Pemerintah Tawarkan Pengelolaan Terminal ke Swasta dan BUMN

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan menggandeng badan usaha swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengembangkan terminal tipe A di berbagai provinsi. Rencana itu dimaksudkan untuk mendukung skema pembangunan lanjutan ataupun rehabilitasi terminal utama yang telah diserahkan pemerintah daerah kepada otoritas pusat sejak 2016.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan Direktorat Prasarana Perhubungan Darat, Ahmadi, mengatakan modernisasi terminal akan lebih cepat terealisasi lewat kerja sama pihak ketiga. "Lokasinya bisa diperbagus oleh swasta. Kami (pemerintah) bantu konektivitasnya," ujar dia kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut dia, kementerian berfokus pada pengembangan terminal utama yang masih berlokasi di luar pusat kota. Pasalnya, rehabilitasi sempat dikhawatirkan tak efektif karena lokasi terminal yang cukup jarang dilewati angkutan penumpang. Dalam rapat Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin lalu, Ditjen Perhubungan Darat didesak meningkatkan kualitas fisik, termasuk akses publik terminal, agar pemanfaatannya lebih maksimal.

Sejumlah terminal tipe A pinggir kota yang perlu dikembangkan, kata Ahmadi, di antaranya adalah Terminal Mengwi di Bali serta Terminal Gambut Barakap di Kalimantan Selatan. "Ada yang sejenis di banyak provinsi. Tapi itu salah satu yang harus menonjol (pembenahannya)," ucap dia.

Ahmadi berujar unitnya kebagian anggaran sekitar Rp 174 miliar untuk pengembangan berbagai terminal di daerah pada 2019. Meski tak merinci pembagian anggaran di direktorat prasarana, dia menyebut nilai itu naik dibanding dana pembenahan terminal pada 2018 yang berkisar Rp 148 miliar.

Penjajakan terminal tipe A pun sudah dilakukan dengan sederet perusahaan, seperti dengan PT Totalindo Eka Persada Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, bahkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). "Terminal untuk Pelabuhan Merak bisa sekalian dikelola oleh PT ASDP yang sudah memegang pelabuhannya," ucap Ahmadi.

Meski begitu, terminal tipe A Merak baru masuk dalam rencana pembangunan dan belum ditempatkan dalam daftar penggunaan pagu pada tahun depan. Direktur Niaga PT ASDP, Yusuf Hadi, membenarkan rencana kerja sama pengelolaan Terminal Merak. "Kami terbuka untuk manajemen terminal. Tapi ini masih dibicarakan lagi dengan pemerintah," kata dia kepada Tempo.

Adapun Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, menilai banyak terminal tipe A yang dibangun tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. "Dulu oleh pemda dibangun di lokasi yang dianggap berkembang, ternyata mereka tak membangun jalan dan sebagainya. Sekarang saya seperti cuci piring, harus memperbaiki sisa semuanya," tutur Budi.

Selain peningkatan akses, Budi merencanakan regulasi yang mewajibkan angkutan orang singgah di terminal tipe A untuk penjemputan penumpang. "Nanti ada aturan semua harus lewat situ, meski di pinggir kota."

Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengatakan terminal kecil pun banyak berada di luar pusat kota. "Justru kalau ditangani regulator pusat, harus lebih tertata dan dipadukan dengan trayek resmi angkutan umum," ujarnya. YOHANES PASKALIS PAE DALE

Tersebar dari Aceh sampai Papua

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merehabilitasi belasan terminal tipe-A di seluruh Indonesia. Terminal itu melayani kendaraan penumpang umum antarkota antarpropinsi (AKAP), angkutan anta kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), hingga angkutan pedesaan (Ades). Proyek yang tersebar di berbagai provinsi itu dikembangkan dengan anggaran kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat untuk 2019. Swasta dan badan usaha milik negara ditawari untuk ikut mengembangkan dan mengelola.

Pengembangan Terminal Tipe-A Tahun 2019

Pembangunan lanjutan

Wilayah bangun: 6 lokasi di 4 provinsi

Nama Terminal

Provinsi

Kota Padang Tahap II

Sumatera Barat

Demak Tahap II

Jawa Tengah

Klaten Tahap II

Jawa Tengah

Kupang Tahap II