Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyusun peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur inbreng atau pengalihan saham perusahaan BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Aturan tersebut ditargetkan bisa rampung sebelum akhir Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan PP itu dibahas dalam rapat tertutup dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu, 19 Maret 2025. "Kami sudah menyusun PP inbrengnya dan tadi kami konsultasi dengan DPR mengenai hal itu," kata Dony seusai rapat yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Dony, pemerintah menargetkan inbreng bisa selesai sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) yang akan berlangsung dalam waktu dekat. "Insyaallah sebelum RUPS sudah dilakukan inbreng, beberapa RUPS akan digelar di akhir bulan, jadi kami optimistis," ucap dia.
Dony berujar inbreng akan dilaksanakan serentak untuk seluruh perusahaan BUMN. "Semua inbreng sekaligus, jadi kami sedang membuat PP inbrengnya," ujar Dony.
Kementerian BUMN diwakili dua wakil menteri dalam pembahasan tertutup kali ini. Mereka adalah Dony Oskaria dan Kartika Wirjoatmodjo. Sementara itu, Ketua Komisi VI Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI Eko Hendro Purnomo turut hadir bersama anggota lainnya. Adapun Menteri BUMN Erick Thohir tidak hadir.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan alasan rapat kali ini digelar tertutup. "Karena masih teknis, kebijakan kompleks, kebijakan korporasi, akuntansi, hukumnya jadi membahas detail mengenai proses hukum dan akuntasinya lumayan teknis," ucap Kartika seusai rapat.
Adapun inbreng adalah transaksi pengalihan aset non-tunai kepada perseroan, persekutuan, dan badan hukum lainnya sebagai pengganti saham. Inbreng juga dikenal sebagai bentuk penyertaan modal. Inbreng umumnya termasuk proses penyertaan modal dalam bentuk aset seperti tanah dan bangunan.
BPI Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Badan ini mengelola aset perusahaan pelat merah yang bernilai sekitar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun. Danantara akan membawahi dua perusahaan induk atau holding BUMN. Kedua holding tersebut adalah holding investasi dan holding operasional.
Pilihan Editor: Bank Indonesia Beli Surat Berharga Negara Rp 70 Triliun
Foto 
