Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 12 triliun dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur, pada 2022. Dana itu akan dipakai untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ibu kota.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sampai 2024 kita kan akan membangun infrastruktur dasar, seperti Istana, waduk, kali, dan lain-lain. Kebutuhannya sekian triliun dari APBN itu tidak bisa (dihitung), tapi 2022 disiapkan Rp 12 triliun dari APBN,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah akan membangun IKN secara bertahap sampai final pada 2045. Untuk tahap pertama, pemerintah berencana membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan akses jalan menuju ibu kota. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada 2024.
Adapun pembangunan tahap pertama membutuhkan ongkos investasi Rp 110 triliun. Namun besaran porsi APBN untuk keseluruhan kebutuhan pembangunan ibu kota belum ditetapkan.
Suharso mengatakan, pendanaan IKN akan didukung oleh berbagai sumber selain APBN. Di antaranya, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), aset BUMN, sampai modal swasta yang nilainya dinamis.
Ia juga menampik adanya informasi yang menyebut bahwa 53,5 persen kebutuhan dana pembangunan IKN akan ditopang oleh APBN. “Itu salah. Angka 53,5 persen itu salah,” ujar Suharso.
Yang pasti, Suharso menyebutkan pembangunan IKN tidak akan membebani APBN. “Pemerintah kan melakukan ini untuk investasi. Kan tidak ada aset, jadi punya aset,” ujarnya.
Sebelumnya situs resmi IKN merilis rincian kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota secara keseluruhan. Total kebutuhan pembangunan ibu kota baru itu mencapai Rp 466 triliun.
Dalam situs itu tertulis, anggaran akan ditopang oleh APBN sebesar 53,5 persen dan 46,5 persen sisanya menggunakan dana lain-lain yang bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta. Namun data dalam situs resmi ini telah dihapus.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menampik soal kebutuhan IKN yang mayoritas akan didanai oleh duit negara. Ia mengatakan kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota masih terus dirembuk.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
