![Prabowo Subianto setelah menerima calon menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/10/14/id_1345163/1345163_720.jpg)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan memisahkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kemenkop UKM bukan satu-satunya kementerian yang dikabarkan akan dipecah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) santer dikabarkan akan mengalami nasib serupa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, UMKM memang merupakan sektor yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Terlebih, jumlah UMKM di seluruh Indonesia saat ini mencapai angka sekitar 66 juta pelaku usaha. Sementara koperasi juga merupakan isu krusial yang perlu mendapatkan dukungan.
Namun, di tengah situasi anggaran dan ruang fiskal yang menyempit seperti sekarang ini, Bhima mengatakan momentum memisahkan Koperasi dan UMKM menjadi dua kementerian berbeda justru berpotensi menambah beban anggaran baru. Ia justru meragukan efektivitas dari kebijakan pemecahan kementerian ini.
Musababnya, kementerian baru ini akan memerlukan anggaran tambahan untuk belanja pegawai dan keperluan birokrasi. Mereka tidak akan hanya akan mengambil sumber daya dari direktorat yang sudah lebih dulu ada di bawah Kemenkop UKM. Belum lagi pembangunan gedung baru untuk kompleks perkantoran.
"Artinya dari sisi anggaran bukan momentum yang tepat," ucap Bhima saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Oktober 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya membidik defisit di kisaran 2,45-2,82 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran pemerintahan baru diprediksi sejumlah kalangan akan terbatas dengan adanya berbagai proyek berbiaya jumbo, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan makan bergizi gratis.
Alih-alih pertimbangan teknokratis, Bhima justru menilai rencana pemecahan kementerian ini lebih banyak didorong oleh pertimbangan politis untuk mengakomodasi kepentingan koalisi. Prabowo diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PSI, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Belakangan, Partai NasDem, PKB, dan PKS menyusul bergabung.
"Kalau secara politik lebih dominan untuk konsolidasi para relawan dan bagi-bagi jabatan kepada partai politik pendukung," kata Bhima.
Foto 
