Risiko Besar Pergantian Gubernur BI

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Isu reshuffle kabinet makin santer.
Sri Mulyani disebut-sebut akan menjadi Gubernur BI.

PEMILIHAN presiden baru akan berlangsung tahun depan. Namun pergulatan di balik layar di antara petinggi partai politik sudah mulai berlangsung seru. Pasar tentu mencermati adu pengaruh, lobi, dan kekuatan politik itu yang dapat berdampak luas. Setidaknya, dalam jangka pendek, pergulatan itu berpotensi mendorong perombakan jajaran pejabat di level menteri atau reshuffle kabinet hingga pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Boleh saja istana berkelit menyatakan reshuffle kabinet, jika benar terjadi, tidak berlatar belakang kontestasi politik, melainkan upaya memperbaiki kinerja pemerintah. Namun sulit menghilangkan kesan bahwa pergantian menteri berhubungan dengan niat partai-partai mendukung calon presiden yang berbeda dengan kehendak koalisi partai penyokong Presiden Joko Widodo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejauh ini, isu reshuffle kabinet memang belum mempengaruhi pasar. Investor masih punya keyakinan kuat. Ekonomi Indonesia, siapa pun menterinya, sepertinya tak akan berubah haluan secara drastis hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024. Pasar menilai Jokowi sudah bulat mengadopsi kebijakan probisnis demi mengundang investor sebanyak-banyaknya. Berbagai soal yang dianggap menghalangi tujuan itu, seperti aturan pelestarian lingkungan dan regulasi perburuhan yang rigid, sudah diubah.

Contohnya jelas: terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 pada pengujung tahun lalu. Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Maka pasar finansial tak terlalu peduli terhadap makin intensifnya negosiasi politik para elite partai di tengah kabar pergantian menteri.

Cuma, ada pengecualian karena satu pergeseran pejabat sangat berpotensi menggoyang pasar. Ini soal pemilihan Gubernur BI pada Mei nanti. Sesuai dengan ketentuan, presiden harus menyampaikan nama-nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat tiga bulan sebelum masa jabatan gubernur bank sentral yang lama berakhir. Itu sebabnya bursa nama calon Gubernur BI 2023-2028 menjadi satu topik politik terhangat di kalangan analis pasar.

Satu nama menjadi pusat perhatian dalam rencana pergantian ini: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Makin kuat berembus kabar bahwa Sri Mulyani masuk bursa pencalonan Gubernur BI. Jabatan itu memang amat bergengsi. Tapi, jika dia benar-benar “ditendang ke atas” sehingga harus meninggalkan pos Menteri Keuangan yang ia pegang sejak 2016, efeknya bisa berbeda dibandingkan dengan pergantian menteri lain. Sri Mulyani punya sederet peran penting dalam menjaga keyakinan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Salah satunya ditunjukkan melalui jangkar terpenting yang menjaga investor tetap merasa nyaman: kebijakan fiskal yang tetap pruden.

Tahun lalu, Sri Mulyani berhasil mengerem defisit anggaran agar tidak meledak. Bahkan rasio defisit itu hanya 2,38 persen terhadap produk domestik bruto, di bawah ambang batas 3 persen pada saat situasi normal. Betul, pemerintah tahun lalu memperoleh pendapatan ekstra karena lonjakan harga komoditas ekspor. Namun, tanpa pengendalian yang ketat, para politikus partai yang menjadi menteri tentu ingin tetap royal berbelanja tanpa peduli terhadap prinsip-prinsip pruden dalam pengelolaan anggaran.

Kebijakan fiskal yang pruden jelas menenangkan investor. Itulah salah satu alasan dana investasi asing mulai kembali mengalir masuk ke obligasi pemerintah. Per 7 Februari 2023, posisi dana asing yang tertanam di obligasi pemerintah sudah mencapai Rp 813,9 triliun, naik tajam ketimbang posisi di awal tahun yang sebesar Rp 762,9 triliun.

Politikus tentu berpandangan sebaliknya. Belanja pemerintah merupakan sumber daya politik yang penting dalam penguatan posisi elektoral. Mereka selalu mendesak Menteri Keuangan sebagai bendahara negara tidak terlalu ketat menahan pencairan anggaran. Ini adalah pergulatan yang selalu terjadi dalam pemerintahan dan sejauh ini Sri Mulyani relatif berhasil menahan desakan politik itu. Dus, jika dia benar-benar masuk ke DPR untuk dipilih sebagai Gubernur BI, pasar finansial akan melihat sinyal negatif. Rem penjaga agar kebijakan fiskal tetap pruden bisa terlepas.