Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin pertumbuhan ekonomi tahun ini sekitar 5 persen dengan konsumsi rumah tangga masih resilien.
Sampai akhir tahun, pemerintah punya kesempatan mendongkrak ekonomi.
Pelemahan daya beli menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi.

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi bakal bertahan di kisaran 5 persen tahun ini. Bagi dia, realisasi ini merupakan sebuah capaian lantaran kondisi ekonomi sepanjang 2024 penuh tantangan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Ekonomi bertahan di sekitar 5 persen, padahal pertumbuhannya sudah dihantam suku bunga yang meningkat sangat tinggi sejak 2022," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 November 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sampai kuartal III 2024, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 4,95 persen. Penopang utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh 4,91 persen. Kontribusi komponen pengeluaran ini mencapai 53 persen terhadap produk domestik bruto.

Menurut Sri Mulyani, realisasi konsumsi rumah tangga ajek sejak masa pandemi usai. Pada kuartal III 2022 pertumbuhannya 4,9 persen, sedangkan pada periode yang sama tahun berikutnya 4,8 persen. Melihat realisasi pada kuartal ketiga tahun ini tak jauh berbeda, dia menilai konsumsi rumah tangga masih resilien sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.

Baca juga:

Pertumbuhan Ekonomi Melambat Akibat Daya Beli Masyarakat Melemah

Di sisi lain, investasi sektor swasta masih tumbuh, yang tecermin dari naiknya kinerja realisasi penanaman modal asing serta dalam negeri masing-masing 18,5 persen dan 11,6 persen secara tahunan. Kegiatan ekspor pun, menurut Sri Mulyani, masih tumbuh dengan ditopang industri penghiliran atau hilirisasi serta sektor jasa, yang menunjukkan tren positif pada kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Adapun Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5 persen. Sementara itu, Bank Dunia atau World Bank pada Oktober 2024 mengerek naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 4,9 persen menjadi 5 persen.

Proyeksi Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah tak terpaut jauh dari pemerintah. Menurut dia, ada peluang ekonomi bisa mencapai 5,1 persen tahun ini. Dengan catatan, pemerintah bisa mengoptimalkan momentum yang tersisa dalam satu bulan terakhir pada 2024, salah satunya perayaan Natal dan tahun baru.

Masalahnya, saat ini daya beli masyarakat tengah melemah. Sebagai perbandingan, Piter menyebutkan, data kuartal III 2023 menunjukkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,05 persen. Namun, pada kuartal I tahun ini, realisasinya hanya 4,9 persen. Padahal pada periode tersebut ada perhelatan pemilihan umum serta perayaan Idul Fitri, yang umumnya mendongkrak konsumsi.
Kendala lainnya adalah pemerintahan baru tidak bisa bergerak cepat memanfaatkan momentum. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik pada 20 Oktober 2024, memutuskan menyusun kabinet yang terdiri atas 48 kementerian, lebih banyak dari pemerintahan sebelumnya dengan 34 kementerian. Sebanyak 16 kementerian era Prabowo merupakan kementerian baru hasil perubahan nomenklatur di tujuh kementerian. Belum lagi ada pembentukan badan baru.

"Sekarang mereka masih sibuk membicarakan anggarannya. Ada (kementerian/lembaga) yang masih mencari stafnya, kantornya belum ada, dan sebagainya. Jadi memang kabinet yang lebih gemuk, lebih gemoy, ini menghambat," kata Piter. Menurut dia, konsolidasi organisasi ini bakal butuh waktu setidaknya enam bulan.
Piter mengingatkan, di tengah kondisi pelemahan konsumsi saat ini, pemerintah harus punya langkah antisipasi secepatnya. Jika tidak, ekonomi mungkin saja tumbuh di bawah 5 persen tahun ini.

Direktur Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menambahkan, faktor lain pendorong ekonomi pada akhir tahun ini adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Ada pula faktor bonus akhir tahun yang akan meningkatkan pendapatan. Akhir tahun juga identik dengan kenaikan belanja pemerintah menjelang masa berakhirnya tahun anggaran.
Secara teori, Huda menyebutkan seharusnya pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun ini akan meningkat dengan adanya sejumlah momentum itu. "Sisa akhir tahun ini bisa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi 2024 secara akumulatif di angka 5,00-5,05 persen," ucapnya. Namun faktor tersebut harus didukung dengan harga-harga yang terjaga stabil. Artinya, inflasi harus stabil.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal pun menyatakan kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi terletak pada daya beli masyarakat. "Di bidang fiskal, jangan sampai ada kebijakan kontraproduktif yang malah bisa menambah beban masyarakat," ujarnya.

Pernyataan Sri Mulyani yang menyebutkan konsumsi rumah tangga masih tumbuh memang betul. Namun, Faisal mengingatkan, pertumbuhan tersebut makin melambat tahun ini. Pasalnya, pada 2023, konsumsi bisa tumbuh di kisaran 5 persen.

Faisal yakin tak ada kecenderungan masyarakat menahan belanja dengan sengaja saat ini. "Dana pihak ketiga (DPK) di perbankan tumbuh melambat dalam beberapa bulan terakhir," ujarnya. Dia merujuk pada data Bank Indonesia yang menyatakan DPK per Juli 2024 tumbuh 7,72 persen, sedangkan pada bulan sebelumnya tumbuh 8,45 persen. Pertumbuhan pada Agustus 2024 kembali melemah menjadi 7,01 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kiri), Suahasil Nazara (kedua kiri), Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), dan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi (kanan), menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 November 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan menyatakan pemerintah terus berupaya memperkuat daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut ditempuh, di antaranya, melalui penyaluran program perlindungan sosial, baik reguler maupun nonreguler, dan stimulus di sektor perumahan, seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah.

Pemerintah juga memberikan stimulus di sektor otomotif serta meningkatkan kewirausahaan kelas menengah melalui peningkatan akses permodalan lewat kredit usaha rakyat dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. "Selain itu, akselerasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui pelonggaran automatic adjustment akan dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor strategis," kata Ferry. Pemerintah pun berkomitmen memastikan inflasi Indonesia tetap terjaga dalam rentang target sasaran 2,5±1 persen.