Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menambah jumlah kuota penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun ini dari pasokan awal sebesar 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton. SPHP Beras akan disalurkan di sejumlah daerah yang masih mengalami harga tinggi, di antaranya Sumatera Barat, Kalimantan, hingga wilayah timur Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Astawa mengatakan, upaya peningkatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui SPHP merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan unsur pembentuk inflasi komponen bergejolak (volatile food).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami minta para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menugaskan Kepala Dinas Pangan segera melakukan kolaborasi dengan Pimwil Bulog untuk intervensi harga,” ujar Ketut melalui keterangan resmi, Kamis, 14 November 2024.
Ketut mengatakan, Pemda harus terus mengambil langkah-langkah peningkatan produktivitas pangan di wilayahnya masing-masing. Ia juga meminta daerah untuk menyiapkan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) melalui anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mengoptimalkan mobilisasi pangan antardaerah.
Terpisah, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhammad Suyamto menyatakan siap berkoordinasi dengan Dinas Pangan Daerah melalui Kanwil Perum Bulog di wilayahnya masing-masing. Ia mengungkapkan CBP yang ada di Perum Bulog sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. “Stok di Bulog saat ini cukup besar sekitar 1,8 juta ton, yaitu 1,6 public service obligation (PSO) dan 200 komersial,” kata Suyamto.
Hingga 11 November 2024, total realisasi penyaluran beras SPHP total mencapai 1.253.824 ton atau 89,56 persen dari target 1,4 juta ton. 65,2 persen saluran penjualan Beras SPHP dilakukan melalui pengecer, 29,9 persen distributor, 3,3 persen Satgas, 1,2 persen Pemda, dan 0,3 persen BUMN.
Penyaluran terbesar berada di Kanwil DKI Jakarta & Banten yaitu 299.712.055 ton atau 95,75 persen dari target dan terendah berada di Kanwil Bali yaitu 9.244.170 ton atau 97,31 persen dari target. Sedangkan realisasi target terkecil berada di Kanwil Papua dan Papbar yaitu 18.770525 ton atau 67,04 persen dari target.
Foto 
