Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Tak Kuasa Menahan Bocor

Penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi terus terjadi. Subsidi BBM membengkak Rp 16 triliun.

24 September 2012 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

WAJAH Djoko Siswanto berubah murung ketika mulai berbicara tentang penindak­an terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ini pesimistis para tokoh utama di balik penyelewengan itu bisa digulung.

”Yah, gimana? Personel dan peralatan kami terbatas. Yang tertangkap paling sopir dan kernet,” kata Djoko kepada Tempo, Rabu pekan lalu. Ia berdalih bahwa BPH Migas tidak punya perwakilan di daerah. Paling banter lembaganya membentuk satuan tugas BBM, yang melibatkan perwakilan kepolisian dan intelijen, serta menjadi saksi ahli dalam perkara penyelewengan BBM di pengadilan.

Padahal jumlah kerugian negara akibat penyimpangan itu tak bisa dianggap enteng. BPH Migas mencatat, sepanjang Januari-Agustus 2012, terdapat 402 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi yang ditangani kepolisian. Barang buktinya 1.071 kiloliter senilai Rp 9,23 miliar. Sebagian besar barang bukti yang disita adalah solar, yakni 682 kiloliter.

Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas juga menemukan banyak mobil dinas pemerintah melepas stiker pengguna BBM nonsubsidi dan menyiapkan pelat nomor ganda: hitam dan merah. ”Untuk menghindari beli Pertamax,” ujar ketua umumnya, Eri Purnomo Hadi.

Penyelewengan itu menyumbang jebolnya kuota BBM bersubsidi tahun ini. Dalam APBN Perubahan 2012 dialokasikan kuota 40 juta kiloliter. Lantaran kurang, pemerintah meminta tambahan 4,04 juta kiloliter lagi. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujuinya sehingga total BBM yang digelontorkan tahun ini 44,04 juta kiloliter. ”Tak akan terjadi chaos,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dengan senyum lebar di gedung DPR, Senin pekan lalu.

Pemerintah mesti menyiapkan duit ekstra Rp 16 triliun untuk penambahan kuota itu. Subsidi BBM pun membengkak dari semula Rp 203 triliun. ”Kalau 44 juta kiloliter subsidinya Rp 219 triliun,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Maka ia mewanti-wanti agar tambahan cukup 3,5 juta kiloliter supaya subsidi bisa ditekan Rp 3 triliun.

Persetujuan DPR untuk penambahan kuota itu bukan tanpa catatan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, meminta audit penyaluran sampai tingkat kabupaten/kota untuk mencegah kebocoran. Sedangkan politikus Partai Golkar, Satya Yudha, ingin ada tim khusus untuk mengawasi penyaluran BBM. ”Menurut laporan BPH Migas, marak terjadi penimbunan,” katanya.

Modus penyelewengan BBM subsidi di sejumlah daerah tergolong usang. Misalnya truk tangki yang ”kencing” dalam perjalanan dari depot BBM Pertamina ke SPBU. Segel antimalingnya dipalsukan. Padahal perusahaan angkutan dipilih oleh Pertamina.

Ada pula modifikasi tangki mobil agar bisa menampung banyak bahan bakar, seperti yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Juru bicara PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran II Sumatera Selatan, Robert M.V., mengakui kecurangan itu. ”Mereka antre di SPBU seperti pembeli biasa tapi berulang-ulang,” ujarnya. Cara lainnya, truk mengangkut drum-drum lalu diisi BBM di SPBU pada malam hari. Warga di sekitar SPBU bahkan dikerahkan untuk membeli BBM dengan jeriken.

Lokasi penimbunan BBM haram itu berpindah jika terendus aparat. ”Tempat penimbunan dijaga ketat oleh orang-orang enggak jelas,” kata Djoko. Minyak lalu dijual ke industri dan kapal. Praktek ilegal seperti itu memang biasa terjadi di dekat daerah perkebunan dan pertambangan.

Pertamina tak mau bertanggung jawab sendiri atas terjadinya penyelewengan. ”Seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak,” ucap juru bicara Pertamina, Ali Mundakir, Kamis pekan lalu.

Perusahaan minyak pelat merah itu telah berupaya mencegah penyimpangan dengan memberlakukan sistem POS (point of sales) untuk memastikan penyaluran di SPBU tepat jumlah dan sasarannya, memasang alat GPS tracking di truk tangki, serta menyediakan SPBU mobile di daerah pertambangan dan perkebunan, seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Palembang.

Wakil Ketua BPH Migas Fahmi Harsandono berjanji memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bersama para kepala daerah. ”Kami juga akan mengkampanyekan penghematan BBM,” ujarnya Rabu pekan lalu.

Jobpie Sugiharto, Bernadette C., Gustidha B., Rosalina, Martha T., Parliza (Palembang)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus