Proyek Pembangunan Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif di IKN Bakal Dilelang pada Kuartal I 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan lelang pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai pada 2025. Ia menargetkan lelang dapat dilakukan pada kuartal I.

“Harusnya Q1 (kuartal I). Tapi kan masih menunggu review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat, 6 Desember 2024. “Saya kan sudah ngomong, semua anggaran infrastruktur saya dibintang. Menunggu review BPKP.”

Sementara pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif belum dilelang, Dody mengatakan, Kementerian PU berfokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur eksekutif.

Sebelumnya, dalam forum rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Selasa, 3 Desember 2024, Dody juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Dalam paparannya, Dody merinci anggaran tersebut bakal digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 miliar untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Sedangkan Rp 4.969,63 miliar bakal digunakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.

Adapun bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan yang dimulai di era Presiden Jokowi ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan timeline tidak berubah meski ada penyesuaian pembangunan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Tetap (hingga 2045). Bismillahirrahmanirrahim pokoknya,” kata Diana ketika ditemui di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat, 15 November 2024.

Diana menuturkan, Kementerian PU memang saat ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk target swasembada pangan dan swasembada energi. Hal ini sebagaimana program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kendati begitu, ia memastikan pembangunan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur itu diteruskan. “Lanjut, sesuai dengan yang disampaikan Pak Prabowo,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Penataan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian untuk pembangunan IKN. Alasannya, pemerintah memiliki prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia.

“Kita juga dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Tentu, tidak ada kata tidak terbatas kalau bicara tentang anggaran,” kata AHY, Kamis, 31 Oktober 2024.

AHY juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan atau pusat politik. Karena itu, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Target pembangunan ini bukan sekadar pembangunan kantor, tetapi mencakup fasilitas pendukung perumahan untuk para aparatur sipil negara (ASN).

“Targetnya, empat-lima tahun ke depan, sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, 8 November 2024.

Pilihan Editor: Rekrutmen Pendidikan Calon Staf dan Pegawai OJK Tutup Akhir Pekan, Cek Persyaratannya