MOMEN

Pajak
Sunset Policy Diperpanjang

Batas akhir program sunset policy diperpanjang dari semula 30 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang soal itu diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu pekan lalu. Fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan ini diperpanjang karena lonjakan pengurusan kelengkapan pajak sejak awal bulan lalu.

”Dari rata-rata pengurusan nomor pokok wajib pajak 7.000-8.000 sehari, pada awal bulan lalu melonjak menjadi 50-100 ribu sehari,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu pekan lalu. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution berharap hal ini bisa menambah penerimaan pajak 2009 karena mendorong bertambahnya jumlah wajib pajak pribadi.

Selama Januari-November 2008, penerimaan pajak mencapai Rp 508,48 triliun. Pada 2008, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penerimaan Rp 566,2 triliun, atau Rp 31,7 triliun lebih tinggi dibanding target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008.

Harga BBM Bisa Turun

PEMERINTAH ada kemungkinan menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi premium dan solar pada 15 Januari 2009. Hal ini diharapkan diikuti penurunan harga barang dan tarif angkutan. Sebelumnya, per 15 Desember 2008, harga premium turun dari Rp 5.500 menjadi Rp 5.000 dan solar turun dari Rp 5.500 menjadi Rp 4.800 per liter.

Pekan lalu, harga minyak mentah untuk pengantaran Februari di New York Mercantile Exchange turun tujuh persen menjadi US$ 41,5 per barel karena data Departemen Energi Amerika menunjukkan konsumsi minyak negeri ini turun 3,7 persen sebulan terakhir. Harga minyak akhir 2008 sempat melonjak 14 persen akibat konflik Israel-Hamas yang mempengaruhi suplai emas hitam dari Timur Tengah itu.

Direktur Utama Pertamina Ari Hernanto Soemarno memperkirakan konsumsi bensin bersubsidi tahun ini naik 4-5 persen dari angka konsumsi 2008. Konsumsi bahan bakar minyak pun dikhawatirkan melebihi kuota dalam APBN Perubahan 2009 sebesar 36,85 juta kiloliter. Tahun lalu, subsidi juga membengkak karena konsumsi BBM bersubsidi melebihi anggaran. Sampai akhir November, subsidi BBM sudah melewati Rp 130 triliun, padahal jatahnya cuma Rp 126 triliun.

Asuransi
Aturan Modal Ditunda

PEMERINTAH akhirnya menunda penerapan aturan modal minimum Rp 40 miliar dari akhir 2008 menjadi 2010. Penundaan ini dilakukan karena krisis global menghambat industri asuransi menambah modal. Modal minimum itu pada 2012 harus naik menjadi Rp 70 miliar dan pada 2014 naik jadi Rp 100 miliar.

Selama disosialisasi, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mewajibkan modal minimum perusahaan asuransi ini banyak ditentang pelaku industri. ”Yang tidak bisa menambah modal diharapkan merger,” kata Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany, Rabu pekan lalu.

Modal yang lebih besar ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik karena meminimalkan risiko. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Kornelius Simanjuntak mengatakan masih menunggu surat resmi dari pemerintah.

Perusahaan Air Minum
Utang Lima Perusahaan Diputihkan

UNTUK menyehatkan perusahaan, pemerintah memutuskan menghapus utang lima pengelola air minum daerah, antara lain Palembang, Banjarmasin, dan Ciamis. Proses pemutihan yang semula diikuti oleh sebelas perusahaan tersebut akan dimulai pertengahan bulan ini. ”Tinggal administrasi saja,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono.

Menurut dia, penghapusan utang denda dan bunga mempertimbangkan kondisi perusahaan, sehingga tidak dilakukan secara bersamaan. Untuk keperluan ini, pemerintah menyanggupi penghapusan utang denda dan bunga yang mencapai Rp 3 triliun. Untuk ini, pemerintah mensyaratkan besaran tarif peserta restrukturisasi harus normal dan manajemen dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Program ini didukung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia meminta pemerintah daerah dan perusahaan segera menyelesaikan proses ini ke Departemen Keuangan. Menurut Kalla, masih banyak pemerintah daerah dan perusahaan air yang belum menyelesaikan administrasi restrukturisasi. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Ahmad Marju Kodri mengatakan asosiasinya menargetkan 50 dari 175 perusahaan air minum yang sakit akan mendaftar program restrukturisasi utang.

Korporasi
Dirgantara Menang Tender

Dirgantara Indonesia memenangi tender pengadaan empat pesawat penjaga pantai untuk Korea Selatan. Kontrak senilai US$ 94,5 juta atau sekitar Rp 1 triliun itu ditandatangani Chief of Director General Contract Management Agency Defense Acquisition Program Administration Chung Soon Mok dan Direktur Utama Dirgantara Indonesia Budi Santoso di Seoul, Senin pekan lalu.

Direktur Aircraft Integration PT Dirgantara Budiwuraskito mengatakan, setelah melewati tes, Korea memilih pesawat CN-235-110 yang memiliki jangkauan jelajah 1.150 mil laut serta sanggup beroperasi hingga delapan jam itu. Dirgantara menyisihkan peserta dari Spanyol, Amerika Serikat, dan Israel. ”Pesawat Indonesia dinilai mengkombinasikan unjuk kerja dan komersial yang pas,” ujar Budiwuraskito. Pesawat yang bisa mengangkut delapan penumpang itu ”akan digunakan untuk berbagai misi,” kata Chung.

Menurut Budiwuraskito, pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak enam kali dalam jangka 29 bulan. Saat penandatanganan kontrak, Korea membuka letter of credit senilai US$ 16,4 juta. Dirgantara akan mengantarkan dua pesawat pesanan pada akhir 2010 dan dua lagi pada awal 2011.

Korporasi
Bank of America Kuasai Merrill Lynch

MEGATRANSAKSI perbankan tuntas pada Kamis pekan lalu. Bank of America, bank pemberi pinjaman perumahan terbesar di Amerika Serikat, merampungkan transaksi pembelian Merrill Lynch senilai US$ 19,4 miliar. Uang sekitar Rp 200 triliun itu ditukar dengan 1,6 miliar saham Merrill Lynch.

Merrill Lynch diambil oleh Bank of America setelah perusahaan sekuritas yang berumur hampir seabad dan terbesar di dunia itu tumbang oleh tekanan krisis keuangan yang melanda Amerika. Dengan akuisisi ini, Bank of America menjadi pengelola dana investasi (wealth management) terbesar dengan memiliki 20 ribu lebih penasihat keuangan. Bank juga akan mengelola aset lebih dari US$ 2 triliun. Namun pemimpin Bank of America akan tetap mempertahankan nama Merrill Lynch.

Televisi
Uji Coba Siaran Digital

SIARAN televisi digital akan segera mengudara. Pekan depan, stasiun televisi swasta seperti ANTV, Metro TV, SCTV, TVOne, dan Trans TV melakukan uji coba siaran dengan perangkat digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh mengatakan uji coba siaran digital itu perlu didorong. ”Karena membuat penggunaan frekuensi makin efisien,” ujarnya Rabu pekan lalu.

Menurut Nuh, dengan sistem teknologi digital, frekuensi dalam satu kanal bisa dipakai beberapa lembaga penyiaran. Sedangkan dalam sistem teknologi analog, satu kanal hanya bisa ditempati oleh satu perusahaan penyiaran. Sistem ini juga akan mengimplementasikan kebijakan televisi berjaringan. Targetnya, semua itu tuntas pada Desember 2009. ”Perlu usaha luar biasa untuk televisi berjaringan,” ujar Nuh.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan empat perusahaan dan konsorsium menjadi penyelenggara uji coba lapangan siaran televisi digital. Mereka dinyatakan lolos penilaian dalam dokumen permohonan uji coba siaran digital tersebut.

Siaga Krisis
Tujuh Jurus Ekonomi 2009

PEMERINTAH mengeluarkan jurus teranyar menghalau krisis finansial global. Kali ini, tujuh agenda prioritas 2009 diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang targetnya melampaui 4,5 persen. Sepanjang 2008, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen.

Ketujuh jurus itu adalah membatasi penganggur baru, mengelola inflasi, menjaga sektor riil, mempertahankan daya beli masyarakat, melindungi masyarakat miskin, memelihara kecukupan pangan dan energi, serta menjaga momentum pertumbuhan.

Stimulus fiskal diberikan dengan menggenjot belanja infrastruktur, khususnya di sektor pekerjaan umum, perhubungan, dan pertanian. Kebutuhan dana diambil dari sisa anggaran tahun lalu, yang diperkirakan Rp 16-20 triliun, plus sisa anggaran tahun ini. Selain itu, masih ada insentif fiskal Rp 2 triliun-2,5 triliun berupa pembebasan bea masuk impor bahan baku, pendukung, dan komponen bagi industri.

Ekonom Fadhil Hasan menilai hal terpenting adalah bagaimana pelaksanaan berbagai program itu di lapangan. Sebab, hingga kini belum jelas kriteria industri penerima insentif, bagaimana pembangunan infrastruktur untuk mendorong sektor riil, dan penurunan suku bunga oleh bank sentral.