Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan sudah ada kepastian anggaran untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Adapun besar anggaran yang disiapkan pemerintah pusat itu diklaim cukup untuk membiayai proses pembangunan hingga tahun 2024 mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengantongi rincian kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap pertama. Meski begitu, hingga kini nominal kebutuhan anggaran itu masih terus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN atau Bappenas, dan juga Otorita IKN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kita mendapatkan informasi bahwa Kementerian Keuangan siap dengan pendanaannya dari 2022-2024. Sudah disiapkan," kata Endra ketika dihubungi, Kamis, 17 Maret 2022. "Kita sudah punya angkanya."
Berikutnya, Endra memaparkan bahwa pembangunan IKN yang akan dikerjakan sampai dengan 2024 disebut sebagai tahap 1 yang terdiri atas infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar yang sedang dan akan dibangun pada tahun ini meliputi infrastruktur jalan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta bangunan-bangunan utama untuk kegiatan pemerintahan.
Ia memastikan bahwa pembangunan IKN tidak sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tetapi juga akan melibatkan investasi badan usaha dan juga keterlibatan pendanaan dari negara-negara sahabat.
Prinsipnya, kata Endra, jika pemerintah merasa sudah siap, maka lelang untuk pekerjaan infrastruktur bisa langsung digelar. "Kalau (infrastruktur) air malah sudah berjalan seperti Bendungan Sepaku," tuturnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya menyebutkan kawasan pengembangan IKN memiliki total luas lahan 256.000 hektare. Dari luas lahan itu, yang akan difokuskan untuk menjadi kawasan IKN sekitar 56.000 hektare yang di dalamnya akan dibangun kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan dengan luas 6.671 hektare.
Dalam pembangunan kawasan inti akan ada lima tahapan yang akan dikerjakan, mulai dari 2022 sampai dengan 2025. Tahap pertama akan dimulai pada 2022-2024 dengan fokus pada pembangunan kawasan inti pemerintah.
Lebih jauh, Basuki menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan kawasan inti pemerintah di IKN ditaksir mencapai Rp 46 triliun untuk membangun gedung-gedung pemerintah mulai dari Istana Negara hingga gedung-gedung kementerian dan lembaga.
"Kawasan inti pusat pemerintah itu APBN," ucap Basuki. "Setelah itu, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan itu bisa KPBU, bisa investasi. Tapi yang pemerintah itu semua jadi aset negara jadi harus APBN."
BISNIS
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
