Pengembang Perumahan Bingung Belum Ada Roadmap Program 3 Juta Rumah: Kami Diajak ke Mana?

TEMPO.CO, Jakarta - Peta jalan program 3 juta rumah yang hingga kini belum dirilis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) membuat para pengembang perumahan bingung. Tanpa peta jalan yang jelas, pengembang perumahan tidak memiliki arah pembangunan. Karena itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mendesak Kementerian PKP fokus menyelesaikan roadmap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini.

“Roadmap bagaimana? Kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?” ucap Ari dalam konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2025.

Program 3 juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024. Prabowo akan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. Karena itu, Prabowo membentuk Kementerian PKP sekaligus  mengangkat Maruarar Sirait sebagai menteri dan Fahri Hamzah sebagai wakil menteri.

Para pengembang perumahan membutuhkan roadmap program 3 juta rumah untuk bisa mengetahui rencana detail pembangunan rumah di pedesaaan maupun di perkotaan. Pasalnya, Ari berujar, para pengembang siap membantu pemerintah merealisasikan program tersebut.

Menurut Ari, program 3 juta rumah idealnya sudah berjalan saat ini. Apalagi, pemerintahan Prabowo sudah melewati masa 100 hari kerja alias sudah tiga bulan lebih. Artinya, ia berujar, pemerintahan baru ini sudah memasuki sepertiga tahun. “Kalau 3 juta rumah per tahun, mestinya sudah sejuta (yang berjalan),” ucap Ari. 

Namun lagi-lagi, menurut dia, program ini masih diliputi ketidakpastian karena pengembang saja belum mengetahui roadmap pembangunan rumah di kota, desa, maupun pesisir. “Gelap gulita. Berbulan-bulan kami cuma ngobrolin FLPP yang sebenarnya sudah lancar, hanya kurang kuota,” kata Ari.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun menuntut Presiden Prabowo untuk memberi kepastian dan penjelasan kepada para pengembang perumahan terkait dengan program 3 juta rumah. Menurut Joko, program ini masih menimbulkan ketidakpastian dan para pengembang merasa kesulitan menjawab pertanyaan masyarakat.

“Banyak pertanyaan yang 2 juta, yang 3 juta rumah, bagaimana?” kata Joko.

Sebenarnya, menurut Joko, para pengembang sudah meminta penjelasan kepada Menteri PKP. Namun, Ara hanya selalu menjawab bahwa program tersebut sudah dilaporkan kepada presiden dan merupakan perintah presiden.

“Maka kami ada hak untuk mendapat kejelasan langsung dari presiden,” kata Joko. Kami memohon ada ruang dialog asosasi pengembang dengan presiden.”

Sebelumnya, Komisi V DPR RI  sudah menagih dokumen peta jalan ataupun blueprint program 3 juta rumah kepada Kementerian PKP saat rapat kerja di DPR pada Selasa, 3 Desember 2024. Dalam forum tersebut,  Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda mengatakan blueprint menjadi hal penting untuk memberi kepastian kepada masyarakat. 

Lokot Nasution, Anggota Komisi V Fraksi Demokrat, menagih hal yang sama. Namun, tak cuma cetak biru, Lokot meminta Kementerian PKP menyusun matriks kerja.  Ia mengatakan matriks kerja menjadi penting karena program 3 juta rumah merupakan pekerjaan teknis. Selain itu, dengan adanya matriks, Komisi V bisa mengetahui dukungan apa yang mesti diberikan untuk kerja-kerja Kementerian PKP. “Kami juga tidak mau masyarakat melihat program 3 juta rumah sebatas guyonan," tutur Lokot

Kemudian, pada awal Januari, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan dokumen blueprint akan disampaikan saat rapat bersama Komisi V. Saat itu, ia berujar dokumen masih disiapkan sembari menunggu masa reses DPR selesai.

Teranyar, ketika ditanya Tempo usai rapat bersama Komisi V DPR pada Kamis, 6 Februari 2025, Fahri mengatakan blueprint akan disampaikan dalam rapat kerja berikutnya. “Kan di raker yang akan datang,” ujarnya.

Adapun sebelumnya, melalui keterangan tertulis pada 15 Januari 2025, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa peta jalan program 3 juta rumah masih disiapkan. Adapun salah satu fokus yang bakal dieksekusi kementeriannya adalah program Kredit Pemilikan Rumahdengan skema Fasilitass Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP. Ara juga akan mendorong penetapan pembangunan rumah di perkotaan yang terintegrasi moda transportasi umum sebagai proyek strategis nasional (PSN). 

Pilihan Editor: Komisi VI DPR: Kementerian BUMN dan Danantara Berbagi Kewenangan supaya Tidak Monopoli