Minim Realisasi KUR Akibat Terhambat Administrasi

JAKARTA – Pemerintah menyatakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini tidak optimal. Dari target Rp 297 triliun, penyaluran berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) per 20 November ini baru sebesar Rp 218,4 triliun atau 73,54 persen. 

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Yulius pesimistis seluruh dana KUR bakal terserap sampai akhir tahun nanti. "Waktu yang tersisa tak banyak. Kalau kita kasih obral juga bisa berbahaya buat bank," tuturnya kepada Tempo, kemarin.

Menurut Yulius, penyaluran yang tidak optimal ini dipicu oleh urusan administrasi. Sebab, pemerintah baru menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada awal tahun ini. Akibatnya, tak ada penyaluran sebelum 27 Januari 2023. 

Selain itu, pemerintah baru menyesuaikan suku bunga KUR dan payung hukumnya pada 1 September lalu. Ketentuan tersebut menyebabkan perubahan pada SIKP sehingga penyalur terlambat mencairkan KUR.

Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari mengkonfirmasi bahwa penyaluran KUR signifikan baru terlaksana setelah pedoman dan perangkat kebijakan penyaluran KUR lengkap pada awal September. Bank penyalur KUR terbesar ini tercatat telah menggelontorkan dana sebesar Rp 123,51 triliun kepada 2,7 juta debitor selama periode Januari-Oktober 2023.

Dari total penyaluran dana tersebut, terdapat 1,44 juta penerima KUR baru. Angkanya lebih besar dari target yang sebesar 1,36 juta debitor. Sementara itu, pada periode yang sama, BRI telah menaikkan kelas usaha 2,3 juta debitor. "Sebanyak 351 ribu pelaku usaha naik kelas dari KUR supermikro ke mikro," tuturnya. Selain itu, ada kenaikan jumlah debitor KUR mikro ke KUR kecil sebanyak 1,9 juta debitor dan KUR kecil ke kredit komersial sebanyak 13 ribu debitor.

Pelonggaran Aturan Penyaluran KUR

Pekerja mengemas kerupuk ke dalam wadah plastik di Sindang, Indramayu, Jawa Barat, 9 November 2023. ANTARA/Dedhez Anggara

Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan pemerintah masih berupaya mempercepat penyaluran KUR. Salah satunya dengan membuka opsi sinergi penyaluran dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah desa terkait. 

"Kami juga mendorong pelonggaran peraturan yang masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan di lapangan," tutur Ferry. Selain itu, pemerintah berencana menyediakan layanan KUR di bank pada akhir pekan dengan memperhatikan kondisi setiap bank.

Pemerintah menyadari kondisi tahun ini berdampak buat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Ferry, antisipasi dilakukan dengan berfokus pada peningkatan kualitas penyaluran KUR. Caranya melalui peningkatan jumlah debitor baru dan memastikan mereka yang ikut program ini bisa naik kelas. 

Realisasi KUR hingga 20 November tercatat tersalurkan kepada 3,93 juta debitor dengan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan) di angka 2,03 persen. Sebanyak 70 persen dana disalurkan kepada debitor yang baru pertama kali menerima KUR. Sementara itu, terdapat 53 persen dari debitor KUR tahun ini yang naik kelas. "Ini mengindikasikan bahwa semakin banyak UMKM yang memanfaatkan KUR untuk meningkatkan kapasitas usahanya."

Masih Ada Penyalur yang Meminta Jaminan

Perajin memproduksi batik khas Lebak motif Gula Sakojor di Chanting Pradana, Lebak, Banten, 8 November 2023. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Badiul Hadi menuturkan pemerintah perlu membenahi pelaksanaan penyaluran KUR agar bisa lebih optimal ke depan. Dia mencontohkan, beberapa penyalur masih meminta jaminan kepada calon debitor KUR meski syarat pinjaman ini bebas agunan. "Pemerintah harus berperan aktif jangan sampai dalam penyaluran di lapangan saling lempar tangan," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawari Setyorinny menekankan pentingnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan. Khususnya ihwal ketentuan penyaluran KUR yang selama ini berbeda di setiap wilayah. Sama seperti Badiul, dia menyinggung masih ada penyalur yang menagih agunan kepada pelaku UMKM saat mengajukan KUR. 

Hermawati juga berharap pemerintah tak hanya berfokus pada penyaluran KUR, tapi juga membantu memperbaiki iklim usaha. Saat ini, misalnya, sejumlah produsen makanan dan minuman kesulitan berproduksi gara-gara kenaikan harga bahan pangan.   

VINDRY FLORENTIN