Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Sejumlah operator telekomunikasi masih menghitung rencana bisnis di Papua dan Papua Barat.
Pangsa pasar menjadi persoalan utama.
Baru perusahaan besar yang memanfaatkan layanan dari penyewa jaringan Palapa Ring.
DUA pekan terakhir, Wakil Presiden Direktur PT Hutchison Tri Indonesia Danny Buldansyah punya tugas khusus. Ia harus memastikan rencana ekspansi bisnis Tri Indonesia ke wilayah Indonesia timur berjalan matang.
Dalam rapat PT Palapa Timur Telematika, dua pekan lalu, Danny meminta seluruh data tower yang bisa dipakai lewat skema sewa dari otoritas pengelola proyek “Tol Langit” itu. “Kalau mereka sudah punya tower, kami lebih enak bangun base transceiver station (BTS)-nya,” kata Danny saat ditemui di kantornya di Menara Mulia, Jakarta, Selasa, 25 Februari lalu.
Rencana ekspansi jaringan ini sebetulnya telah dirancang Tri Indonesia tahun lalu. Sepanjang 2020 ini, Tri akan membangun 8.000 BTS baru di sejumlah wilayah. Sekitar 100 unit di antaranya akan dialokasikan untuk kawasan Indonesia timur. Tri kini gencar menggelar riset teknologi dan pasar agar ekspansi ini tepat secara hitungan bisnis dan pemanfaatan.
Menjajal pemanfaatan Palapa Ring sebetulnya bukan hal baru bagi Tri. Perusahaan telah mengembangkan jaringan Internet-nya dengan kabel serat optik di wilayah barat dan tengah. Di Indonesia tengah, sambungan Internet Tri telah sampai ke Kendari dan Makassar. Untuk menyambungnya hingga ke Papua, Tri mesti bernegosiasi dengan sejumlah operator lama yang telah menjadi pelanggan tulang punggung Palapa Ring Timur, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Mora Telekomunikasi Indonesia (Moratelindo). “Sebelum sampai ke timur, kami akan perkuat dulu akses di barat, seperti di Medan,” ujar Danny.
Tri Indonesia hanya satu dari sejumlah operator telekomunikasi yang membidik area bisnis baru sejak Palapa Ring diresmikan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019. Jaringan kabel serat optik yang dibangun menggunakan dana universal service obligation—hasil pembayaran operator kepada pemerintah sebesar 1,25 persen dari pendapatan—ini diharapkan bisa memangkas biaya penyediaan layanan Internet berkecepatan tinggi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo