Bagaimana Pembangunan IKN Setelah Pelantikan Prabowo

Pada groundbreaking tahap pertama sampai keempat, pembangunan proyek di IKN banyak dilakukan di sektor perhotelan, rumah sakit, dan pusat belanja. Groundbreaking tahap kedua pada 1-3 November 2023, baik dari anggaran negara maupun swasta, dilakukan untuk berbagai fasilitas di IKN. Di antaranya Mayapada Hospital Nusantara, Rumah Sakit Hermina, kompleks apartemen, hotel, dan pusat belanja Pakuwon Nusantara.

Pada tahap kelima, peletakan batu pertama dilakukan di sektor perbankan dan layanan masyarakat. Deretan bank yang sudah memulai pembangunan di IKN adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Kaltimtara. Kantor-kantor layanan masyarakat yang mulai dibangun adalah kantor komando distrik militer, kepolisian resor, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 13 September 2024. ANTARA/M. Risyal Hidayat

Sedangkan groundbreaking tahap keenam pada 4-5 Juni 2024 digelar untuk pembangunan sejumlah sarana pendidikan, antara lain sekolah Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, serta pusat riset Stanford yang bekerja sama dengan Bakrie Foundation. Pemerintah berharap kehadiran sarana pendidikan berkualitas tinggi dapat menarik minat warga domestik dan asing serta menjadi prasyarat yang harus ada di IKN. 

Pada tahap kedelapan, 25 September 2024, untuk pertama kalinya investasi swasta dari luar negeri masuk ke IKN. Delonix Bravo Investment merupakan investor asing pertama yang masuk ke IKN. Perusahaan asal Cina ini membangun kawasan mixed-used berupa pusat belanja, hotel, dan kantor dengan nilai investasi Rp 500 miliar. 

Ada juga dua perusahaan asing lain, yaitu Australian Independent School (AIS) dan PT Magnum Investment Nusantara asal Rusia. AIS akan membangun sekolah internasional dengan nilai investasi sekitar Rp 150 miliar. Sedangkan Magnum Investment Nusantara akan membangun kawasan hunian dan komersial dengan nilai investasi Rp 500 miliar.

Jokowi berharap groundbreaking tiga perusahaan internasional tersebut dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Nusantara. Dia mengklaim groundbreaking itu menunjukkan kepercayaan investor, baik lokal, domestik, maupun internasional, terhadap pembangunan IKN. "Ini menunjukkan kepercayaan investor bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik untuk berinvestasi," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu, 25 September 2024.

Berulang kali Jokowi menyatakan ingin mengebut pembangunan di IKN. Namun nilai investasi yang masuk ke IKN baru Rp 58,4 triliun atau setengah dari target Rp 100 triliun. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan berbagai stimulus untuk menggaet investor masuk ke IKN, dari pemberian jaminan hak guna usaha selama 95 tahun hingga kemudahan penggunaan tenaga kerja asing.

Hingga saat ini, Jokowi belum bisa memastikan groundbreaking selanjutnya. Ketika ditanyai soal kelanjutan pembangunan di IKN, ia mengatakan hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Otorita IKN. "Ya, terserah Kepala Otorita IKN. Kalau memang ada, ya, saya datang lagi," ujarnya setelah membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, 6 Oktober 2024.

Sementara itu, sejumlah pengusaha menanti kepastian kelanjutan pembangunan IKN di bawah pemerintahan presiden baru. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyatakan pelaku usaha masih cenderung wait and see. Sebab, menurut dia, investasi baru akan terwujud begitu populasi di daerah tersebut memadai. Sedangkan pemerintah belum benar-benar pindah ke Nusantara.

Presiden Joko Widodo hadir dalam peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kawasan mixed-use Delonix Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, 25 September 2024. BPMI Setpres/Kris

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengimbuhkan, pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal melanjutkan pembangunan IKN belum bisa menjadi jaminan. Ia pun menyoroti anggaran IKN yang hanya Rp 143,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Ia menilai angka ini terpaut jauh dari anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2024 yang mencapai Rp 42,5 triliun 

Bergantungnya proyek IKN pada APBN tecermin dalam realisasi anggaran pembangunan IKN tahun ini. Kementerian Keuangan membeberkan bahwa anggaran untuk IKN pada 2024 naik Rp 1,9 triliun menjadi Rp 42,5 triliun. Adapun berdasarkan laporan APBN KiTa edisi Juli 2024, sebelumnya pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 40,6 triliun.

Rendahnya investasi asing di IKN pun menjadi sorotan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Saat ini investasi asing baru masuk dari Cina, Rusia, dan Australia dengan nilai total Rp 1,15 triliun. Sedangkan pembangunan kota membutuhkan investasi dalam skala besar. Karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah mengevaluasi pembangunan IKN agar tak terus-menerus menggerus anggaran negara. 

Nirwono menuturkan pemerintahan mendatang perlu mengawasi progres pembangunan setelah groundbreaking untuk menilai keseriusan investor yang terlibat. Pemerintah perlu memastikan apakah kebutuhan pembangunan Nusantara sesuai dengan bidang investor yang terlibat, seperti fasilitas kesehatan, pusat belanja, atau sekolah internasional. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah juga harus memastikan apakah pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan populasi di IKN. "Misalnya, apa iya IKN membutuhkan rumah sakit yang banyak? Siapa target pasiennya? Selain itu, untuk pembangunan mal dan sekolah internasional, siapa sasarannya?" ucapnya kepada Tempo, Selasa, 8 Oktober 2024.

Di sisi lain, Nirwono menilai pembangunan kota dan infrastruktur di IKN dilaksanakan terburu-buru. Semestinya, pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan jumlah populasi di IKN yang masih rendah. Termasuk jumlah hunian untuk pejabat dan aparatur sipil negara yang memerlukan biaya besar, sementara anggaran dari APBN sudah hampir habis.

Peneliti dan sosiolog dari Nanyang Technical University, Singapura, Sulfikar Amir, yang sudah dua kali mengunjungi Nusantara, mengatakan mayoritas groundbreaking di IKN sekadar seremoni. Sebab, tidak ada kemajuan signifikan setelah acara tersebut. "Setelah groundbreaking, tidak ada follow-up, tidak ada tindak lanjut," tuturnya.

Menurut Sulfikar, groundbreaking yang sudah dilakukan tidak mengatasi masalah mendasar pembangunan IKN, terutama dalam hal kebutuhan infrastruktur dasar kota yang memadai. Pasalnya, pembangunannya lebih banyak menyasar proyek komersial.

Sulfikar mengatakan pembangunan IKN yang berfungsi sebagai kota modern membutuhkan investasi besar untuk membangun jalan raya, transportasi publik, sistem energi, dan sistem air. Sebab, infrastruktur tersebut merupakan bagian fundamental dari kota yang berjalan dengan baik. Berbeda dengan proyek komersial, seperti mal atau hotel, yang bisa dibangun di mana saja dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem kota.

Jika tidak segera dievaluasi, Sulfikar menegaskan, proyek ini berpotensi menjadi kegagalan besar yang dapat merugikan negara. Terlebih lanskap perkotaan di IKN belum terbentuk secara utuh. Banyak area yang belum terhubung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, perencanaan pembangunan IKN perlu dilakukan secara matang.

Tempo menghubungi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Agung Wicaksono, juru bicara Otorita IKN Troy Pantouw, dan Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Sumadilaga untuk meminta konfirmasi ihwal kelanjutan groundbreaking dan investasi di Nusantara. Namun pertanyaan yang diajukan Tempo sampai saat ini belum dijawab.