Sumpah Maya Cincin Palapa

UJIAN Nasional Berbasis Komputer baru akan digelar pada Maret dan April mendatang. Tapi, bagi Ferry A. Pelupessy, pekerjaan untuk memastikan ujian bisa diikuti siswa di semua sekolah di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, telah dimulai. Jumat, 14 Februari lalu, Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Tambrauw itu datang ke lima distrik tanpa sinyal. Perlu waktu sepekan bagi Ferry dan rombongannya untuk memasang very small aperture terminal, perangkat penerima dan pengirim data ke satelit. “Telkom belum masuk, operator lain juga masih menunggu,” kata Ferry, Jumat, 28 Februari lalu.

Tambrauw adalah satu dari sembilan kabupaten di kepala burung Pulau Papua. Sejak terbentuk 12 tahun lalu, daerah hasil pemekaran Kabupaten Sorong tersebut hanya mengandalkan asupan Internet dari satelit. Itu pun hanya sebagian kecil dari 29 distrik yang terlayani. Maka, kesulitan akibat tak adanya jaringan Internet menjadi makanan sehari-hari pemerintah daerah dan warga Tambrauw.

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi 2018 yang digelar Pemerintah Kabupaten Tambrauw, misalnya, hingga kini tak menentu hasilnya. Komposisi 80 persen kursi untuk orang asli Papua—lahir dan besar di Papua—tak terpenuhi sejak pendaftaran dibuka. Lebih dari separuh pendaftar justru berasal dari luar Papua.

Susahnya warga Tambrauw mendaftar secara online berulang akhir tahun lalu. Marshal David Laurens, tenaga ahli teknologi informasi yang membantu Ferry, masih ingat pemandangan pada November-Desember 2019, saat pemerintah pusat membuka lagi pendaftaran CPNS. Ratusan warga dari berbagai distrik berkelompok menyewa mobil menuju Sorong. Kota terbesar di Papua Barat—berjarak empat jam perjalanan ke arah barat dari Tambrauw—ini satu-satunya harapan untuk bisa mengakses Internet. “Itu sebabnya banyak profesional di Tambrauw yang hampir setiap minggu ke Sorong untuk mengecek e-mail dan pesan online,” ucap Marshal.

Ferry dan Marshal sempat berharap banyak ketika Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 meresmikan operasi jaringan tulang punggung Internet berkecepatan tinggi, Palapa Ring. Maklum, Palapa Ring Timur, satu dari tiga paket proyek ini, melintas di Tambrauw. Satu unit pusat operasi jaringan (network operations center/NOC), fasilitas pemantau dan penghubung kabel serat optik Palapa Ring Timur, dibangun di Fef, ibu kota Tambrauw.

Namun, sayangnya, harapan mereka terlalu tinggi. Jaringan kabel dan NOC itu tak kunjung berfungsi. Belum ada koneksi Internet di dalamnya. Kondisi serupa dialami sejumlah kabupaten lain di Papua yang juga telah disinggahi kabel Palapa Ring.

•••

Teknisi melakukan perawatan perangkat Mobile Base Transceiver Station (M-BTS) milik XL Axiata di kawasan Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (13/2/2020)./ ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.

PALAPA Ring adalah proyek ambisius pemerintah yang hendak menyambungkan satu negeri dengan Internet. Pemerintah membangun 12.148 kilometer kabel fiber optic dan 55 antena pemancar gelombang mikro (radio microwave) yang terbagi dalam tiga paket: Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur. Dengan jaringan ini, paling tidak 5,8 juta penduduk di 57 kabupaten dan kota diharapkan bisa menikmati koneksi Internet yang cepat dan murah seperti warga lain di kota-kota besar.

Digarap dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta, proyek itu menelan biaya Rp 7,7 triliun. Konsorsium badan usaha pemenang tender yang membiayai pekerjaan. Pemerintah akan menggantinya, ditambah biaya operasi dan keuntungan yang telah disepakati, secara berangsur selama masa konsesi. Palapa Ring Timur, paket terbesar dalam proyek ini, menjadi pekerjaan terakhir yang kelar dibangun pada September 2019.

Tiga Palapa itu melengkapi jaringan kabel serat optik yang telah lama dibangun dan dioperasikan operator tulang punggung telekomunikasi, seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo). Di barat, Palapa Ring melintang dari Dumai di Riau menuju Kuala Tungkal di Jambi, lalu ke Lingga di Kepulauan Riau melewati Batam, Natuna, hingga Singkawang di Kalimantan Barat. Kabel itu tersambung dan melengkapi jaringan existing, seperti Jawa-Sumatera-Kalimantan milik Telkom dan Jawa-Kalimantan-Batam-Singapura kepunyaan Indosat.

Di tengah, kabel Palapa Ring dan antena-antena microwave menyambungkan Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur; Manado, Sulawesi Utara; sampai Sofifi dan Pulau Taliabu di Maluku Utara. Kabel ini melengkapi Luwuk Tutuyan Cable System dan Sulawesi Maluku Papua Cable System Packet 1 milik Telkom serta jaringan kabel XL Axiata yang membentang di daratan dari Makassar hingga Manado yang tersambung ke Jawa.

Sementara itu, di timur, tempat warga Tambrauw belum tersentuh internet, Palapa Ring Timur membentang dari Waingapu ke Kupang hingga tersambung di Alor, Nusa Tenggara Timur, menuju Papua lewat Merauke, Timika, Sorong, Manokwari, sampai Jayapura. Palapa Ring Timur juga menembus wilayah pelosok di pegunungan tengah Papua menggunakan antena microwave.

Palapa Ring Timur melengkapi jaringan kabel bawah laut Telkom yang sudah ada, yaitu Sulawesi Maluku Papua Cable System Packet 2, yang membentuk setengah lingkaran dari Jayapura di utara hingga Merauke di selatan. “Kami hanya membangun di jalur yang belum ada kabelnya,” ujar Benyamin Sura, Direktur Kepatuhan PT Palapa Timur Telematika—konsorsium penyelenggara Palapa Ring Timur—di Jakarta, Rabu, 26 Februari lalu.

Ketika mengumumkan sekaligus meresmikan rampungnya seluruh pekerjaan Palapa Ring, 14 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berkomitmen menuntaskan proyek ini lantaran kerap menerima keluhan tentang lambatnya layanan Internet di pelosok negeri, termasuk di Papua. “Kalau ada tol jalan tol darat, ini ada tol langit,” ucapnya. “Inilah nanti yang akan menyatukan negara kita, Indonesia, karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya bisa tersambung.”

Pada hari itu, dalam acara yang sama, Jokowi menggelar video conference dengan jajaran pemimpin daerah di lima kota. Dua di antaranya di Sorong, Papua Barat; dan Merauke, Papua. Dia bertanya apakah koneksi Internet sudah kencang di kedua provinsi tersebut. Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dan Bupati Merauke Frederikus Gebze menjawab serupa: layanan Internet di Sorong dan Merauke sudah tersedia dan jauh lebih kencang. “Tapi, untuk beberapa daerah lain, kita masih perlu mengeceknya,” ucap Lakotani.

Tol Langit Ingkar Janji

•••

SORONG dan Merauke memang telah menikmati Internet cepat, jauh sebelum Palapa Ring Timur rampung, menggunakan jaringan operator telekomunikasi. Namun, seperti Tambrauw, kabupaten lain yang dilintasi Palapa Ring Timur tak serta-merta mendapat layanan yang sama. Serat optik Palapa Ring yang tertanam hanya seonggok kabel. Agar terkoneksi Internet, kabel tersebut mesti disambungkan dengan jaringan existing. Harus ada pula penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyewa infrastruktur tersebut untuk kemudian memberikan layanan Internet kepada masyarakat.

Dari sini persoalan bermula. Penyelenggara jasa Internet tak bisa sekonyong-konyong masuk. Mereka harus meyakinkan operator lama agar mau berbagi Internet dari jaringan existing ke cincin telekomunikasi Palapa. Tak ayal, pada awal Februari lalu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa utilitas Palapa Ring baru berkisar 30-60 persen. Tingkat pemanfaatan Palapa Ring Timur menjadi yang terendah.

Kembali ke Tambrauw, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Sampoerna Telecom) sebenarnya berniat masuk dengan memanfaatkan keberadaan NOC di Distrik Fef yang hanya berjarak sekitar 800 meter dari pusat pemerintahan setempat. Sejak pertengahan 2019, perusahaan bermerek dagang Net1 ini pun menjalin nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk penyediaan akses Internet.

Namun, hingga kini, rencana bisnis di Tambrauw itu belum terealisasi. Sampoerna Telecom belum bersepakat dengan pemilik jaringan existing, seperti Telkom dan Moratelindo. Perseroan tak mempersoalkan tarif sewa jaringan Palapa Ring Timur di Fef yang sebesar Rp 22 juta per 1 gigabita per detik per bulan—ditetapkan Bakti pada Oktober 2019.  Yang menjadi soal adalah jaringan Palapa Ring Timur itu “kopong”.

Di utara, jaringan terputus di Sorong. Di selatan, jaringan yang sama terpenggal di Alor. Sedangkan pusat data Net1 berada di Jakarta. Agar terhubung hingga ke Ibu Kota, Sampoerna Telecom harus terkoneksi dengan jaringan existing. Pilihannya ada dua: lewat utara menebeng jaringan Telkom atau menumpang infrastruktur Moratelindo di selatan yang menyambungkan Palapa Ring Timur dari Alor hingga Kupang untuk kemudian ke Jakarta.