sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, Jokowi masih akan menunggu hasil uji coba yang kini tengah berjalan. "Nanti akan kami review setelah piloting berjalan," ujarnya.

Untuk melihat perbedaan biaya antara penggunaan kompor gas dan kompor induksi, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan tagihan konsumsi rumah tangga dan biaya memasak akan dibedakan bagi masyarakat yang mengikuti uji coba. Menurut dia, perseroan juga memasang MCB jalur khusus untuk pengguna kompor setrum, sehingga masyarakat yang rata-rata adalah pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA tidak perlu menaikkan dayanya.

“Untuk kompor induksi, kami menggunakan MCB jalur khusus, yang artinya tidak tersambung dengan pola konsumsi listrik yang menggunakan struktur daya terpasang ataupun golongan tarif lama,” kata Darmawan.

Dia menceritakan bahwa uji coba peralihan ke kompor induksi itu dilakukan lantaran selama ini subsidi elpiji 3 kilogram telah membebani keuangan negara lebih dari Rp 300 triliun sejak 2017. Biaya subsidi itu pun berpotensi terus membengkak dari tahun ke tahun karena pertambahan jumlah pengguna dan volume konsumsinya. Setelah dicek, perseroan mendapati bahwa pengguna elpiji melon merupakan pelanggan listrik PLN dengan daya 450-2.200 VA, yang berjumlah 69,5 juta pelanggan. Perseroan juga mencatat bahwa elpiji bersubsidi sampai sekarang dinikmati pelanggan PLN yang tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). "Itu belum termasuk pengguna elpiji 3 kilogram pada kelompok UMKM," tutur dia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Petugas PLN mensosialisasi manfaat dan penggunaan kompor listrik ke masyarakat di Surakarta, Jawa Tengah, 5 Juli 2022. Dok. PLN

Kelebihan Pasokan PLN

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, melihat uji coba migrasi kompor gas ke setrum memiliki beberapa tujuan, antara lain mengurangi beban subsidi elpiji yang terus membesar dan menambah permintaan listrik PLN. Musababnya, perusahaan setrum negara itu terus mengalami kelebihan pasokan yang diperkirakan mencapai 6 gigawatt tahun ini.

"Selain itu, sebenarnya konversi ini dilakukan untuk membantu masyarakat agar biaya memasak mereka lebih rendah karena efisiensi kompor induksi lebih tinggi daripada kompor gas," ujar Fabby. Ia mengatakan langkah ini juga dinilai lebih cepat dieksekusi ketimbang alternatif lain, yakni memperluas jaringan gas pipa. "Jargas (jaringan gas) lebih murah, tapi butuh waktu dan biaya investasi untuk membangun infrastruktur. Sementara itu, pengurangan subsidi elpiji harus dalam waktu cepat."

Hanya, ia mengatakan program peralihan pengguna kompor gas juga harus dilakukan dengan pelaksanaan yang tepat. Misalnya terkait dengan daya, Fabby mengatakan semestinya PLN tidak perlu menggunakan sambungan langsung yang membuat pusing skema pembayaran. Dia menyarankan perusahaan setrum negara itu menambah daya listrik masyarakat pengguna kompor induksi menjadi 2.200 VA atau 3.300 VA, tapi tetap mengenakan tarif subsidi bagi masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS.

Ia mengatakan skema itu bisa dilakukan dengan memadukan data identitas pelanggan dengan DTKS. Dengan demikian, program tersebut bisa tepat sasaran. "Karena kalau lebih mahal, lalu masyarakat yang diberi kompor listrik enggak memakainya dan tetap pakai elpiji, kan artinya bantuan pemerintah gagal," ujar Fabby.

Senada dengan Fabby, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengingatkan bahwa sasaran konversi kompor listrik adalah pelanggan miskin dengan daya 450 VA dan 900 VA alias kelompok menengah ke bawah. Karena itu, perkara tarif yang dibebankan kepada mereka menjadi hal yang penting untuk diatur, meskipun PLN menyatakan telah menyiapkan jalur listrik tambahan untuk mendukung pemanfaatan kompor itu.

"Karena paling tidak buat masak itu perlu daya 3.500 VA. Jadi, ini belum ada kepastian hukumnya. Belum ada regulasi yang secara tegas menjamin masyarakat penerima kompor listrik ini mendapat tarif subsidi," ujar dia. Belum lagi persoalan keandalan listrik PLN apabila program ini hendak diperluas. Musababnya, masih banyak cerita kerap adanya pemadaman listrik di berbagai daerah yang bisa menjadi kendala bagi penerapan program konversi tersebut.

Klaim Lebih Hemat 40 Persen

"Memang ada klaim dari pemerintah dan DPR terhadap piloting di Bali dan di Solo bahwa kompor listrik lebih hemat sampai 40 persen atau sekitar Rp 28 ribu per bulan. Hal itu, secara ekonomis, tidak bisa kita bantah, yang artinya sudah based on data. Cuma, di luar itu pasti masih ada aspek-aspek lain yang juga perlu menjadi pertimbangan," kata Abra.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, berujar uji coba konversi tersebut boleh saja dilakukan, tapi tidak berarti kebijakan itu sudah pasti dilakukan secara permanen. Justru uji coba itu diharapkan dapat melihat manfaat dan mudarat dari rencana itu.

"Kalau dari uji coba ini banyak kendala dari teknis konversi atau masalah tambahan beban yang dirasakan masyarakat karena kenaikan tagihan listrik atau kesusahan mendapat kompor listrik, ini pemerintah harus fair. Jangan dipaksakan," ujar Faisal. Ia mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang kini sudah terbebani biaya hidupnya lantaran dampak pandemi dan kenaikan harga BBM.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

CAESAR AKBAR | ERLITA NOVITANIA | MADE ARGAWA

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus