Peluang Investasi Asing di IKN, Menteri PU: Sudah Ada Omon-omon, Tapi Belum

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah masih mencari pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pasalnya, anggaran pemerintah untuk megaproyek ibu kota baru di Kalimantan Timur saat ini terbatas.

Dody mengatakan sudah ada minat investasi asing yang masuk ke IKN, tetapi belum ada kepastian realisasi. Potensi investasi tersebut, kata Dody, didapat dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pengusaha Jepang serta dari lawatan Prabowo ke luar negeri, seperti saat menghadiri konferensi G20 di Brasil.

“Sudah ada omon-omon (pembicaraan minat investasi) tapi belum (ada realisasi)” kata Dody saat ditemui di Kementeriaan PU, Jumat, 6 Desember 2024.

Ihwal keterbatasan anggaran untuk IKN, ia mengatakan pemerintah saat ini sedang memiliki program prioritass lain. Salah satunya, program swasembada pangan. Dalam program itu pun, Kementerian PU mesti berfokus pada penyediaan air untuk lahan pertanian. Walhasil, ia mengatakan ada potensi keterlambatan pembangunan IKN dari yang sudah ditargetkan pemerintahan era Presiden Jokowi.

 “On track 100 persen, ya pasti enggak. Duitnya kan terbatas,” kata dia. Kami semua lagi cari-cari duit. Kalau ada yang mau membangun, ya senang hati.”

Pembangunan IKN disinyalir membutuhkan dana Rp466 triliun yang dialokasikan 20 persen dari APBN dan 80 persen dari non-APBN. Hingga Oktober 2024, investasi yang tercatat masuk IKN tercatat senilai Rp 58 triliun. Investasi yang masuk dari 8 tahap groundbreaking itu masih jauh dari target Otorita IKN untuk investasi tahun 2024, yakni Rp100 triliun.

Seretnya investasi di IKN sempat menjadi sorotan. Terlebih, saat masih menjabat, Presiden Jokowi juga membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN. dengan meneken Keprpes Nomor 25 Tahun 2024 pada 5 Agustus 2024. Satgas ini dipimpin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai ketua. Kemudian, ada Kepala Otorita IKN dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai wakilnya. Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kini menjabat Plt Kepala Otorita IKN setelah Bambang Susantono mengundurkan diri pada Juni lalu. 

Di era Jokowi itu, Anggota Komisi V DPR RI 2019-2024 Suryadi Jaya Purnama pun sempat meminta pemerintah mengevaluasi proyek IKN. Pasalnya, menurut Suryadi, investor ogah masuk IKN karena ada ada sejumlah permasalahan dalam proyek tersebut.

"Masalah utamanya bukan pada pergantian pejabat, tapi dasar kebijakan yang sudah keliru sejak awal," kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 Juni 2024.

Politikus PKS itu mengatakan investasi di IKN tidak dapat meningkat karena proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur publik. Sementara, publiknya belum ada. Kalaupun ada, penduduk IKN disinyalir tidak sampai 5 juta orang. "Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata dia.

Di sisi lain, kata Suryadi, investor dari negara maju memiliki standar environmental, social, and governance (ESG) yang tidak menghendaki deforestasi dan dampak sosial negatif terhadap masyarakat lokal.

Pilihan Editor: Proyek Pembangunan Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif di IKN Bakal Dilelang pada Kuartal I 2025