Momen

Perpajakan
"Main Mata Petugas dan Wajib Pajak"

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengendus kolaborasi tak sedap antara wajib pajak dan pemeriksa alias fiskus. Dari 1.918 fiskus, baru 539 orang yang melaporkan harta kekayaannya. Kesimpulan itu merupakan hasil kajian sistem pelayanan perpajakan sepanjang Januari-Juni 2008.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M. Jasin mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Departemen Keuangan, Jakarta, Rabu pekan lalu. Komisi, kata Jasin, akan memantau transaksi petugas dengan wajib pajak. Ia meminta wajib pajak melapor jika diperas petugas. Sedangkan Sri Mulyani berjanji akan menegur dan memberikan sanksi disiplin bagi mereka yang tak melapor hingga sebulan.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Riza Noor Karim membantah temuan Komisi. "KPK tidak memeriksa Ditjen Pajak, cuma observasi. Kami heran kenapa bisa ngomong begitu," kata Karim.

Makro
Defisit Daerah Maksimal 0,35 Persen

DEPARTEMEN Keuangan membatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah maksimal 0,35 persen. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Mardiasmo, pembatasan ini dimaksudkan agar total defisit tak melewati 2,25 persen. "Soalnya, defisit pemerintah pusat sudah 1,9 persen," katanya pekan lalu.

Membengkaknya defisit dari 1,5 menjadi 1,9 persen itu akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji pegawai negeri, polisi, tentara, dan pensiunan sebesar 15 persen atau Rp 20,2 triliun. Padahal, dalam Undang-Undang Anggaran Negara, defisit gabungan pemerintah pusat dan daerah dipatok tak boleh lebih dari tiga persen produk domestik bruto.

Sebagai kompensasi dari pembatasan ini, pemerintah mengizinkan daerah menutup kekurangan belanja dari pos sisa lebih anggaran dan dana cadangan.

Properti
Penyerahan Rumah Susun Molor

SERAH-terima kunci rumah susun sederhana milik (rusunami) molor hingga pertengahan September, lantaran beberapa pengembang belum merampungkan fasilitas pendukungnya. Lift, misalnya-yang dipesan dari Cina-terlambat datang. Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari berharap penyerahan bisa dilakukan Ramadan nanti.

Menurut Deputi Perumahan Formal, Zulfi Syarif Koto, serah-terima akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan kepada pemilik rumah susun di lima tower: Penggilingan, Tangerang, Cibubur, dan dua di Cengkareng.

Pemerintah menargetkan 38 dari 75 tower rumah susun dipasarkan tahun ini, dan sisanya tahun depan. Ditargetkan pula 140 menara terbangun pada 2009. Ini sesuai dengan permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa 100 menara harus dipasarkan tahun depan. Untuk itulah Kementerian Perumahan Rakyat meminta anggaran subsidi Rp 1,8 triliun tahun depan, plus Rp 750 miliar untuk membayar utang subsidi tahun ini ke perbankan. Pada 2008 ini, jatah subsidi perumahan hanya Rp 800 miliar.

Bursa
Bakrie Gadaikan Saham

PT Bakrie & Brothers Tbk. menggadaikan 28,25 persen sahamnya di PT Bumi Resources Tbk. ke beberapa bank dan lembaga keuangan di luar negeri. Otomatis, saham Bakrie di Bumi berkurang dari 35 persen menjadi 6,75 persen, dan total dana yang diperoleh melalui penggadaian saham adalah US$ 1,4 miliar atau hampir Rp 12 triliun.

Duit segar itu akan digunakan untuk melunasi utang perseroan, antara lain Rp 8,3 triliun kepada Barclays Capital. Menurut Direktur Bakrie & Brothers Dileep Srivastava, ini adalah strategi meningkatkan likuiditas dan mengurangi pinjaman. "Kami mengganti pinjaman yang mahal dengan yang lebih murah,"' katanya pekan lalu.

Kepala Biro Penilai Keuangan Sektor Riil Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nurhaida, akan meminta klarifikasi Bumi lantaran informasi soal penggadaian itu masih simpang-siur. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Erry Firmansyah pun mempertanyakan apakah aksi korporasi tersebut telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.

Keuangan
Pemerintah Pertahankan PPA

PEMERINTAH akhirnya memutuskan mempertahankan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Alasannya, masih penting mengelola perusahaan pelat merah yang "sakit". Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil menyepakati hal itu dalam rapat Kamis pekan lalu.

Keputusan tersebut akan diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum perpanjangan masa tugas, pekan ini. Menurut Sofyan, draf peraturan pemerintah telah disiapkan dan tinggal menunggu tanda tangan Menteri Keuangan pada surat pengantar-sebelum surat itu akhirnya diserahkan ke Presiden.

Salah satu tugas terdekat PT Perusahaan Pengelola Aset adalah merestrukturisasi Merpati Airlines, yang akan disuntik Rp 350 miliar dari Penanaman Modal Negara. Dana itu akan diberikan pemerintah ke Merpati melalui Perusahaan Pengelola Aset.

Telekomunikasi
Qtel Diminta Segera Buka Tender

BADAN Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mendesak Qatar Telecom (Qtel) segera mendaftarkan penawaran tender saham PT Indosat Tbk. "Kalau serius, mereka mestinya segera tender offer," kata Fuad Rahmany, kepala badan itu, pekan lalu.

Sudah berbilang bulan perusahaan telekomunikasi asal Qatar itu menyatakan keinginan menambah kepemilikan saham di Indosat, dari 40,8 menjadi 50 persen. Namun perusahaan telekomunikasi dari Jazirah Arab ini tak juga mewujudkan niat tersebut. Karena itu, Badan Pengawas akan memanggil manajemen perusahaan ini untuk mengetahui keseriusan rencana itu.

Niat Qtel ini agaknya tak bakal terwujud seluruhnya. Pemerintah hanya mengizinkan kepemilikan maksimal saham Qtel di Indosat sebanyak 49 persen.

Industri
Aora TV Siarkan Liga Inggris

PT Karya Megah Adijaya, operator televisi berbayar Aora TV, resmi memperoleh hak siar eksklusif Liga Inggris musim kompetisi 2008-2009. ESPN Star Support dan All Asia Multimedia Network menilai proposal Aora paling menarik dari sisi komersial dibanding penawar lain.

Aora, yang dimotori bekas Menteri Perdagangan Rini Soemarno, akan menyiarkan 370 pertandingan, termasuk preview dan cuplikan mingguan.

Investasi
Rio Tinto Investasi Nikel

Rio Tinto Indonesia akan melanjutkan pengembangan Sulawesi Nikel Project yang bernilai sekitar Rp 18 triliun di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Perusahaan Australia itu sedang menunggu persetujuan pemerintah kedua kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden Direktur Rio Tinto Omar Anwar mengatakan pekan lalu, jika persetujuan turun segera, seluruh proses produksi bisa dimulai pada 2015.

Keuangan
Sukuk Dijual di Pasar Sekunder

BANK Indonesia memastikan obligasi syariah alias sukuk bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjrijah pekan lalu, bank konvensional tak hanya boleh memiliki sukuk untuk kepentingan likuiditas, tapi juga boleh memperjualbelikannya.

Keran pasar sekunder itu dibuka karena jenis surat utang ini tak diminati bank umum. Bank hanya mau memegang sangat sedikit sukuk karena tak terlalu menguntungkan. Dengan peraturan baru itu, pasar sukuk diharapkan menjadi bergairah.