Rencana Merger BUMN Karya

Perbesar

Proyek konstruksi gedung bertingkat yang dikerjakan PT PP (Persero) Tbk. di Jakarta, 6 Januari 2023. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Merger BUMN konstruksi terhalang kinerja keuangan sejumlah perusahaan.
Jumlah BUMN karya dikurangi dari sembilan menjadi hanya empat.
Sejumlah perseroan masih berfokus memulihkan keuangan mereka.

JAKARTA — Tekanan utang jangka pendek membuat rencana penggabungan bisnis badan usaha milik negara (BUMN) bidang konstruksi atau BUMN karya makin buyar. Peneliti BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan skema merger bisa mendongkrak jumlah aset dan ekuitas BUMN karya sehingga lebih menarik bagi pemodal kreditor serta pemodal.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lantaran kembali ke inti bisnis masing-masing, konsolidasi usaha juga membuka pintu kemitraan antar-kontraktor pelat merah yang selama ini kerap berebut proyek sejenis. Masalahnya, keuangan BUMN karya belum cukup sehat untuk dileburkan ke dalam holding. “Restrukturisasi utang dulu untuk jangka pendek dan menengah, setelahnya baru merger untuk peningkatan daya saing,” ucapnya kepada Tempo, kemarin, 23 Mei 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Gagasan merger BUMN karya bergulir sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kondisi finansial perusahaan jasa konstruksi dianggap akan membaik bila bekerja sesuai dengan spesialisasi usaha masing-masing. Pada Februari 2019, tiga BUMN mengklaim sudah mengantongi restu mayoritas pemegang saham ihwal pengubahan anggaran dasar (AD) agar bisa melebur ke dalam holding.

Ketiga entitas yang saat itu siap melepas status perseroan adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Namun rencana itu menguap begitu saja. Awal tahun lalu, rencana peleburan anak usaha BUMN karya produsen beton pracetak (precast) yang justru mencuat, meski akhirnya kabar itu pun tak jelas ujungnya.

Belakangan, Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung kembali rencana merger perusahaan karya. Menurut dia, Kementerian membuka peluang efisiensi sembilan perusahaan jasa konstruksi pelat merah yang ada saat ini menjadi empat entitas, baik lewat skema merger maupun pergeseran kepemilikan. Erick mengklaim sudah ada peta jalan atau roadmap yang disusun Kementerian bersama perusahaan konsultan Boston Consulting Group.

Dari bocoran Erick, BUMN karya berskala besar, seperti PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, bisa dilebur. Diikuti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk. Adapun BUMN karya lainnya bisa dileburkan dan dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) serta PT Danareksa (Persero). "Tapi ini belum jadi keputusan," kata Erick di kantornya, awal bulan ini.

Pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, 25 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan

Ihwal skema merger yang diungkapkan Erick, Toto menilai upaya peleburan sulit dilakukan karena struktur keuangan para kontraktor pelat merah itu masih timpang. Hal yang jadi kesamaan perusahaan-perusahaan tersebut hanyalah soal besarnya beban utang yang sedang ditanggung. “Harus ada kesepakatan dengan kreditor untuk melancarkan restrukturisasi keuangan.”

Laporan keuangan kuartal I 2023 sejumlah BUMN karya, terutama yang berstatus perusahaan terbuka, menggambarkan tekanan usaha akibat utang dan tagihan jangka pendek. Total liabilitas PT Waskita Karya Tbk, misalnya, tercatat naik dari Rp 83,98 triliun pada akhir 2022 menjadi Rp 84,37 triliun per 31 Maret lalu. Perseroan berkode saham WSKT ini dikejar utang jangka pendek sebesar Rp 21,23 triliun. Demi kepastian modal kerja beberapa waktu ke depan, manajemen WSKT pun menunda pembayaran kupon obligasi ke-15 dan ke-16 hingga Agustus 2023

Wijaya Karya juga belakangan menangguhkan pelunasan fasilitas pokok dan bunga kepada perbankan demi restrukturisasi jangka panjang. Utang yang dipikul emiten berkode WIKA itu mencapai Rp 55,73 triliun pada 31 Maret 2023. Namun tagihan jangka pendek dari jumlah itu mencapai Rp 34,03 triliun.

Adapun total utang PT PP (Persero) Tbk pada periode yang sama sebesar Rp 43,81 triliun, terdiri atas utang jangka pendek sebesar Rp 26,61 triliun dan Rp 17,19 triliun untuk utang jangka panjang. Sedangkan utang jangka pendek PT Adhi Karya (Persero) Tbk berkisar Rp 23 triliun dari total utang tiga bulanan pertama 2023 yang menembus Rp 30,29 triliun.

Merger BUMN Konstruksi Selalu Terhambat

Wakil Ketua Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Manurung, berniat menagih kembali rencana peleburan BUMN karya. Menurut dia, pemerintah berhasil melakukan merger di bidang pertambangan, kepelabuhan, aviasi, dan sektor lain, tapi selalu terhambat di sektor konstruksi. “Harus dipercepat agar bisnis BUMN karya lebih efisien. Tapi kami juga setuju memang harus setelah restrukturisasi utang,” ucap dia, kemarin.

Meski tak dikaitkan dengan beban utang, Martin pun mendesak perbaikan tata kelola manajemen BUMN karya. Selain dikritik karena finansial yang tidak sehat, entitas konstruksi milik negara belakangan tersangkut kasus hukum. Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, sebagai tersangka dugaan korupsi dalam penyimpangan fasilitas pembiayaan bank penyalur kredit PT Waskita Karya dan anaknya, PT Waskita Beton Precast. Ada juga PT Amarta Karya (Persero) yang digugat para vendor karena kendala pembayaran tagihan.

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, sependapat soal urgensi perbaikan finansial sebelum konsolidasi. Bila dipaksakan dalam waktu dekat, ujar dia, BUMN yang risiko finansialnya lebih kecil harus ikut menanggung beban entitas lain yang lebih berat. “Merger harus hati-hati agar yang masih sehat tidak bercampur dengan yang keuangannya sakit.”

Hingga berita ini ditulis, pertanyaan Tempo mengenai kelanjutan penggabungan BUMN karya belum dijawab oleh sejumlah pejabat Kementerian BUMN. Sekretaris Perusahaan PT PP, Bakhtiyar Efendi, menyatakan masih menunggu arahan dari pemerintah soal rencana tersebut. “Belum ada pembahasan lagi. Yang pasti, kami sedang berusaha tetap menjaga rasio keuangan agar tetap wajar,” tuturnya.

Jawaban Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya, Farid Budiyanto, soal rencana konsolidasi tersebut pun hampir sama. Dia memastikan bahwa perseroan terus memangkas beban bunga dan liabilitas secara bertahap. “Misalnya lewat pembayaran surat utang jangka pendek dan reprofiling utang,” katanya. Salah satu komitmen yang dipenuhi manajemen pada bulan ini adalah pembayaran kupon obligasi berkelanjutan III tahap III tahun 2022 seri A dan C senilai Rp 98 miliar.”

YOHANES PASKALIS | ANTARA