Merangkai Studi Kelayakan LRT Bali

Lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, 6 Juli 2023. TEMPO/Tony Hartawan

 

Pada 2021, giliran Dinas Perhubungan Bali yang menggandeng KNR serta Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation (KIND) untuk menggarap studi awal atau pra-feasibility study LRT Bali. Dari kajian tersebut, panjang jalur proyek kereta ringan Bali ditambah menjadi 9,46 kilometer, yang akan dibangun dalam dua tahap. 

Fase pertamanya berupa jalur sepanjang 5,3 kilometer dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke area Kuta Central Park. Adapun 4,16 kilometer sisanya disambung ke Kelurahan Seminyak. Proses ini didanai dengan pinjaman berskema official development assistance (ODA) dari Korea Selatan. Saat penggarapan studi kelayakan, peran KNR diperkuat beberapa entitas lain, seperti Korea Railroad Corporation (Korail), KRC Co Ltd, Saman Co Ltd, serta Dongmyeong Co Ltd.

Menurut Ervan, hasil studi itu belum menjamin posisi konsorsium KNR sebagai pengelola LRT Bali. Perusahaan asal Negeri Ginseng itu tetap harus mengikuti tender yang nantinya disiapkan oleh penanggung jawab proyek kerja sama tersebut. Namun, kata dia, belum ada keputusan mengenai lembaga yang menjadi penanggung jawab. “Bisa dipegang pemda Bali, bisa juga pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan.”

Saat sedang mengevaluasi studi yang dibuat konsorsium KNR, Ervan meneruskan, pada tahun ini, Bappenas juga menerima studi kelayakan lain yang diajukan oleh salah satu badan usaha pelat merah. Dia menolak menyebutkan identitas perseroan tersebut. Namun kajian itu dipastikan hanya berisi pengembangan jalur LRT Bali dari Kuta Central Park menuju Seminyak. “Yang berbeda adalah jalurnya dirancang menjadi elevated (jalur layang),” katanya.

Rancangan jalur layang itu tak sesuai dengan aturan lokal Bali mengenai larangan pendirian proyek yang lebih tinggi ketimbang pura. Walau begitu, Ervan memastikan beberapa komponen dalam studi kedua itu ikut dievaluasi. Pasalnya, terdapat usulan mengenai efisiensi biaya dan pengadaan teknologi yang bisa diterapkan untuk studi kelayakan LRT versi jalur bawah tanah.  

Bappenas kembali menerima pengajuan studi kelayakan LRT Bali yang diusulkan sebuah entitas swasta pada Oktober 2023. Kajian ini identik dengan studi buatan pihak Korea, tapi jalurnya sudah diperpanjang sampai ke kompleks wisata di Canggu, Kecamatan Kuta Utara. Jarak antara bandara dan Canggu bisa mencapai 20 kilometer. Usulan teranyar itu mencakup pembangunan depo LRT. Sama halnya dengan studi kedua, Ervan menolak membeberkan identitas badan usaha tersebut.

“Perusahaan ini bekerja sama dengan Universitas Udayana,” kata dia. Proses studi ketiga ini akan berjalan hingga April tahun depan, kemudian dievaluasi pemerintah hingga Juni 2024. Proses lelang dan penentuan pemenang lelang LRT Bali, dia melanjutkan, ditargetkan selesai pada kuartal ketiga 2024.

Walau masih akan ada evaluasi secara menyeluruh, Ervan sempat mempresentasikan rancangan fase pertama LRT Bali—mengaitkan Bandara Ngurah Rai dan Kuta Central Park—dalam sebuah diskusi daring pada September lalu. Kebutuhan investasi untuk proyek yang menempuh jarak 5,3 kilometer itu tercatat sebesar US$ 592,28 juta atau berkisar Rp 9,10 triliun.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menargetkan peletakan batu pertama proyek kereta ringan Bali bisa dilakukan pada awal 2024. Dia menyebutkan studi proyek itu sudah digenjot sejak lama, tapi terbentur pandemi. “Tadi kita hidupkan lagi," kata Luhut setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 27 September lalu.

Sehari setelah itu, dalam perayaan hari ulang tahun di kediamannya, Luhut mengklaim proyek LRT Bali akan melibatkan beberapa investor asing. Beberapa negara yang terlibat dalam pendanaan proyek itu adalah Korea, Jepang, dan Cina. "Mana saja mau transfer teknologi dengan cepat dan murah kita akan ambil. Jadi, kita tidak asal preference.”

Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tuhiyat mengatakan perusahaan ikut memberi masukan perihal desain, skema pembiayaan, dan beberapa aspek lain untuk LRT Bali. Dalam forum jurnalis pada 25 Oktober 2023, dia menyebutkan keterlibatan itu didasari nota kesepahaman antara pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah Bali dalam hal pengembangan proyek kereta api.

Saat dimintai konfirmasi lagi kemarin, Tuhiyat memastikan belum ada kerja sama lebih jauh antara perusahaannya dan Pemerintah Provinsi Bali ihwal proyek kereta ringan. “Saya belum bisa bicara sebelum ada perjanjian kerja sama,” katanya.  

Guru besar bidang transportasi dari Universitas Indonesia, Sutanto Soehodho, mengatakan pembangunan LRT Bali akan rumit karena jalurnya harus berada di bawah tanah demi menghormati kearifan lokal. Konstruksinya juga dianggap rumit karena rawan melintasi lokasi permukiman, area wisata, rumah ibadah, dan situs budaya di Pulau Dewata. “Secara tata ruang, (ongkos) pembangunan kereta api di Bali memang sangat mahal.”

YOHANES PASKALIS | YOHANES MAHARSO | ANT