Beban Abadi Subsidi Energi

Maju-mundur sejak tahun lalu, rencana pembatasan penjualan Pertalite bergulir kembali pasca-Pemilu 2024. Pemerintah berniat membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) RON 90 ini hanya untuk kendaraan pengangkut bahan pokok dan angkutan umum. Skenario lain adalah melarang penjualan Pertalite untuk mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc dan sepeda motor di atas 250 cc.   

Pembatasan penjualan Pertalite harus dilakukan karena nilai subsidi dan kompensasi BBM kian memberatkan belanja negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menetapkan pagu subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun, yang terdiri atas subsidi LPG dan BBM jenis solar Rp 113,3 triliun serta subsidi listrik Rp 73,6 triliun. 

Pagu subsidi energi pada 2024 lebih tinggi 13,7 persen dari realisasi subsidi energi pada 2023 yang senilai Rp 164,29 triliun. Di luar subsidi energi, belanja negara terbebani pula oleh kompensasi penjualan BBM jenis solar dan Pertalite serta listrik nonsubsidi yang harus dibayar pemerintah kepada Pertamina dan PLN secara berkala.  

Pada Januari 2024, Kementerian Keuangan membayar kompensasi kepada Pertamina sebesar Rp 132,44 triliun untuk periode kuartal I-III 2023 (Rp 82,73 triliun), 2022 (Rp 49,14 triliun), serta 2021 (Rp 569 miliar). APBN 2024 mematok kuota konsumsi Pertalite sebanyak 31,7 juta kiloliter, lebih tinggi 5,6 persen dari realisasi penyaluran Pertalite 2023 yang sebanyak 30 juta kiloliter. 

Menurut pemerintah, harga jual Pertalite yang sejak 3 September 2022 dinaikkan dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter masih di bawah harga keekonomian. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana menyebutkan harga keekonomian Pertalite fluktuatif, bergantung pada kurs rupiah dan Mean of Plats Singapore (MOPS).