Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Nama mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Letnan Jenderal Marinir TNI (Purnawirawan) Nono Sampono menjadi perhatian karena ada pada jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa, salah satu perusahaan yang menguasai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pagar laut wilayah perairan Kabupaten Tangerang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengatakan setidaknya terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk SHGB. Rinciannya adalah 234 bidang tanah dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang dengan kepemilikan tanah atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, serta sembilan bidang tanah atas nama perorangan. Selain itu terdapat SHM sebanyak 17 bidang.
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum yang dikutip Antara, PT Cahaya Inti Sentosa merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor real estate.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perusahaan tersebut berdiri pada 14 Desember 2023 dengan nomor SK Pengesahan AHU-0078522.AH.01.02.Tahun 2023. Lokasi perusahaan ini berada di Kawasan 100 Blok C Nomor 6, Jalan Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Tangerang, Banten.
Perusahaan yang didirikan dengan modal Rp 89,1 miliar ini dimiliki oleh PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar, dan Pantai Indah Kapuk 2, dan sejumlah orang.
Adapun, susunan pimpinan PT Cahaya Inti Sentosa ialah Nono Sampono sebagai Direktur Utama, Kho Cing Siong sebagai Komisaris Utama, dan Belly Djaliel sebagai Direktur. Selain itu juga ada Freddy Numberi sebagai Komisaris, Surya Pranowo Budihadjo sebagai Direktur, dan Yohanes Edmond Budiman juga sebagai Direktur.
Nono Sampono juga dikenal sebagai Wakil Ketua DPD periode 2019-2024, dan pernah menjadi kandidat Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Jakarta.
Selain lulus Akademi Angkatan Laut, ia juga aktif menempuh pendidikan sipil sampai meraih gelar doktor di Institut Pertanian Bogor.
Menurut laporan Antara, 7 Februari 2013, ia meraih gelar doktor di bidang kelautan dan perikanan dari IPB. Sidang promosi gelar doktor bagi mantan Komandan Korps Marinir TNI AL itu digelar di Kampus IPB, Bogor, pada Jumat, 8 Februari 2013.
Nono Sampono maju ke sidang promosi doktoral itu dengan disertasi berjudul "Analisis Kebijakan Pemerintah Mengatasi Dampak Reklamasi terhadap Perikanan Pesisir", dan telah dinyatakan lulus dalam sidang terbuka pada 15 Januari 2013.
Putra Maluku-Madura itu mengaku tertarik mendalami masalah kelautan dan perikanan karena ia dibesarkan di daerah yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan.
Latar belakang kemiliteran Nono Sampono sebagai personel Korps Marinir TNI AL turut mewarnai "pemilihan" bidang studi yang dia geluti itu. Dia punya pandangan tersendiri soal "takdir" Jakarta sebagai kota maritim di Teluk Jakarta.
"Saya sarjana S1 perikanan, sarjana S2 teknik kelautan dan perencanaan pembangunan kelautan, dan S3 pengembangan sumber daya perikanan," kata kandidat gubernur Maluku itu.
Menurut dia, ada beberapa keuntungan jika pemerintah mereklamasi Teluk Jakarta, di antaranya memperluas wilayah untuk pembangunan Jakarta Water Front City. Nantinya akan membuat laut sebagai halaman depan Jakarta. "Dan mengembalikan kejayaan Jakarta sebagai kota bandar," katanya.
Selain itu, reklamasi sebagai benteng terhadap banjir rob dari laut, menata daerah-daerah kumuh di pesisir pantai, serta dapat menjadi momentum pembenahan alur pelayaran kapal.
Namun demikian, kata dia kepada Antara, reklamasi pantai selalu berdampak kepada ekosistem, sumber daya alam, budi daya alam, ekonomi dan sosial, termasuk aspek perikanan.
