Momen

Lapangan Kerja
Pengangguran Turun 5,7 Persen

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penganggur di Indonesia pada Februari 2013 berkurang 440 ribu orang atau sebesar 5,7 persen dibanding tahun lalu. "Meski angkatan kerja meningkat, jumlah penganggur menurun. Itu berarti kondisi membaik," kata Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Senin pekan lalu.

Data BPS menunjukkan jumlah penganggur pada Februari tahun ini sebanyak 7,17 juta orang atau 5,92 persen angkatan kerja. Sedangkan pada Februari 2012, jumlah penganggur sebanyak 7,61 juta orang atau 6,92 persen dari jumlah angkatan kerja.

Dalam setahun terakhir, jumlah angkatan kerja nasional, menurut Suryamin, bertambah 780 ribu orang. Pada Februari tahun lalu, jumlah angkatan kerja hanya 120,41 juta orang. Namun, pada Februari 2013, tumbuh menjadi 121,19 juta orang. "Angkatan kerja adalah orang yang berusia di atas 15 tahun dan aktif secara ekonomi."

Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo menyatakan jumlah pencari kerja turun 53.340 orang dari 566.510 orang pada Februari 2012 menjadi 513.170 orang pada Februari 2013. "Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama DKI mencapai 6,49 persen," ujarnya.

Kejahatan Pajak
Faktur fiktif paling banyak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat kasus tindak pidana perpajakan didominasi kasus faktur pajak tidak sah dan dilakukan oleh bendaharawan. Hal ini terlihat dari 92 kasus tindak pidana perpajakan yang ditangani sepanjang 2009-2012 dan kini sudah masuk tahap penuntutan di pengadilan.

Adapun pelaku tindak pidana terbanyak adalah wajib pajak badan, yakni 68 kasus, dan wajib pajak bendaharawan sebanyak 14 kasus. Sedangkan 10 kasus berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi. "Dari total kasus tersebut, 69 di antaranya telah divonis penjara dan denda sebesar Rp 4,3 triliun," ujar Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak Chandra Budi, Selasa pekan lalu.

Salah satu kasus faktur pajak fiktif yang telah divonis di pengadilan adalah kasus pajak Asian Agri, yang merugikan negara Rp 1,25 triliun. Contoh lain adalah kasus Sulasindo Niagatama dan Sumber Tani Niaga, masing-masing dengan total kerugian negara Rp 27 miliar dan Rp 77 miliar.

Transaksi
Penggunaan Non-Tunai Didorong

BANK Indonesia memperkirakan interkoneksi antar-principal layanan transfer melalui anjungan tunai mandiri (ATM) bakal terus tumbuh. "Targetnya tumbuh hingga 25 persen untuk transaksi non-cash tahun ini," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Roland Waas, Senin pekan lalu.

Data Bank Indonesia menyebutkan, per akhir Januari lalu, jumlah kartu ATM atau debit yang tersebar mencapai 77,8 juta unit, kartu kredit 14,6 juta unit, dan instrumen e-money sebesar 22,4 juta. Adapun jumlah dukungan infrastruktur mencapai 76.783 unit ATM dan 396.847 unit electronic data capture.

Lebih jauh Ronald menyayangkan selama ini masyarakat lebih banyak menggunakan ATM untuk transaksi tarik tunai. Padahal sudah ada berbagai fitur transaksi pembayaran tagihan tersedia di ATM, seperti pembayaran listrik dan tagihan telepon serta pembelian pulsa.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional Sigit Pramono mengatakan, selain mendorong penggunaannya, bank sentral perlu menekankan pentingnya edukasi kepada nasabah mengenai risiko yang mungkin timbul dari transaksi nontunai. Misalnya terkait dengan maraknya kasus fraud (penipuan) dengan berbagai modus menggunakan instrumen pembayaran tersebut.

Telekomunikasi
Ponsel Ilegal Rugikan Industri Rp 5 Triliun

Maraknya pelanggaran prosedur impor memicu beredarnya telepon seluler ilegal di pasar. Hal itu membuat industri telepon seluler Tanah Air merugi hingga Rp 5 triliun. "Itu nilai minimumnya. Yang pasti lebih dari itu," ujar Ketua Umum Perhimpunan Importir Seluler Indonesia Eko Nilam, Kamis pekan lalu.

Menurut Eko, pemalsuan kartu garansi atau pemalsuan izin edar bukan hal baru dalam industri seluler di Indonesia. Modus seperti itu sudah berkembang sejak 2005. "Ini terus merajalela karena penegakan hukum tidak efektif. Masyarakat tidak tahu mengenai penipuan ini, yang tahu hanya Pak Menteri (Menteri Perdagangan) atau yang mengerti industri ini."

Dalam inspeksi mendadak ke pusat perdagangan elektronik ITC Roxy Mas, Jakarta, sehari sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menemukan banyak produk telepon pintar yang diperdagangkan tanpa kartu garansi atau dengan garansi yang kedaluwarsa. Ponsel itu juga dijual tanpa buku petunjuk berbahasa Indonesia. Beberapa produk bahkan tak memiliki izin edar di Indonesia, tapi di Malaysia.

Gita menemukan pula sebuah gerai yang khusus memalsukan kartu garansi telepon seluler. "Ini tak hanya merugikan negara, tapi juga konsumen. Langsung disita atau ditutup outlet-nya," katanya.

Pertumbuhan Ekonomi
Serapan Anggaran Digenjot

Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Keuangan, Hatta Rajasa, mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini terjadi antara lain karena realisasi belanja pemerintah belum maksimal. Untuk mencapai target pertumbuhan, pemerintah akan menggenjot sejumlah sektor. Salah satunya mendorong penyerapan anggaran belanja negara. "Kita bisa tumbuh karena konsumsi masih baik," ujarnya Senin pekan lalu.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan pertama tahun ini hanya sebesar 6,02 persen. Realisasi pertumbuhan ini praktis tercatat lebih lambat dibanding realisasi periode yang sama pada 2012, yang bisa mencapai 6,29 persen.

Hatta mengatakan, melihat kondisi global yang belum menentu, target pertumbuhan sebesar 6,4 persen bukanlah cita-cita yang muluk dan belum perlu diubah. "Saya optimistis angka itu masih bisa dikejar."

Peringkat Utang
Penurunan Hanya Berdampak Tipis

KEPALA Ekonom Bank Mandiri Destri Damayanti mengatakan dampak terbesar akibat penurunan peringkat surat utang Indonesia oleh Standard & Poor's (S&P) dan peringatan serupa dari Moody's akan dirasakan pasar modal. "Tapi, kalau pemerintah bisa melakukan pekerjaan rumahnya dengan baik, itu akan cepat berbalik," kata Destri, Selasa pekan lalu.

Pekan sebelumnya, S&P mengoreksi outlook perekonomian Indonesia dari BB positif menjadi BB stabil. S&P juga melaporkan tingkat utang Indonesia menjadi BB+ untuk jangka panjang dan B untuk jangka pendek, dengan tingkat risiko tetap BBB-. Setelah itu, Moody's mengeluarkan pernyataan yang menyoroti masalah birokrasi dan kebijakan terhadap subsidi bahan bakar minyak yang tak pasti.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, berpendapat pengaruh dari koreksi peringkat itu tak akan signifikan. Sebab, ujar dia, investor masih melihat perspektif sektor keuangan Indonesia secara utuh dan komprehensif. "Apalagi Moody's dan Fitch tetap mempertahankan outlook investasi kita."

BTPN
Sumitomo Mitsui Akuisisi Saham BTPN

Presiden Sumitomo Mitsui Bank Corporation Takeshi Kumibe menyatakan rencana perusahaannya menambah porsi kepemilikan saham di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menjadi 40 persen. Bank asal Jepang ini menganggarkan US$ 1,52 miliar untuk mendanai langkah tersebut.

Akuisisi akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, Sumitomo Mitsui Bank Corporation membeli 24,26 persen atau setara dengan 1,41 miliar saham dengan harga Rp 6,500 per saham. Dari jumlah tersebut, sebesar 16,87 persen adalah saham milik TPG Nusantara. Adapun sisanya akan dibeli dari saham milik publik. Transaksi dilakukan pada 8-10 Mei 2013.

Pada akuisisi tahap selanjutnya, bank akan membeli 15,74 persen saham dari TPG Nusantara. Namun transaksi ini masih menunggu sejumlah persyaratan dari Bank Indonesia.

Direktur Bank Tabungan Pensiunan Nasional Anika Faisal mengatakan aksi korporasi ini tidak mengubah porsi pemegang saham pengendali di bank tersebut. "Setelah penjualan saham ini, TPG Nusantara akan memiliki 41 persen saham BTPN," katanya.