Pemerintah Tambah Anggaran PMN 2024

Perbesar

Proyek pembangunan gedung bertingkat yang dibangun oleh Wijaya Karya di Jakarta, 25 Oktober 2022. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Menteri BUMN mengusulkan tambahan PMN untuk tiga perusahaan.
Menteri BUMN menjanjikan dividen yang setara dengan suntikan modal.
Pemberian PMN menjadi kebutuhan permanen untuk BUMN karya.

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) tunai senilai Rp 57,96 triliun dan nontunai Rp 673,36 miliar pada 2024. Angkanya melonjak dari usulan awal yang sebesar Rp 33,9 triliun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Kementerian Keuangan memutuskan menambah suntikan modal Rp 24,04 triliun pada tahun depan. Dana tersebut akan disalurkan untuk tambahan PMN bagi Indonesia Financial Group (IFG), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya (Persero). "Dari Menteri Keuangan, kemarin sudah diputuskan ini menjadi masukan di PMN 2024," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah bakal menambah suntikan modal sebesar Rp 3,56 triliun untuk IFG. Sebelumnya, holding BUMN asuransi dan penjaminan ini mendapat bantuan Rp 3 triliun. Dana tersebut bakal digunakan untuk memperkuat permodalan Asuransi Kredit Fintech Online (Askrindo) dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang mendapat penugasan sebagai penjamin kredit usaha rakyat.

Adapun untuk Wijaya Karya (WIKA), pemerintah bakal memberi dana sebesar Rp 8 triliun. Erick menuturkan seharusnya dana ini diberikan pada 2023. Namun Kementerian Keuangan menetapkan penyalurannya pada tahun depan.

Menurut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, perusahaan konstruksi ini butuh bantuan untuk memperbaiki kinerja keuangan. WIKA tengah menghadapi penghentian sementara pembayaran kewajiban finansial kepada kreditor atau standstill. Merujuk pada laporan keuangan kuartal pertama 2023, perusahaan membukukan kerugian Rp 521,25 miliar. "PMN akan cair pada awal 2024 untuk penguatan permodalan WIKA," tuturnya.

Untuk Hutama Karya, tambahan PMN yang diusulkan sebesar Rp 12,5 triliun. Dana tambahan ini ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan ruas jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Kayu Agung-Palembang-Betung. Dua proyek jalan tol ini milik PT Waskita Karya yang tidak bisa diselesaikan lantaran terlilit utang.

Jalan Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi) seksi I yang telah beroperasi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, 2019. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

"Waskita saat ini sedang melakukan renegosiasi dengan kreditor dan lembaga obligasi," kata Kartika. Secara total, Hutama Karya bakal mendapat suntikan modal sebesar Rp 22,5 miliar pada 2024. Sedangkan Rp 10 triliun lainnya untuk pendanaan operasi.

Selain bagi ketiga perusahaan pelat merah itu, PMN bakal disalurkan untuk PLN sebesar Rp 10 triliun, Pelni Rp 10 triliun, INKA Rp 3 triliun, dan Rekayasa Industri Rp 2 triliun. Pemerintah juga menyiapkan bantuan buat PT RNI sebesar Rp 1,9 triliun.

Janjikan Imbal Balik Dividen

Dengan adanya kucuran modal untuk BUMN, Erick menjanjikan timbal balik lewat dividen. "Kami mencoba memaksimalkan antara yang namanya PMN dan dividen yang ditargetkan seimbang," tuturnya. Dia menargetkan setoran sebesar Rp 80,2 triliun pada 2024, atau setara dengan setoran pada 2023.

Namun Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono, mengatakan sulit berharap dividen BUMN bisa lebih besar dari pemberian PMN. Pasalnya, mayoritas penerima suntikan modal adalah perusahaan yang mengerjakan penugasan pemerintah. Proyek-proyek tersebut menurunkan kinerja keuangan BUMN pelaksana, bahkan hingga merugi, seperti BUMN karya. Sedangkan setoran dividen selama ini ditopang oleh BUMN lain, terutama perbankan.

Yusuf mengatakan strategi pemberian PMN pada era Presiden Jokowi di satu sisi mampu mendorong pembangunan infrastruktur yang masif, tapi di sisi lain harus dibayar dengan timbunan utang baru oleh BUMN karya. "PMN menjadi dasar pembuatan utang baru bagi BUMN karya untuk mengerjakan proyek strategis nasional," kata Yusuf. Kondisi seperti ini, menurut dia, membuat risiko utang BUMN akan ditanggung APBN.

Akibatnya, ketika utang BUMN karya makin menggunung, Yusuf mengimbuhkan, PMN menjadi kebutuhan permanen buat perusahaan tersebut. "Hal ini tidak sehat," tuturnya. Saat ruang fiskal semakin terbatas seperti saat ini, dia menilai sebaiknya APBN difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan dan energi, serta menjaga daya beli rakyat dari resesi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, pun menyarankan pemerintah mengkaji dengan saksama penugasan untuk perusahaan-perusahaan pelat merah. "Pemerintah jadi rugi dua kali," katanya. Sebab, mereka harus menanggung biaya proyek yang membengkak hingga membuat BUMN menderita akibat penurunan kinerja keuangan.

VINDRY FLORENTIN | AMELIA RAHIMA SARI