Semua Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Sudah Kami Periksa

LAPORAN Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Bank BNI macet dan terindikasi fiktif. Tapi temuan itu tak mengejutkan bagi Direktur Utama Bank BNI Gatot Mudiantoro Suwondo. Sebab, sebelum BPK melansir laporan pada November 2014, tim internal BNI telah menyelidikinya. Termasuk kredit Rp 155 miliar kepada Didi Supriadi, yang dalam laporan BPK disebut terindikasi manipulasi.

Kamis pekan lalu, Gatot menerima Akbar Tri Kurniawan dan Martha Thertina dari Tempo di ruang kerjanya di BNI Tower, Jakarta Pusat. Dia memaparkan duduk perkara kasus yang diulas majalah Tempo pada edisi 511 Januari 2015 dalam artikel "Tersandung Debitor Kampoeng".

Bagaimana Anda menanggapi temuan BPK itu?

Selama ini kami memang membantu terus penyaluran KUR. Tapi kami juga melihat ada KUR yang tidak benar. Soal itu, kami menyuruh masuk tim dari Sistem Pengendalian Internal kami untuk menyelidiki. Jadi yang Anda sebut di sini, KUR Lubuk Linggau dan segala macam, sudah kami periksa semuanya.

Pada 2010, pemerintah meminta penyaluran KUR yang rendah digenjot. Lalu BNI mendata nasabah potensial, dan ketemu Haji Didi Supriadi. Prosesnya memang lazim begitu?

Kami sudah ngomong ke pemerintah, kami berbeda dengan BRI. BRI memang dirancang untuk itu. Kami tidak didesain untuk itu. Tapi, sebagai bank pemerintah, kami harus membantu dengan catatan two step loan. Sudah kami lakukan upaya untuk ini, karena kalau cari satusatu berat.

Ini memang bukan keahlian kami, cuma kami mau bantu. Kami memang diberi target, temanteman di daerah kadangkadang grogi. Tapi kami lihat juga lesson learn dari setiap penyaluran, tidak asal pasang target. Untuk Haji Didi, lesson learnnya, lu manipulasi cara konsep ini, akhirnya lu terbelit sendiri.

Maksudnya?

KUR ini untuk individu, sedangkan keahlian dia apa? Ini dia kenanya di pembangunan perumahan untuk PNS. Ada di Cirebon, Parepare, Majalengka, Ambon.

Haji Didi nasabah lama BNI?

Berbicara Haji Didi, historisnya nasabah kami di Sentra Kredit Kecil Bandung sejak 2004. Usahanya restoran, perdagangan, peternakan. Saat kami berpikir mau membangun komunitas, kami berbicara dengan dia. Ini konsep bagus juga: peternakan dengan program Kampoeng BNI. Ini program pertama yang kami bangun dan sekarang sudah punya 27. Karena kami lihat ini berhasil, kami sering membawa Pak Haji Didi menjadi pembicara.

Itu forum BNI?

Forum BNI dalam kaitannya dengan Pojok BNI yang kami bangun di setiap universitas. Kami bawa dia juga ke Makassar. Namanya pengusaha, dia lihat peluang. Okeoke saja, sih. Tapi, kalau macet, tanggung jawab, dong. Kalau dia pakai nama saya (untuk mengurus KUR), terang saja. Ke Lombok samasama. Tiap kali forum dikenalkan.

Ada evaluasi terkait dengan kredit Haji Didi?

Ihwal persoalan KUR ini, ada 22 pegawai yang kami tegur. Dua mendapat teguran keras. Karena dia sudah melihat ini exposure cukup besar, karena kredit ini atas nama PT, tapi dia diam.

Kalau bawahan diam saja, biasanya ada titipan dari atas?

Dulu bank pemerintah memang mungkin begitu. Di sini kami didik agar tidak begitu. Memang inilah tantangan direksi di sini.

Sekarang Haji Didi jadi debitor black list?

Black list langsung. Ini makanya perlu diingatkan sama pengusaha jangan sampai black list. Sekali black list, Anda tidak bisa (pinjam) ke manamana. Ada beberapa deposito (dia) sudah kami cairkan. (Dalam suratnya kepada Tempo, Haji Didi mengaku bangkrut. Meski begitu, dia menegaskan bahwa proyek yang diterimanya lewat prosedur yang benar.)