Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Prabowo Sebut Anggaran Bocor, Kepala Bapenas: Cek ke BPK

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro enggan berkomentar banyak terkait pernyataan Prabowo Subianto yang memperkirakan 25 persen anggaran bocor.

7 Februari 2019 | 12.26 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari
Perbesar
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro enggan berkomentar banyak terkait pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang memperkirakan 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor.

Baca juga: Prabowo: Anggaran Indonesia Bocor 25 Persen karena Mark up Proyek

"Begini saja, cek pernyataan itu dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Udah itu saja," ujar Bambang saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis 7 Februari 2019.

Menurut Bambang, setiap tahun pemakaian anggaran pemerintah diaudit dan diawasi oleh BPK. Hasilnya pun menjadi acuan bagi pemerintah untuk memperketat penggunaan anggaran. "Yang pasti acuan pemerintah kepada BPK," ujarnya. 

Bambang menegaskan bahwa pemerintah tidak mau jika ada anggaran yang digelembungkan. "Satu persen pun kita tidak mau anggaran dimark up," ujarnya. 

Sebelumnya, Prabowo di depan Federasi Buruh Metal Indonesia memperkirakan sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. Prabowo menyebut salah satu penyebab anggaran bocor adalah mark up atau penggelembungan harga yang dilakukan oknum-oknum.

Dengan hitungan 25 persen kebocoran dari anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun, maka hampir Rp 500 miliar uang yang hilang. “Bayangkan jembatan harganya Rp 100 miliar ditulis Rp 150, 200, 300 miliar. Dan ini terjadi terus menerus,” ucap Prabowo.

FIKRI ARIGI

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus