Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Pengelola Bandar Udara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, menanti realisasi pendanaan bus gratis selama setahun yang dijanjikan Kementerian Perhubungan. Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Agus Sugeng, mengatakan entitasnya hanya sanggup menanggung biaya layanan tersebut hingga akhir bulan ini. "Kami juga menunggu kabar terbaru Kementerian Perhubungan, semoga segera fix," ucapnya kepada Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PT BIJB telah mensubsidi sembilan unit bus milik Perum Damri untuk melayani calon penumpang dari Kota Bandung. Layanan gratis itu dimulai sejak awal bulan ini, bertepatan dengan pengalihan 13 rute penerbangan domestik dengan pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Awalnya perusahaan menganggarkan sekitar Rp 560 juta untuk menyewa 10 bus Damri selama sebulan. Namun, kata Agus, alokasi itu hanya cukup untuk menyediakan 585 ritase-perjalanan bolak-balik-dengan sembilan unit bus. Hingga kemarin, lebih dari separuh jatah tersebut telah terpakai. "Sepertinya akan habis sebelum akhir bulan," katanya.
Bus gratis mulanya hanya untuk penumpang yang telanjur membeli tiket untuk pemberangkatan dari Kota Bandung. Belakangan, pemerintah memperpanjang layanan itu sebagai kompensasi waktu bagi calon penumpang yang menganggap jarak Kertajati terlalu jauh. Layanan tersebut pun untuk merangsang keterisian bandara di tengah penurunan jumlah penumpang domestik.
Direktur BIJB, Muhamad Singgih, mengatakan volume bandara sebelumnya hanya berkisar 500 orang penumpang per hari. Citilink Indonesia menjadi maskapai tunggal yang beroperasi di sana hingga Juni lalu. "Sekarang tentu meningkat karena pengalihan, tapi terus kami genjot," katanya. "Walau fluktuatif, volume harian sudah sempat menyentuh 4.600 passenger."
Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, mengatakan lembaganya mengalokasikan Rp 40 miliar untuk subsidi bus selama setahun. Namun, untuk penggunaan dan penugasan ke Perum Damri, Kementerian akan menerbitkan peraturan menteri. "Sedang disiapkan," kata Yani. "Sepertinya Agustus bisa dimulai."
Sekretaris Perusahaan Damri, Restiti Sekartani, mengatakan belum mendapat arahan pasti dari pemerintah. "Sepertinya masih dalam proses perhitungan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat," ucapnya.
YOHANES PASKALIS PAE DALE | FRANSISCA CHRISTY ROSANA | AHMAD FIKRI (BANDUNG)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
