Pekerjaan Rumah Menahun Subsidi Elpiji

JAKARTA — Kendati sudah digadang-gadang Presiden Joko Widodo sejak pertama kali menjabat menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, reformasi subsidi energi tak kunjung efektif terealisasi hingga menjelang akhir periode kedua Jokowi yang selesai pada tahun depan. Pada 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengungkapkan bahwa 68 persen konsumsi elpiji 3 kilogram bersubsidi masih dinikmati rumah tangga mampu.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan gagasan reformasi subsidi energi itu sebenarnya sudah diimplementasikan dalam bentuk pemangkasan alokasi anggaran subsisi secara drastis pada 2015. Alokasi subsidi dan kompensasi energi itu disunat dari 3,2 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2014 menjadi 1 persen PDB pada 2015. "Masalahnya, pemangkasan anggaran subsidi itu tidak diikuti perubahan mekanisme subsidi," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Anggaran subsidi energi itu perlahan tapi pasti kembali membesar seiring dengan berjalannya periode pemerintahan Jokowi. Khusus subsidi elpiji 3 kilogram, Jokowi semula memangkas alokasi anggaran dari Rp 49 triliun pada 2014 menjadi Rp 25,9 triliun pada 2015. Namun pada tahun ini saja alokasi anggaran subsidi elpiji itu sudah naik empat kalinya menjadi Rp 117,85 triliun.

Pemerintah, menurut Abra, seolah-olah tersandera oleh kekhawatiran bahwa reformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran menjadi kebijakan yang tidak populis. Khususnya setiap mendekati tahun politik. Misalnya pada 2018, realisasi subsidi elpiji membesar sekitar Rp 20 triliun dari Rp 38,7 triliun pada 2017 menjadi Rp 58 triliun setahun sebelum pemilu. Pun demikian pada 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi gas melon Rp 117,85 triliun, alias naik dari realisasi pada 2022 yang sebesar Rp 100,4 triliun. 

Perkaranya, kenaikan subsidi itu dinikmati kelompok masyarakat yang bukan target subsidi: masyarakat mampu. Pemerintah sebenarnya sudah menyadari celah dari penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran, yakni sistem distribusinya. Sistem distribusi terbuka menjadi penyebab subsidi tidak tepat sasaran. 

Pada penjualan elpiji, contohnya, semua orang bisa membeli dan menggunakan subsidi 3 kilogram kendati telah ada pernyataan tertulis di tabung gas melon bahwa konsumennya hanya masyarakat miskin. "Ini menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran elpiji 3 kilogram. Pemerintah berkomitmen mentransformasi subsidi elpiji tabung 3 kilogram," tutur Direktur Usaha Hilir Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maompang Harahap pada Agustus lalu. 

Bongkar-muat elpiji 3 kg di kawasan Rawasari, Jakarta, 15 Juni 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Akibat Subsidi Elpiji Tak Tepat Sasaran

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, berujar sistem distribusi terbuka tak hanya membuat anggaran subsidi pemerintah tidak tepat sasaran, tapi juga memicu kelangkaan di pasar yang justru berujung pada kenaikan harga. Pasalnya, komoditas itu selalu menjadi buruan publik dari berbagai kelas ekonomi. 

Beberapa kasus kelangkaan pasokan gas melon sempat terjadi pada tahun ini. Pada Agustus lalu, Tempo memantau keluhan kelangkaan pasokan gas melon terjadi di beberapa daerah, misalnya di sejumlah kota di Jawa Timur serta di Medan, Sumatera Utara. Kala itu, sejumlah pedagang pengecer mengaku seret pasokan. Sedangkan pembelian di pangkalan juga perlu antre panjang. 

Teranyar, warga Sei Panas dan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, mengeluhkan langkanya elpiji 3 kilogram. Seorang warga Sei Panas, Faradilla, mengatakan terpaksa membeli gas elpiji 3 kilogram seharga Rp 25 ribu. Harga itu lebih tinggi dari haga biasanya. yakni Rp 22 ribu per tabung. "Satu minggu yang lalu lah sudah dicari. Di pangkalan perumahan tidak ada, dicari di beberapa eceran di dekat rumah juga tidak ada," kata ibu rumah tangga itu, kemarin. Untuk membeli gas melon, ia pun perlu bertandang ke wilayah Bengkong yang berjarak lebih dari 2 kilometer dari rumahnya. 

Seorang penjual gas 3 kilogram di pangkalan sekitar Sei Panas mengatakan setiap pasokan yang datang langsung ludes dibeli warga. "Hari datangnya tidak menentu," kata pria yang tidak mau disebutkan namanya itu. Kondisi serupa dialami warga Batam Center, Soni. Ia bisa membeli gas elpiji 3 kilogram seharga Rp 30 ribu di warung-warung kecil eceran. "Terpaksa belilah, kami butuh cepat," katanya. 

Atas berbagai persoalan kelangkaan pasokan itu, Fahmy Radhi mengatakan pada akhirnya masyarakat miskin akan terkena dampaknya. Karena itu, ia mengatakan pemerintah dan Pertamina harus berani mengubah sistem distribusi terbuka menjadi sistem distribusi tertutup agar elpiji bersubsidi dapat disalurkan hanya untuk rakyat miskin yang berhak memperoleh subsidi. "Tanpa keberanian mengubah sistem menjadi sistem tertutup, jangan harap kelangkaan dan kenaikan elpiji 3 kilogram bersubsidi dapat diatasi."

Sependapat dengan Fahmy, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan gas melon sebagai komoditas bersubsidi sudah seharusnya dikendalikan dan tidak boleh dibeli sembarang orang. Karena itu, pemerintah diminta mengkaji skema yang paling efektif untuk mengendalikan peredaran itu agar elpiji 3 kg hanya diterima oleh mereka yang berhak. "Tinggal nyali pemerintah, berani atau tidak. Apalagi menjelang pemilu. Kalau tidak berani ya bersiap tambah subsidi."

Pekerja mengangkut elpiji 3 kg di sebuah agen gas di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, 4 September 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Pekerjaan Rumah Presiden Anyar

Pada akhir periode pemerintahan Jokowi, pemerintah mulai berbenah soal subsidi energi. Mulai 1 Januari mendatang, pemerintah mengatur agar pembelian elpiji 3 kilogram hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Bagi pengguna elpiji melon yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub-penyalur atau pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi.

Pemerintah mengklaim langkah tersebut sebagai upaya pelaksanaan transformasi pendistribusian gas melon tepat sasaran. Kebijakan ini pun bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran. Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di penyalur atau pangkalan resmi. 

Abra Tallatov mewanti-wanti kebijakan ini kemungkinan besar tidak berjalan efektif tanpa adanya skema atau metode penjualan yang jelas. Musababnya, hingga saat ini pun pembelian bisa dilakukan di warung-warung kecil, bahkan dengan harga di atas batas. Pantauan Tempo di salah satu warung di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pembelian gas melon masih dapat dilakukan tanpa mendaftar ataupun menunjukkan KTP. Pembelian pun bisa dilakukan siapa saja. 

Untuk itu, menurut Abra, gagasan reformasi subsidi energi seharusnya dilanjutkan oleh para presiden yang nantinya menggantikan Jokowi. Ia menantang pasangan calon untuk menawarkan gagasan subsidi tepat sasaran di setiap kampanyenya, kendati gagasan itu kurang populer. "Kalau nantinya terpilih, artinya kan masyarakat setuju. Jadi, tidak ada beban dan anggaran bisa dialihkan ke kebutuhan lain."

CAESAR AKBAR | RIRI RAHAYU | YOGI EKA (BATAM)