Momen

BIAYA DINAS
Ongkos Perjalanan Dinas Dipangkas

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berjanji memangkas biaya perjalanan pegawai negeri dari Rp 23 triliun menjadi Rp 19,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. ”Anggaran 2013 akan kami koreksi agar mendekati anggaran 2011,” katanya Selasa pekan lalu.

Agus menjelaskan, anggaran perjalanan di setiap kementerian dan lembaga akan dipotong rata-rata 10 persen. Pemerintah memang selalu berusaha memangkasnya. Anggaran perjalanan dinas tahun ini Rp 18,9 triliun, lebih rendah dari 2011 yang Rp 20,9 triliun. ”Semua harus bisa mengendalikan biaya perjalanan karena itu ada dalam pos non-operasional.”

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mendukung langkah itu. Dia mengatakan pemerintah bisa menekan anggaran hingga Rp 10 triliun untuk 118 kementerian dan lembaga negara dengan mengurangi perjalanan yang tidak penting.

BUMN
Hutama Karya Garap Jalan Tol

Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan mengubah lini usaha PT Hutama Karya ke sektor jalan tol. Lini usaha baru ini dimiliki 100 persen oleh pemerintah. Kebijakan ini diambil dengan alasan pengelola jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk tak lagi sepenuhnya dimiliki pemerintah.

Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, pembangunan jalan tol juga dinilai lambat karena Jasa Marga selalu melihat sisi keuntungan serta pengerjaannya lama. ”Pemerintah tidak bisa memaksa karena tidak memiliki 100 persen sahamnya,” katanya pada Rabu pekan lalu. ”Akhirnya program tidak jalan.” Hutama Karya dipilih karena dinilai memiliki kemampuan serta manajemennya bagus. Hutama juga belum go public.

Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mendukung rencana Menteri Dahlan. ”Mungkin bisa menjadi solusi atas kebutuhan jalan tol,” ucapnya. Ia menilai Jasa Marga tidak akan merasa terganggu dengan kehadiran pemain baru, yang juga BUMN.

PERBANKAN
BTN Boleh Rights Issue

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rights issue PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero). Namun, dengan catatan, Bank BTN mesti menambah jumlah anjungan tunai mandiri (ATM) dan kantor cabang di daerah. ”Serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah,” kata Ketua Komisi Keuangan DPR Emir Moeis dalam rapat kerja di gedung DPR, Jakarta, Rabu pekan lalu. Rapat dihadiri Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan.

Kelak komposisi kepemilikan saham BTN menjadi 40 persen publik dan sisanya negara. Penerbitan saham baru ini diharapkan mampu meraup dana Rp 1,76-2,36 triliun. Pemerintah telah menerbitkan saham baru 1.512.867.500 lembar untuk memenuhi kepemilikan publik 40 persen.

Menteri Agus Martowardojo mengatakan penerbitan saham baru BTN akan memperkuat struktur permodalan, yakni meningkatkan rasio kecukupan modal dan mendukung pertumbuhan 26 persen hingga 2016. ”Sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat berpenghasilan rendah.”

TAMBANG
Pengelolaan Tambang Ditenderkan

Pemerintah daerah akan melelang pengelola izin usaha pertambangan (IUP) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite, sistem lelang akan memancing profesionalisme pengelola tambang serta mengurangi potensi konflik antara pebisnis dan masyarakat lokal.

”Lahan pertambangan yang akan dilelang harus disetujui oleh masyarakat,” katanya, Selasa pekan lalu. Selama ini pengusaha menentukan sendiri lokasi tambang yang akan dikelola sebelum mengajukan IUP. Akibatnya, terjadi konflik dengan masyarakat dan banyak lahan IUP melanggar tata ruang.

Toh, Wakil Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro khawatir sistem lelang memunculkan masalah baru, yakni menyuburkan perusahaan broker, seperti yang terjadi dalam lelang wilayah kerja minyak dan gas.

KREDIT
Pelindo II Dapat Kredit Rp 1 Triliun

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II untuk pertama kalinya menerima kredit modal kerja Rp 1 triliun dari Bank BNI dan Bank Mandiri. Dana tersebut untuk memperkuat likuiditas perusahaan pada 2012 dan 2013, mengingat Pelindo II akan memulai pembangunan proyek terminal peti kemas Kalibaru, Jakarta Utara.

Direktur Keuangan Pelindo II Mulyono memperkirakan, hingga 2018 dibutuhkan investasi Rp 40 triliun untuk proyek terminal Kalibaru. Sedangkan kebutuhan investasi pada tahun mendatang Rp 7 triliun. Tahun ini dan tahun depan direncanakan butuh modal kerja masing-masing Rp 500 miliar. ”Sisanya cari lagi,” katanya Selasa pekan lalu.

BNI menilai kinerja Pelindo II baik sehingga layak dikucuri utang. Bank juga mempertimbangkan posisi strategis perusahaan pelat merah itu sebagai penyedia jasa pelabuhan. Menurut Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok, penyaluran kredit modal kerja ini bentuk sinergi antar-BUMN dalam mengembangkan infrastruktur.

PABRIK SEMEN
Bosowa Investasi Rp 4 Triliun

Bosowa Corporation akan menanamkan modal Rp 4 triliun untuk menggenjot kapasitas pabrik PT Semen Bosowa Maros, Sulawesi Selatan. Produksi semen Bosowa Maros akan ditambah dari 2,5 juta menjadi 5,5 juta ton per tahun. Pembangunan instalasi produksi baru dimulai pada November 2012 dan direncanakan bisa beroperasi pada medio 2015. ”Pabriknya diharapkan selesai dalam 20 bulan setelah ground breaking,” kata Presiden Direktur Bosowa Corporation Erwin Aksa, Senin pekan lalu.

Saat ini Bosowa baru menghasilkan 3,5 juta ton semen per tahun, tapi dengan tambahan produksi bakal menghasilkan 9 juta ton. Bosowa juga akan meningkatkan kapasitas produksi pabrik semen di Banyuwangi, Jawa Timur, sebesar 1,5 juta ton serta di Batam 1,5 juta ton. Nilai investasi pabrik di Banyuwangi Rp 733 miliar.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan pembangunan pabrik Bosowa bakal memacu pertumbuhan produksi semen nasional. ”Permintaan semen di kawasan itu terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah proyek konstruksi,” katanya.

KEUANGAN
Indonesia Kuasai Pasar Mikro Syariah

Deputi Gubernur Bank Negara Pakistan Abdul Muktadir menilai Indonesia sukses mengembangkan keuangan mikro syariah. Sekarang 80 persen pasar keuangan mikro syariah dunia terkonsentrasi di Indonesia, Bangladesh, dan Sudan.

Keuangan mikro syariah dinilai penting untuk menyediakan layanan keuangan alternatif bagi kelompok masyarakat tertentu. Tapi, ironisnya, jumlahnya sangat minim, yakni cuma 1 persen dari keuangan mikro global. ”Jumlah pemainnya terlalu sedikit, antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi donor,” kata Muktadir, Selasa pekan lalu, dalam acara Global Islamic Finance Forum di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ketua Dewan Pakar Ekonomi Syariah Indonesia Aries Mufti pun mengatakan Indonesia telah menjadi negara dengan lembaga keuangan mikro syariah terbesar di dunia dengan 22 ribu gerai koperasi syariah dan Balai Mandiri Terpadu. Pertumbuhan ekonomi syariah 39 persen per tahun, sedangkan ekonomi konvensional hanya 19 persen.