Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun yakin pemangkasan anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tak bakal mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya sejumlah ekonom menyebut kebijakan ini bakal berpengaruh karena porsi belanja pemerintah berkontribusi bagi pertumbuhan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota dewan dari fraksi Partai Golkar itu mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2025 tak akan terdampak kebijakan penghematan. “Belanja pemerintah itu di dalam komponen pertumbuhan cuma antara 6 sampai 8 persen,” ujar Misbakhun di Gedung DPR, Kamis, 6 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia justru berpendapat hasil penghematan anggaran Rp 306 triliun yang di antaranya bakal digunakan untuk menambal program Makan Bergizi Gratis itu bakal turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dari situ (efisiensi) kan tambahan Rp 100 triliun untuk makan bergizi gratis, (jadi) Rp 171 triliun. Itu menghidupkan UMKM dan itu belanja, produktif,” ucap Misbakhun.
Misbakhun juga membantah kas negara sedang seret sehingga pemerintah butuh berhemat. “Jangan mengaitkan soal cashflow APBN dengan masalah penghematan. Tidak ada kaitannya,” ucapnya.
Sebab, menurut dia, penerimaan negara sudah ditetapkan berasal dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan lain-lainnya. Selain itu, struktur dan defisit APBN juga tak akan berubah.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky sebelumnya mengatakan langkah Prabowo untuk menghemat Rp 306 triliun bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dampak akan semakin terasa bila total anggaran yang dihemat itu seluruhnya dialihkan untuk program-program prioritas seperti makan bergizi.
Awalil memaparkan pada 2024, pengeluaran pemerintah bisa tumbuh 6,61 persen. Kontribusinya mencapai 0,48 persen poin dari pertumbuhan ekonomi 5,03 persen. “Dengan demikian, jika konsumsi pemerintah alami kontraksi 2025, maka kontribusinya juga mengurangi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia lalu menyarankan pemerintah menggunakan anggaran hasil penghematan itu untuk menambal defisit yang tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Defisit 2025 ditargetkan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Jika target pendapatan tidak tercapai sementara belanja tidak dikurangi sejak awal, menurut dia, maka defisit akan melebar bahkan mendekati 3 persen terhadap PDB. Akibatnya, risiko kenaikan utang dan investasi dalam negeri terkendala bakal makin berat. Hal ini akhirnya bakal berdampak pula pada target pertumbuhan ekonomi.
Foto 
