Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur Perekonomian Papua

JAKARTA – Pemerintah menggenjot pengembangan berbagai jalur penghubung infrastruktur penunjang (backbone) di Papua dan Papua Barat. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan koneksi jalan di daratan timur itu dibuat mengikuti kebutuhannya. "Sekarang prioritas kami ke poros-poros utama yang jadi penopang pertumbuhan," ujar dia kepada Tempo, kemarin.

Proyek Trans Papua yang digeber selama empat tahun terakhir menjadi patokan pengembangan akses ke lokasi strategis tersebut. Merujuk data Direktorat Jenderal Bina Marga, delapan segmen Trans Papua dengan panjang total 2.345 kilometer ditargetkan hampir terbuka seluruhnya pada pengujung 2019. "Jalur perbatasan juga prioritas, seperti Jayapura-Yeti-Ubrub-Towe Hitam-Oksibil, yang mempercepat pertumbuhan wilayah," ucap Rachman.

Kepala Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Kementerian Pekerjaan Umum, Riel Jemmy Mantik, mengatakan program ini mencakup rehabilitasi jalur lama. "Ke semua lokasi penting, mau itu kawasan khusus, bandara, atau obyek wisata."

Meski belum merincikan alokasi yang mengalir khusus untuk Papua dan sekitarnya, Riel membenarkan adanya alokasi Rp 42,9 triliun untuk pengembangan konektivitas oleh Ditjen Bina Marga pada tahun depan, dari pagu total Kementerian PUPR 2020 sebesar Rp 120,2 triliun. Rencana pembangunan jalan baru sepanjang 793,1 kilometer didanai hingga Rp 8,43 triliun. "Tentu rencana pembiayaan lima tahun ke depan sudah ada, tapi masih bersifat rahasia hingga diteken presiden," kata dia.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan membangun prasarana transportasi berupa enam pelabuhan dan 10 bandara. "Airport dalam dua tahun ini akan kami selesaikan," ujar dia.