Pertengahan 2024, PUPR Targetkan Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Dihuni

Perbesar

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah dapat dihuni dan dimanfaatkan pada pertengahan 2024.

"Insya Allah di pertengahan tahun depan seluruhnya sudah bisa dimanfaatkan," ujar Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Jumat 25 Agustus 2023.

Iwan menambahkan bahwa pembangunan rumah jabatan tersebut sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu dan hingga Agustus 2023, progres pembangunan fisik 36 unit RTJM di IKN telah mencapai 22,86 persen.

Rumah jabatan menteri dibangun Direktorat Jenderal Perumahan setinggi dua lantai.

Pada lantai pertama terdiri dari teras, ruang kerja, ruang tunggu dan area kedinasan, ruang tamu, dan kamar tidur tamu. Sedangkan, di lantai kedua merupakan area pribadi yang terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak.

Adapun luas lahan per unit rumah tapak 1.000 meter persegi dan luas bangunan 580 meter persegi lengkap dengan meubel-nya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PUPR menerapkan desain elemen Nusantara

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam pembangunan RTJM di IKN, Kementerian PUPR juga tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian maupun pemanfaatan teknologi.

Beberapa aspek tersebut di antaranya responsif terhadap kontur tanah, iklim, bencana, serta penggunaan system smart home.

Kementerian PUPR menerapkan desain dengan memanfaatkan elemen Nusantara pada desain bangunannya.

Selain itu, para penghuninya nantinya juga mudah untuk menjangkau fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada minimal dengan waktu hanya 10 menit.

Sebelum ditetapkan untuk layak huni, Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan atau komisioning pada Juli 2024.

Pemeriksaan yang dilakukan seperti pengecekan lampu dan aliran air, fungsi tangga, pembagian ruangan, serta hal-hal lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bangunan-bangunan di IKN Nusantara layak untuk dihuni.