Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meresmikan groundbreaking proyek hilirisasi timah di Kota Batam. Proyek yang melibatkan investasi senilai Rp1,2 triliun ini bertujuan untuk memperkuat industri pengolahan timah nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa fasilitas pengolahan timah tersebut dimiliki oleh PT Batam Timah Sinergi (BTS) dan fasilitas tin solder oleh PT Tri Charislink Indoasia (TCI). Dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung percepatan perizinan, realisasi investasi, serta pengembangan sumber daya manusia lokal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami mendorong BTS dan TCI untuk menarik lebih banyak investor sebagai offtaker produk mereka, sehingga tercipta ekosistem industri timah yang berkelanjutan,” kata Todotua. Menurutnya, peresmian ini menjadi tonggak penting dalam transformasi industri timah nasional, mengingat fasilitas tersebut nantinya akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
Todotua menjelaskan bahwa PT Cipta Persada Mulia, sebagai induk usaha BTS dan TCI, memiliki peran strategis dalam ekosistem timah nasional. Kegiatan perusahaan mencakup pertambangan bijih timah melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga produksi tin ingot di smelter miliknya. Produk tin ingot tersebut kemudian diolah lebih lanjut oleh BTS menjadi tin chemical dan oleh TCI menjadi tin solder serta tin heat stabilizer.
Selain mendukung hilirisasi, proyek ini juga berkontribusi pada pemerataan pembangunan industri di luar Pulau Jawa. Batam dipilih karena lokasi strategisnya dekat jalur perdagangan internasional serta infrastruktur logistik yang memadai, yang memberikan keunggulan dalam efisiensi ekspor-impor komponen.
“Indonesia, sebagai negara dengan cadangan timah terbesar kedua di dunia, harus memanfaatkan sumber daya ini secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah. Hilirisasi komoditas timah di Indonesia diperlukan untuk menyerap produksi tin ingot dalam negeri dan mengembangkan industri hilir dengan potensi pasar global yang tinggi,” tambah Todotua.
Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
“Investasi di sektor hilirisasi menyumbang 22-23 persen dari total investasi di Indonesia dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Ini menunjukkan dampak besar hilirisasi terhadap perekonomian,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat lalu.
Rosan mencontohkan, ekspor nikel pada 2017 hanya senilai 3,3 miliar dolar AS, namun nilai ekspor produk turunan nikel yang diproses di dalam negeri melonjak menjadi 30,4 miliar dolar AS. Selain meningkatkan nilai ekspor, hilirisasi juga membuka peluang pekerjaan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
Bonus Demografi dan Transformasi Nasional
Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada 2025. Pemerintah telah menyiapkan strategi transformasi nasional berbasis tiga pilar: sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
Transformasi sosial mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan berbasis science, technology, engineering, art, dan mathematics (STEAM) serta penguatan pendidikan vokasi. Di sisi lain, transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan sektor-sektor baru seperti industri hijau dan ekonomi digital. Transformasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi sederhana, termasuk penerapan Omnibus Law.
Pemerintah juga mencanangkan delapan strategi prioritas untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Strategi tersebut meliputi peningkatan produktivitas sektor agrikultur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta percepatan investasi di sektor energi terbarukan dan transformasi digital.
Foto 
