Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada kemarin. Rapat yang berlangsung secara tertutup itu tidak mengulas soal penambahan anggaran Rp100 triliun yang diusulkan BGN untuk tambahan dana program makan bergizi gratis di tahun pertama. "Tidak," ucap Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditanya apakah rapat yang selesai pukul 20.00 WIB itu membahas anggaran tambahan untuk MBG.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan menegaskan saat ini ia mengutamakan pengoptimalan alokasi dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp71 triliun. "Badan Gizi sudah menerima uang Rp71 triliun itu adalah anggaran yang sudah fixed. Dan Bapak Presiden selalu menyampaikan untuk program Badan Gizi itu akan didanai khusus oleh APBN," kata Dadan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menjelaskan yang menjadi diskusi utama saat rapat dengan DPR adalah penyerapan dari dana tersebut. Termasuk pula, kata Dadan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan anggaran sebesar Rp71 triliun.
Senada dengan pernyataan Dadan, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyatakan agenda rapat yang ia pimpin belum menyentuh pembahasan tambahan anggaran MBG senilai Rp100 triliun. "Tadi kami belum bicara detail karena kami masih bicara yang Rp71 triliun," ucap Felly.
Politikus Partai Nasional Demokrat itu beralasan dana awal untuk MBG belum terserap semua, jadi pembahasan difokuskan untuk alokasi Rp71 triliun sebelum nanti akhirnya menggodok wacana tambahan anggaran. Selain itu, Felly juga menyebut titik berat pembahasan sewaktu rapat ialah tata kelola dan sistem kontrol pelaksanaan makan bergizi gratis dari hulu ke hilir.
Felly menilai banyak hal-hal teknis tentang pelaksaan MBG yang belum diikat dengan regulasi. "Kesimpulan rapat itu menyangkut payung hukum semua untuk melindungi berbagai pihak, mulai dari BGN itu sendiri hingga pihak-pihak yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional," ucap Felly tanpa merinci apa yang ia maksud apa saja hal yang belum diatur dari MBG.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana merekomendasikan tambahan anggaran MBG senilai Rp100 triliun untuk bisa memenuhi target 82,9 juta orang penerima manfaat di akhir 2025. "Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta," kata Dadan usai mengikuti rapat terbatas, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025. Dadan mengatakan dalam rapat itu, Prabowo Subianto menyatakan ingin melakukan percepatan pemberian MBG.
Menurut Dadan, apabila hanya mengandalkan anggaran yang saat ini sudah ada yaitu Rp71 triliun, percepatan itu tidak bisa dilakukan karena anggaran tersebut dalam hitungan BGN hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Maka dari itu dibutuhkan penambahan anggaran.
Antara berkontribusi pada penulisan Berita ini.
Foto 
