Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Momen

29 Juni 2015 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MINYAK DAN GAS
Pertamina Talangi Kalimantan timur di Blok Mahakam

PEMERINTAH meminta PT Pertamina (Persero) menalangi kewajiban atas participating interest (PI) pemerintah daerah Kalimantan Timur di Blok Mahakam. Pembiayaan diperlukan jika badan usaha milik daerah kesulitan dana untuk turut mengelola ladang gas terbesar di Indonesia itu. "Teknisnya nanti akan diganti saat pembagian hasil produksi," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja di Balikpapan, Kamis pekan lalu.

Blok Mahakam saat ini dikelola oleh duet Total (Prancis) dan Inpex (Jepang). Masa kontrak keduanya akan habis pada 31 Desember 2017. Pemerintah telah memutuskan 70 persen saham pengelolaan Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina, sisanya dipegang kontraktor lama, Total dan Inpex. Provinsi Kalimantan Timur dipastikan menerima maksimal 10 persen hak pengelolaan di Blok Mahakam. Saham ini diambil dari jatah Pertamina.

PERTAMBANGAN
Freeport Mulai Divestasi Oktober

PT Freeport Indonesia akan melepas sebagian sahamnya ke publik mulai Oktober nanti. "Proses pelepasan sudah disetujui. Kami ikuti semua aturan pemerintah," kata Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, Selasa pekan lalu. Ia menjelaskan, 20 persen saham bakal dilepas tahun ini, sisanya bertahap hingga 2019. Saat ini 9,36 persen saham dipegang pemerintah. Sisanya milik Freeport-McMoRan Inc, induk perusahaan yang bermarkas di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat.

Penjualan saham Freeport tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam aturan itu, perusahaan pemegang kontrak karya yang telah berproduksi lebih dari lima tahun wajib melepas 20 persen saham paling lambat setahun setelah 14 Oktober 2014. Khusus Freeport, juga harus melepas sekurangnya 30 persen saham paling lambat lima tahun setelah peraturan ini diundangkan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menilai PT Aneka Tambang (Persero) Tbk layak mengambil jatah 10 persen saham Freeport. Dengan begitu, kepemilikan pemerintah secara tidak langsung meningkat.

INVESTASI
Cina Lakukan Investasi Kebun Singkong

Perusahaan asal Cina, PT Thian Yuan Agriculture Technology Trading, akan memulai investasi kebun singkong di Ketapang, Pontianak. Rencananya kebun menggunakan lahan seluas 1.000 hektare di Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Muara Pawan, Ketapang, Pontianak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ketapang Alexander Wilyo mengatakan mereka juga mengajukan izin lahan khusus untuk membangun pabrik tepung tapioka seluas 30 hektare. "Investasi ini diharapkan sejalan dengan upaya pemerintah menggenjot ketahanan pangan Nusantara," kata Wilyo, Jumat pekan lalu.

PERBANKAN
Aturan Uang Muka Diperlonggar

BANK Indonesia merevisi ketentuan pembatasan kredit yang dikenal sebagai uang muka (loan-to-value) untuk kredit kendaraan bermotor dan kredit pemilikan rumah. Tujuannya meningkatkan penjualan rumah dan mobil serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Yati Kurniati mengatakan uang muka sepeda motor diturunkan menjadi 20 persen serta uang muka kendaraan roda tiga dan empat menjadi 25 persen. Sedangkan untuk kredit properti, peningkatan besaran rasio mencapai 10 persen. "Ketentuan berlaku efektif 18 Juni 2015 untuk bank dengan pengelolaan kredit yang baik," ujar Yati, Rabu pekan lalu.

PROPERTI
Asing Boleh Punya Properti

PEMERINTAH berencana melonggarkan aturan kepemilikan properti, baik rumah tapak maupun apartemen, bagi warga negara asing di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan aturannya sedang dimatangkan oleh Kementerian Keuangan. "Di Malaysia sudah diatur," kata Basuki, Selasa pekan lalu.

Usul tentang kepemilikan properti asing ini datang dari asosiasi pengembang perumahan, Realestat Indonesia (REI). Ketua REI Eddy Hussy mengatakan setiap negara mempunyai potensi orang asing yang ingin membeli rumah di negara tersebut. Namun Kepala Ekonomi dan Investasi Strategis IGIco Advisory, Martin Panggabean, khawatir kebijakan ini bisa memicu gelembung pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut karena pengembang bisa menaikkan harga. "Kalau Indonesia yang terkena dampak bubble di sektor properti dan perbankan? Tidak akan membaik," ujar Martin.

BUMN
Direksi Tiga BUMN Dirombak

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno merombak jajaran direksi di tiga perusahaan pelat merah dalam sepekan. Pergantian direksi dilakukan di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Pelni (Persero), dan PT Angkasa Pura 1. Menurut Rini, pergantian direksi itu tidak akan mengganggu kinerja perusahaan untuk menyiapkan Lebaran. "Direktur-direktur lain masih ada, tidak jadi masalah," kata Rini, Rabu pekan lalu.

Menteri Rini menunjuk Sulistyo Wimbo Hardjito, mantan Direktur Utama PT Pelni, menggantikan Tommy Soetomo. Posisi Sulistyo Wimbo di PT Pelni diisi Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelni Elfien Goentoro. Menteri juga menetapkan Didik Prasetyo sebagai Direktur Utama PT RNI menggantikan Ismed Hasan Putro, yang telah dicopot sejak awal Mei 2015.

PERDAGANGAN
Ongkos Distribusi Indonesia Termahal di ASEAN

Ketua Komisi Pertanian Edhy Prabowo mengungkapkan 12 persen dari harga barang yang dibayar konsumen merupakan biaya distribusi. "Biaya distribusi kita dua kali lipat dibanding negara ASEAN lain," katanya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis pekan lalu. Edhy menjelaskan, antrean panjang di berbagai lapisan rantai pasok antara sentra produksi dan konsumen membuat kegiatan distribusi memakan waktu dan biaya yang besar.

Untuk memangkas inefisiensi itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk mengurangi antrean kapal pengangkut bahan pangan di pelabuhan. "Pak Menhub mendahulukan truk-truk yang membawa bahan pangan," ujar Amran

KELISTRIKAN
Dua PLTG Dibangun di Perbatasan

Konsorsium PT Perusahaan Gas Negara, ConocoPhillips, dan Petro China International Jabung akan membangun dua pembangkit listrik tenaga gas di Pemping, Batam, Kepulauan Riau. Pembangkit berkapasitas masing-masing 125 kilovolt ampere (kVA) itu bakal dibangun di wilayah yang berbatasan dengan Singapura. "Listrik di sini masih menggunakan diesel," ujar Sekretaris Perusahaan PT PGN Tbk Heri Yusup, Selasa pekan lalu.

Ia menjelaskan, anak perusahaan PGN—PT Transportasi Gas Indonesia—akan membangun jaringan pipa gas ke rumah-rumah. Pasokan gas diperoleh dari ConocoPhillips, yang difasilitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Total investasi proyek PLTG ini diperkirakan Rp 9,24 miliar. Instalasi yang terpasang akan diberikan kepada Pemerintah Kota Batam. Selanjutnya pengelolaan listrik akan diserahkan kepada PT PLN (Persero).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus