Proyek Ibu Kota Baru Dimulai Tahun Ini

Perbesar

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 17 Desember 2019. BPMI Setpres/Muchlis Jr

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Sejumlah infrastruktur penunjang menjadi titik mula kawasan inti ibu kota baru.
Pemerintah memperkuat sejumlah bendungan untuk ibu kota baru.
Setelah tertunda, proyek ibu kota baru akan dimulai tahun ini.

JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan proyek jalan akses dan saluran air bersih sudah berjalan pada momen peletakan batu pertama atau groundbreaking ibu kota baru di Kalimantan Timur, yang ditargetkan berlangsung tahun ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan pengembangan infrastruktur penunjang itu menjadi titik mula kawasan inti ibu kota negara (IKN) seluas 5.644 hektare. “Target groundbreaking diharapkan tahun ini, tapi semua tergantung penyelesaian regulasi pendukungnya,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setelah mengantongi rencana induk yang disusun Bappenas, pengembangan IKN dilanjutkan oleh sejumlah kelompok kerja (pokja) yang berisi gabungan perwakilan kementerian dan lembaga. Rudy mengatakan pokja IKN menangani isu infrastruktur, pembiayaan, lingkungan hidup, aparat sipil, pertahanan, sosial-budaya, serta tata ruang dan pertanahan.

Pokja infrastruktur yang beranggotakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kata Rudy, tengah menyiapkan akses dari Kota Balikpapan ke kawasan inti IKN baru. “Sudah pasti proyek jalan menjadi yang pertama karena untuk distribusi logistik pembangunan berikutnya,” kata dia.

Pada September 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengembangkan Jembatan Pulau Balang sepanjang 850 meter yang menghubungkan Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, salah satu area yang termasuk lingkaran inti IKN. Proyek senilai Rp 1,3 triliun yang menjadi opsi jalur pengganti kapal feri ini saat itu tercatat sudah rampung hingga 86 persen. Jembatan ini merupakan satu dari tiga proyek strategis untuk ibu kota baru yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah pusat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono dalam pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air baku kawasan rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, 6 Desember 2019. Biro Komunikasi Publik PUPR

Rudy mengatakan pemerintah sedang memperkuat kapasitas Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara sebagai sumber air baku. Awalnya, tanggul berdaya tampung hampir 11 juta meter kubik atau setara arus air 2.000 liter per detik itu hanya untuk kebutuhan penduduk Balikpapan. Namun fungsinya ditargetkan melebar ke kawasan IKN. “Kalimantan dipilih sebagai IKN karena memiliki sejumlah resource yang bisa dikembangkan,” ujar Rudy.

Bendungan tersebut merupakan satu dari beberapa penunjang air bersih ibu kota baru yang sudah teridentifikasi. Sumber air lainnya adalah Bendungan Batu Lepek di Kutai Kertanegara serta hulu Sungai Mahakam. Namun, hingga berita ini ditulis, sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR belum memberikan jawaban atas pertanyaan Tempo.

Proyek pemindahan ibu kota negara yang sudah didengungkan sebelum era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sempat tertunda karena pemerintah memprioritaskan anggaran untuk menambal biaya penanganan pandemi Covid-19. Penyusunan regulasi IKN yang awalnya ditargetkan terbit pada Juli 2020, dilanjutkan dengan groundbreaking sebulan setelahnya, tak terwujud.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pembangunan istana kepresidenan di Kalimantan Timur bisa mulai dikerjakan tahun ini. Meski diklarifikasi masih merupakan konsep awal, desainnya sempat beredar di media sosial.

“Kami optimistis mudah-mudahan istana presiden bisa groundbreaking tahun ini. Tanggal 17 Agustus 2024, presiden bisa melaksanakan upacara kemerdekaan di ibu kota baru,” kata Suharso dalam rapat kerja di Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 Maret lalu.

Dalam rancangan yang dipublikasikan Bappenas, IKN baru akan diperluas menjadi 56 ribu hektare bila kawasan intinya sudah selesai. Pada tahap akhir, ibu kota baru ini akan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung di area seluas 256 hektare.

Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, menilai proyek IKN seharusnya belum menjadi prioritas di tengah proses pemulihan ekonomi. “Perlu ada pertimbangan soal dampak proyek ini terhadap percepatan perbaikan ekonomi, tak hanya di Kalimantan, tapi juga secara nasional,” ujarnya.

Dia mengatakan, pada tahap awal, IKN akan mendongkrak kinerja industri besi dan baja serta bisnis kontraktor untuk pembangunan hunian pekerja, baik sementara maupun permanen. Ada juga efek domino ke sektor makanan dan minuman, perdagangan, serta sektor transportasi. Namun, menurut dia, kondisi itu berlaku di masa normal atau sebelum masa pandemi. “Di tengah pandemi, pembentukan nilai tambah dari ibu kota baru ini masih sulit,” kata dia.