Menggenjot Komitmen Investasi IKN

Perbesar

Suasana pembangunan kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 2 November 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Otorita IKN sudah memegang komitmen investasi senilai Rp 35 triliun.
Sudah ada 323 calon investor yang menandatangani surat pernyataan minat berinvestasi di IKN.
Investasi penghiliran lebih menarik bagi pemilik modal.

JAKARTA — Pemerintah menargetkan perolehan komitmen investasi sebesar Rp 45 triliun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Saat ini, komitmen investasi yang digenggam sudah sebesar Rp 35 triliun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan angka tersebut sama besarnya dengan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan IKN.

“Jumlah ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam mewujudkan visi pembangunan IKN,” ujar Agung, kemarin.

Beberapa proyek yang dimodali oleh APBN sudah mulai dibangun. Adapun peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek swasta sudah dua kali dilaksanakan. Rencananya, pemerintah melakukan groundbreaking tahap ketiga pada bulan ini. “Dua pekan ke depan akan ada groundbreaking,” kata Agung. Otorita IKN menargetkan penambahan komitmen investasi baru sebesar Rp 10 triliun pada akhir 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hingga kemarin, ia mengimbuhkan, sudah ada 323 calon investor yang menandatangani surat pernyataan minat (letter of intent/LoI). Menurut Agung, beberapa investor domestik juga menggandeng investor asing. Ia mencontohkan, Pakuwon Jati yang menggandeng Marriott International untuk membangun Hotel Westin dan Four Points di IKN.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada 28 November lalu, lima perusahaan teknologi Rusia berkunjung ke kantor Otorita IKN. Dari pertemuan tersebut, ucap Agung, telah ada dua LoI yang ditandatangani bersama pihak Rusia. Pada kesempatan itu, Otorita IKN mempresentasikan keuntungan berinvestasi di IKN, seperti hak guna usaha (HGU) hingga 95 tahun dan beberapa insentif lainnya.

Dia berujar, setelah itu, ada delegasi Rusia lain yang datang ke Jakarta untuk berdiskusi dengan Otorita IKN. Minat investasi beberapa perusahaan tersebut ada pada beberapa sektor, yakni transportasi, wisata, dan smart city. Namun belum mencapai kesepakatan. Agung mengklaim ada beberapa investor dari Amerika Serikat yang juga tertarik dengan kawasan ekonomi di luar kawasan pemerintahan.

“Mungkin tidak bisa langsung jadi pada 2024. Prosesnya masih kami kawal terus,” kata dia.

Sejumlah perwakilan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan lima perusahaan teknologi Rusia saat melakukan kunjungan di kantor Otorita IKN, Jakarta, 28 November 2023. Dok. Tim Komunikasi Otorita IKN

Sementara itu, dana APBN yang sudah digelontorkan sebesar Rp 35 triliun. Dalam pemaparan Agung saat kegiatan konsultasi publik Otorita IKN kemarin, akan ada Rp 40 triliun lagi dana APBN yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan. Dari dana APBN yang sudah dikucurkan sebelumnya, Otorita IKN sudah mengerjakan beberapa proyek, salah satunya Hotel Nusantara yang pembangunannya sudah 35 persen.

Masih Jauh dari Realisasi

Surat pernyataan minat yang ditandatangani sejumlah investor dianggap belum dapat menjadi acuan realisasi investasi. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, LoI tidak bersifat mengikat. Ia mengatakan pemerintah jangan bergembira dulu dengan banyaknya LoI. “Karena yang dilihat adalah realisasi investasinya,” kata dia.

Menurut Bhima, masih besar kemungkinan calon investor tidak merealisasi minatnya meskipun sudah menandatangani LoI. “Melihat tingkat internal rate of return atau tingkat keuntungan dari proyek-proyek yang ditawarkan di IKN tidak semua menarik,” kata dia.

Meskipun proyeknya menarik, Bhima mengimbuhkan, calon investor akan memikirkan pengembalian modal dalam jangka panjang. Ditambah lagi belum ada kejelasan proyeksi jumlah penduduk. Sementara itu, pada saat yang sama investasi besar yang banyak terealisasi justru ada di Pulau Jawa, seperti pembangunan kawasan industri di Jawa Tengah hingga perpanjangan MRT Jakarta.

“Sementara itu, untuk investasi di luar Jawa, antara IKN dan penghiliran industri, misalnya, bagi calon investor akan jauh lebih menarik penghiliran,” tuturnya.

Mengenai belum banyak calon investor asing yang melirik IKN, menurut Bhima, hal itu terjadi karena perusahaan yang berasal dari negara-negara maju cenderung berhati-hati dalam menanamkan modalnya. Banyak perusahaan global yang menaruh perhatian terhadap deforestasi dan konflik agraria. Sementara itu, IKN dibangun dengan membuka hutan belantara.

Bhima mengungkapkan, LoI juga masih memerlukan langkah panjang untuk sampai ke tahap realisasi investasi. Dari uji kelayakan proyek, pengiriman tim, hingga mempelajari regulasi. Selain itu, investor masih melihat risiko investasi, termasuk risiko global, suku bunga, situasi politik, dan spesifikasi proyek.

Insentif Bukan Penentu

Kementerian Keuangan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyelenggarakan konsultasi publik perihal IKN kemarin. Tujuannya adalah mempertemukan para pelaku usaha dengan Otorita IKN dan Kementerian Keuangan selaku regulator untuk mendorong terciptanya ekosistem investasi IKN.

Direktur Deregulasi Kementerian Investasi Dendy Apriandi mengungkapkan bahwa pembangunan IKN membutuhkan dukungan dari para pelaku usaha, khususnya dalam rangka pendanaan pembangunan. Karena itu, investasi dari pelaku usaha menjadi bagian penting dari skema pembangunan IKN.

“Dukungan dari dunia usaha yang dikoordinasikan oleh Kadin Indonesia sangat dibutuhkan oleh IKN,” kata dia.

Dendy memaparkan, dalam skema pembiayaan, sebanyak 19 persen dana pembangunan IKN bersumber dari APBN. Sedangkan 81 persen lainnya berasal dari swasta, pendanaan kreatif, dan pajak atau pungutan khusus. Adapun keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN sebesar Rp 466-488 triliun.

Sementara itu, untuk menjamin keberlangsungan pembangunan IKN, Dendy menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan beberapa insentif menarik. “Insentif di IKN menjadi yang paling menarik dibanding proyek lain di Indonesia.”

Pengurus Kadin Indonesia yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Eddy Hussy, mengatakan langkah pemerintah memberikan insentif sudah baik. Namun, menurut dia, pemerintah tetap membutuhkan masukan dari calon investor yang sudah berkomitmen. “Adanya insentif diharapkan membuat proyek IKN lebih menarik karena ini daerah baru,” ujarnya, kemarin.

Bhima juga melontarkan argumentasi serupa. Insentif fiskal yang banyak, seperti tax holiday atau HGU hingga 90 tahun, belum menjamin calon investor akan banyak tertarik. “Persoalannya bukan hanya soal lahan dan insentif perpajakan, tapi juga ada pertimbangan risiko, politik, risiko proyek, dan risiko reputasi. Semua pertimbangan itu lebih tinggi bobotnya dibanding iming-iming insentif."

ILONA ESTERINA